Semarang, Infojateng.id — Gelombang disinformasi yang menyasar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi perhatian publik setelah berbagai konten hoaks beredar luas di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook.

Konten tersebut memuat berbagai tudingan, mulai dari klaim bahwa gubernur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga narasi yang menyebut pemerintah akan menagih paksa pajak kendaraan langsung ke rumah warga.

Video yang beredar di sejumlah konten tersebut berasal dari potongan video yang dipelintir dari konteks aslinya, sehingga membentuk persepsi negatif di masyarakat.

Menjelang akhir 2025 hingga awal 2026, nama Gubernur Ahmad Luthfi masif diserang narasi hoaks. Mulai dari cerita di media sosial hingga konten video yang dipotong-potong sehingga menimbulkan disinformasi di masyarakat. Bahkan ada membuat foto dengan desain yang sama sekali tidak benar.

Hal ini dinilai memprihatinkan karena sebagian warganet menerima informasi tersebut tanpa proses verifikasi. Konten yang belum jelas kebenarannya bahkan ditonton ribuan pengguna media sosial dan dianggap sebagai fakta.

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, terdapat dua isu utama yang paling sering digunakan untuk menyerang gubernur.

Isu pertama adalah hoaks yang menyebut Ahmad Luthfi ditangkap bersama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.

Faktanya, penangkapan Fadia tidak berkaitan dengan gubernur. KPK secara resmi sudah merilis bahwa saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Fadia tidak sedang bersama Gubernur. Ahmad Luthfi juga sudah membantah pernyataan Fadia.

Adapun isu kedua berkaitan dengan narasi yang menyebut penunggak pajak kendaraan akan didatangi dan ditagih secara paksa ke rumah. Informasi tersebut juga dipastikan tidak benar.

Program yang dimaksud sebenarnya merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Narasi yang beredar di media sosial merupakan potongan pernyataan yang keluar dari konteks aslinya, sehingga menimbulkan kesan seolah pemerintah akan melakukan penagihan paksa kepada masyarakat.

Meski berbagai klarifikasi telah disampaikan, sejumlah konten serupa masih terus bermunculan di media sosial.

“Padahal narasi-narasi hoaks itu sudah ada klarifikasinya. Namun masih ada saja yang mengabaikan klarifikasi dan tetap memproduksi serta menyebarkan hoaks,” demikian narasi dalam video tersebut.

Masifnya penyebaran hoaks ini pun memunculkan pertanyaan kemungkinan adanya motif tertentu di balik serangan disinformasi yang berulang. Sebagian kalangan menilai pola penyebaran yang sistematis patut dicermati secara kritis.

Publik diimbau tidak mudah mempercayai informasi di media sosial tanpa melakukan verifikasi dari sumber resmi.

Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni M, mengatakan, warga Indonesia sebenarnya semakin peduli terhadap isu hoaks dan disinformasi di ruang digital.

“Sudah banyak yang mulai sadar pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan atau mempercayai konten online. Tapi masih banyak juga yang terjebak hoaks karena kurangnya literasi digital atau sengaja menyebarkan informasi palsu,” ujar Farid.

Ia menyarankan beberapa langkah bijak untuk menyikapi hoaks di media sosial. Pertama, melakukan verifikasi sumber informasi dengan mengecek kredibilitas situs atau akun yang menyebarkan berita.

Kedua, tidak terburu-buru membentuk opini sebelum membaca berbagai sumber. Ketiga, memanfaatkan situs pengecekan fakta seperti TurnBackHoax dan CekFakta.

Farid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan konten hoaks kepada platform media sosial atau pihak berwenang.

“Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital dan kritis dalam menyikapi hoaks berbasis AI, karena bagi masyarakat awam semakin sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi,” kata Farid.

Menurutnya, pengguna media sosial dapat mulai dengan mengenali tanda-tanda hoaks, seperti kualitas gambar atau video yang mencurigakan, sumber yang tidak jelas, serta tidak adanya konfirmasi dari media kredibel.

“Jangan terburu-buru percaya. Luangkan waktu untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Bahkan bisa memanfaatkan teknologi atau alat deteksi konten berbasis AI yang kini mulai tersedia,” ujarnya. (eko/redaksi)

Klaten, Infojateng.id — Sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional tahun 2026, Polres Klaten melaksanakan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I.

Penanaman dilakukan di lahan seluas 1,5 hektare menggunakan pupuk merek Raja jenis R1 di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Sabtu (7/3/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan tanam jagung serentak yang dilaksanakan secara nasional dan terhubung melalui zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri.

Seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia mengikuti kegiatan ini secara virtual sambil melaksanakan penanaman jagung di wilayah masing-masing sebagai bentuk sinergi nasional dalam mendukung ketahanan pangan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif serta sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan stakeholder terkait.

Pelaksanaan tanam raya juga menunjukkan komitmen Polres Klaten dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, bahwa program penanaman jagung menjadi langkah strategis menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ditegaskan dia, program penanaman jagung ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ke depan guna menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pada kuartal pertama tahun ini, penanaman jagung telah dilakukan di lahan seluas lebih dari 161 ribu hektare dengan potensi panen mencapai sekitar 3,94 juta ton,” ujar Listyo.

Ia menambahkan bahwa komoditas jagung memiliki peran penting tidak hanya untuk kebutuhan pangan dan pakan ternak, namun juga berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan.

“Tanaman jagung tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan pakan ternak, tetapi juga memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber energi alternatif yang mendukung transisi energi terbarukan,” lanjutnya.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polres Klaten, unsur Forkopimcam Polanharjo, perwakilan pemerintah daerah, kelompok tani, tokoh masyarakat, serta warga pemilik lahan.

Sejumlah pejabat dari instansi terkait juga turut hadir, di antaranya perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Bulog, serta mitra sektor pertanian.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan penayangan video selayang pandang perkembangan program ketahanan pangan di jajaran Polda Sumatra Selatan.

Kemudian dilanjutkan dengan laporan perkembangan program ketahanan pangan oleh Kapolda Sumatra Selatan serta sambutan Kapolri yang disampaikan secara virtual.

Dalam rangkaian seremonial, dilakukan penyerahan bantuan sosial sebanyak 1.000 paket sembako kepada kelompok tani dan masyarakat, penyerahan 25 unit mesin pipil jagung, serta penyerahan delapan unit mesin pengering jagung kepada kelompok tani.

Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan kerja sama antara Asisten SDM Kapolri dengan pimpinan Bank Himbara serta dialog interaktif melalui konferensi video dengan sejumlah Polda di Indonesia.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelaksanaan penanaman jagung serentak Kuartal I menggunakan teknologi alat dan mesin pertanian jenis corn seeder atau planter yang memungkinkan proses tanam lebih cepat dan efisien.

Kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.

Polres Klaten memastikan akan terus mendukung program pemerintah melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (eko/redaksi)

Kota Pekalongan, Infojateng.id — Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekalongan bersama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pekalongan Kota melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check terhadap sejumlah armada bus di beberapa perusahaan otobus (PO).

Kepala Dishub Kota Pekalongan, M Restu Hidayat, mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan armada yang akan melayani masyarakat selama masa mudik benar-benar dalam kondisi aman dan laik jalan.

“Ramp check ini kita lakukan di beberapa PO bus, di antaranya PO Ezry, PO Zhafira, PO RD Trans, dan PO Jaya Mandiri. Kalau misalnya busnya tidak sempat datang ke sini, nanti tim kami yang akan mendatangi pool-nya,” ujar Restu.

Ia menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya komponen kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, maka pihak pemilik bus diminta segera melakukan perbaikan sebelum armada tersebut dioperasikan untuk mengangkut penumpang.

“Misalnya remnya kurang baik harus diperbaiki, lampu mati harus diganti, wiper rusak harus diperbaiki, termasuk ban yang ketebalannya sudah tipis. Kalau kurang dari satu milimeter harus diganti. Semua ini demi keselamatan penumpang,” tegasnya.

Ditambahkan, selain memastikan kondisi kendaraan, Dishub Kota Pekalongan juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pengemudi bus.

Pemeriksaan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan untuk memastikan para sopir dalam kondisi fisik yang prima saat bertugas.

Pemeriksaan kesehatan itu, ujarnya, meliputi pengecekan tekanan darah, tes kesehatan umum, dan tes bebas narkoba.

Kepala Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Dishub Kota Pekalongan, Endang Kostaman, menjelaskan, petugas memeriksa sembilan komponen utama kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan berkendara.

Beberapa di antaranya meliputi sistem pengereman, kondisi ban, lampu penerangan, mesin, hingga perlengkapan keselamatan lainnya seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan palu pemecah kaca.

Sementara Kasatlantas Polres Pekalongan Kota, Andi Susanto, menyampaikan, selain melakukan pengecekan kendaraan, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pengemudi bus bersama Dishub di Terminal Kota Pekalongan.

“Pemeriksaannya meliputi tes urin, pengecekan tensi, dan lainnya. Dari hasil yang sudah dilakukan, para pengemudi dalam kondisi baik dan sehat,” ungkap Andi.

Ia mengimbau kepada seluruh pengemudi dan pemilik perusahaan otobus agar selalu mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap perjalanan.

Para pengemudi diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas dan tidak memaksakan diri saat berkendara.

“Kami harap para pengemudi tidak ugal-ugalan dan tetap tertib berkendara, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemilik PO RD Trans, Wiwin Sulistyono, menyampaikan, pihaknya telah mengatur jadwal pengemudinya, selama masa arus mudik Lebaran 2026.

Dikatakan dia, tiap satu armada bus melayani hingga empat kali perjalanan pulang pergi. Disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang cenderung padat saat musim mudik.

“Biasanya cukup satu sopir dan satu kenek saja. Tapi tetap kita atur waktunya supaya tidak terlalu dipaksakan. Kalau jalan normal, misalnya berangkat habis Maghrib, sampai sini mungkin jam dua malam sudah sampai,” tandasnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Suasana senyap dan gelap masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, hingga Jumat (6/3/2026).

Pasca-amukan angin puting beliung yang merobohkan puluhan pohon jati di sepanjang jalan Pantura Adinuso Subah hingga Gringsing pada Rabu (4/3/2026) sore, ribuan warga harus bersabar melewati malam ketiga tanpa aliran listrik.

Di tengah rintik hujan dan ancaman cuaca ekstrem yang belum mereda, puluhan petugas berseragam kuning tampak berjibaku di antara kabel-kabel yang menjuntai dan tiang beton yang tumbang.

Manajer PLN UP3 Pekalongan Hendra Irawan menganalogikan, kerusakan masif ini seperti sistem peredaran darah manusia.

Pemulihan harus dilakukan bertahap dari jalur terbesar sebelum menyentuh ke pemukiman warga.

“Ibaratnya kalau urat nadi, ada jalur utama dan urat yang kecil-kecil; peredaran darah ini harus lancar dulu yang utama baru bisa ke yang kecil-kecil,” kata Hendra saat meninjau lokasi perbaikan di Jalan Pantura Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jumat (6/3/2026).

Skala kerusakan memang cukup mencengangkan. Data PLN mencatat ada 44 tiang utama yang roboh berserakan di sepanjang jalur 10 kilometer dari Plelen hingga Subah.

Dampaknya tak main-main, sebanyak 130.775 pelanggan di wilayah kerja PLN Pekalongan sempat terdampak pemadaman massal.

“Perjuangan tim di lapangan bukan tanpa kendala. Bahwa tantangan terbesar bukanlah jumlah personel, melainkan alam yang sedang tidak bersahabat. PLN bahkan telah mengerahkan “kekuatan penuh” dengan mendatangkan bantuan tim dari Semarang, Kudus, hingga Surakarta,” ungkapnya.

Total ada 14 tim yang bekerja non-stop. Namun, seringkali kerja keras mereka mentah kembali akibat cuaca.

“Sudah selesai dikerjakan jam 2 siang, jam 3 kerobohan (pohon) lagi, Pak. Memang tantangannya adalah cuaca ekstrem ini yang bisa menyebabkan sewaktu-waktu pohon itu tumbang lagi,” ungkapnya.

Ia juga menekankan, bahwa keselamatan teknisi adalah prioritas utama, terutama saat proses penyambungan kabel tegangan tinggi.

“Untuk menyambung kabel memang tidak boleh dalam kondisi hujan. Kalau dalam kondisi hujan, malah bisa terjadi kegagalan,” imbuhnya.

Menyadari keresahan warga yang sudah memasuki hari ketiga dalam kegelapan, PLN menyiapkan strategi cadangan berupa rekayasa jaringan.

Jika perbaikan jalur utama belum rampung hingga tengah malam, pasokan listrik akan “disuntikkan” dari wilayah Batang melalui jalur selatan.

Hendra Irawan juga menyampaikan, permohonan maaf yang mendalam atas ketidaknyamanan ini. Ia menegaskan bahwa seluruh personel bekerja 3×24 jam tanpa henti untuk mengembalikan terang ke rumah-rumah warga.

“Kami memahami risau dan mungkin kekhawatiran masyarakat yang sudah hampir 3 hari 2 malam menunggu kenapa kok tidak nyala-nyala. Jadi kami di sini pastikan kita bekerja 3×24 jam non-stop mengerahkan semua tim yang ada,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Subah bergerak cepat memitigasi dampak sosial.

Camat Subah M. Yasin menyebutkan, dari 12 desa yang terdampak, baru 6 desa yang berhasil menyala hingga Jumat sore.

Untuk desa-desa yang masih gelap, Yasin menginstruksikan penyediaan energi darurat sesuai arahan Bupati Batang M Faiz Kurniawan.

“Kami memastikan adanya genset. Minimal satu posko genset per desa, untuk menerangi atau mungkin bisa digunakan untuk tambahan daya kecil seperti mengisi daya HP agar komunikasi warga tetap berjalan,” terangnya.

Hingga kini, fokus utama petugas berada di dua titik krusial, yakni jalur utama Subah dan area di utara Pasar Gondang.

“Dukungan dari Kepolisian dan Dishub juga dikerahkan untuk membantu pengamanan kabel yang melintasi jalan raya agar proses penarikan kabel berjalan lancar,” tandasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengadakan Ngabuburit Kebangsaan dengan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Film dan Talk Show dengan tema “memperkuat nasionalisme, memperkokoh moderasi”.

Acara kerja sama Badan Kesbangpol Jawa Tengah dengan FISIP Undip itu digelar di Auditorium FISIP Undip, kemarin, dan diikuti 150 siswa dan guru pendamping dari sejumlah SMA di Jawa Tengah.

Kegiatan ini upaya mencegah radikalisme di kalangan anak muda. Data di Jawa Tengah menunjukkan adanya kenaikan kasus anak di bawah umur yang terpapar radikalisme dari 11 kasus pada akhir 2025, dan menjadi 22 kasus hingga Februari 2026.

Film “Road to Resilience” merupakan film dokumenter yang menceritakan kisah nyata Febri Ramdani, seorang anak muda yang terlibat ISIS di Syuriah. Hingga kemudian berhasil kembali ke Indonesia dan aktif mengkampanyekan antiradikalisme.

Sekretaris Badan Kesbangpol Jawa Tengah, M Agung Hikmati, menyampaikan, metode nonton film bareng dan talk show dipilih sebagai alternatif metode yang dekat dengan anak muda.

Seusai nonton film dilanjutkan diskusi agar para siswa memahami dan menarik pelajaran untuk mewaspadai gerakan yang mengarah ke radikalisme.

Talk show menghadirkan Febri Ramdani, anak muda yang pernah terlibat dalam gerakan ISIS di Syuriah. Ia penulis buku “300 hari di Bumi Syam”. Hadir pula Lugito Gofar, perwakilan Densus 88, serta Dr Muhammad Adnan selaku akademisi dan pengasuh pondok pesantren Kebangsaan.

“Anak-anak muda perlu mewaspadai propaganda yang disebar melalui media sosial. Segala informasi yang diterima melalui media sosial harus ditelaah. Demikian halnya dengan ajakan jihad harus dimaknai secara benar,” ungkap Febri.

Dia juga menceritakan pengalamannya hingga bisa terlibat ISIS di Syuriah.

Lugito Gofar dari Densus 88 mengemukakan, fenomena baru dari persebaran gerakan radikalsime melalui media sosial.

Saat ini media sosial, game online, animasi, mame, bahkan musik dikemas secara manarik, sehingga secara tidak sadar anak muda tertarik mengikuti gerakan radikalisme yang berujung terorisme.

Dalam sejumlah kasus, game online menjadi ruang baru intoleransi yang berujung pada radikalisme.

“Jika sebelumnya persebaran ideologi gerakan menggunakan media berupa forum-forum perkumpulan secara langsung, saat ini cenderung menggunakan media sosial, game online yang kemudian menghasilkan radikalisme mandiri,” ungkap Lugito yang menegaskan jika literasi digital bagi generasi muda sangat diperlukan.

Adapun Dr Muhammad Adnan menjelaskan, anak-anak muda Jawa Tengah harus mampu menjadi religius sekaligus nasionalis, dan menjadi nasionalis sekaligus religius. Menghindari media sosial yang mengarah pada paham keagamaan yang sifatnya ekslusif.

“Karena eksklusivisme merupakan akar dari intolernasi, dan intoleransi menjadi akardari radikalsime. Sebaliknya generasi muda perlu untuk banyak terlibat dalam konten konten yang mengajak pada perdamaian, toleransi, dan moderasi,” ungkap Adnan. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Kabar gembira bagi para pengemudi (driver) ojek online (ojol) perempuan. Tidak lama lagi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen akan meluncurkan aplikasi perlindungan bagi para pengemudi ojol perempuan.

“Hasil saya ngobrol dengan srikandi ojol, ada juga Komunitas Kebaya, yang datang dari Purwokerto. Keluhannya apa saja. Katanya Jawa Tengah relatif aman. Namun kami akan melaunching program perlindungan untuk menangani pelecehan dan kekerasan terhadap para srikandi ojol,” kata Taj Yasin saat acara Ngabuburide Berenergi di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Jumat (6/3/2026).

Melalui aplikasi tersebut, driver nantinya tinggal memencet tombol yang terhubung dengan RT sekitar. Tujuannya, supaya para srikandi ojol terlindungi dari perbuatan tidak menyenangkan saat menjalankan pekerjaannya.

“Nanti bukan hanya di Kota Semarang, namun juga di kota-kota yang lain khususnya di Jawa Tengah, biar ada keamanan di jalan,” lanjutnya.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyatakan, apresiasinya atas pelayanan yang diberikan para driver kepada masyarakat.

“Saya termasuk yang selalu senang menggunakan jasa ojol. Bahkan, biasanya saya muter-muter bertemu dengan kawan-kawan sedang ngetem,” ucapnya.

Dia mengatakan, para driver ojol telah mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Harapannya, pada momentum liburan Lebaran ini akan lebih banyak orderan dari wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin selain melakukan silaturahmi dengan para pengemudi ojol, juga dengan anak yatim, dan para  mahasiswa korban bencana Aceh – Sumut yang ada di Kota Semarang.

Salah seorang  perwakilan dari Komunitas Ojol Semarang, Dewi, sangat senang dengan terobosan sebagaimana disampaikan Taj Yasin.

Dia mengakui, pekerjaannya yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, rentan terhadap perlakuan kekerasan.

Pun demikian, Ia  mengakui selama tujuh tahun menjalani pekerjaan ini, belum pernah mengalami kekerasan fisik.

Hanya saja, ia sempat mengalami kekerasan verbal saat mengantar pelanggan (customer) dari Kota Semarang ke Salatiga. Namun, dia sadar, selama dirinya tidak memberi peluang kekerasan yang lebih jauh, dia tetap akan aman.

“Saya berterima kasih perhatian Pemprov Jawa Tengah yang sangat melindungi perempuan. Mantap,” pungkasnya.

Sementara itu, ungkapan terima kasih juga disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Aceh di Semarang, M Haikal Zalfah.

Dalam kesempatan itu, mewakili rekan-rekannya, sangat terkesan dengan perhatian yang diberikan Pemprov Jateng terhadap mahasiswa Aceh di Jateng yang terdampak bencana.

“Bantuan yang diberikan kepada kami tidak hanya selama tiga bulan saja, tetapi sampai sekarang masih dipikirkan. Kami selaku mahasiswa Aceh di Semarang mengucapkan terima kasih sebesar-sebasarnya kepada Pemprov Jateng,” ujar Haikal di sela acara. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Polda Jawa Tengah menggelar Seminar Hukum bertajuk “Tantangan dan Strategi Implementasi KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum” di Mapolda Jateng, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta profesionalisme aparat penegak hukum khususnya para penyidik dalam menghadapi dinamika perkembangan regulasi hukum pidana.

Seminar tersebut menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai narasumber utama dengan moderator Kabidkum Polda Jateng Kombes Pol Jansen Sitohang.

Kegiatan ini diikuti para Pejabat Utama Polda Jateng, Kapolres jajaran, serta para Wadir, Kabagwassidik, Kasubdit, Kasat, Kanit dan penyidik dari fungsi Reskrim, Resnarkoba, Ressiber, PPA/PPO, Lantas hingga Polair di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo, beserta jajaran. Juga diikuti oleh peserta lainnya melalui live streaming dan Zoom.

Dalam sambutannya, Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan, bahwa seminar hukum ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

“Suatu kehormatan bagi kami dapat menerima kehadiran Profesor Edward Omar Sharif Hiariej untuk berbagi ilmu dan wawasan kepada para kapolres dan penyidik Polri di jajaran Polda Jawa Tengah. Ini menjadi bagian dari komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum,” ujar Irjen Pol Ribut.

Dia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi salah satu kunci dalam menjaga kewibawaan dan martabat institusi Polri.

Karena itu, para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan seminar tersebut dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

“KUHP dan KUHAP merupakan pokok pekerjaan Polri sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu saya meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar pemahaman yang diperoleh dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, Wakil Menteri Hukum RI menyampaikan berbagai perspektif terkait tantangan implementasi ketentuan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum dalam memahami perkembangan regulasi serta berbagai penyesuaian hukum pidana agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional dan berkeadilan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara aktif oleh para peserta untuk memperdalam pemahaman terkait penerapan hukum pidana dalam praktik penyidikan di lapangan.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan bahwa seminar hukum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas penyidik dalam memahami perkembangan regulasi hukum pidana.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para penyidik di jajaran Polda Jawa Tengah semakin memahami dinamika perkembangan hukum pidana serta mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam praktik penegakan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan serta perlindungan kepada masyarakat,” ujar Artanto.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi dan profesionalisme personel akan terus menjadi perhatian Polda Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026, yang akan digelar di Kota Semarang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan,  kesempatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional harus dimanfaatkan sebaik mungkin melalui persiapan yang matang dan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya diukur dari kelancaran acara. Tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan para tamu dan peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

“Menjadi tuan rumah tidak hanya soal menyelenggarakan acara, tetapi bagaimana kita memuliakan tamu yang datang. Pelayanan yang ramah, nyaman, dan berkesan harus menjadi perhatian bersama,” kata Sumarno, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan MTQ Nasional di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai momentum MTQ Nasional juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi pariwisata serta produk UMKM Jawa Tengah kepada para tamu.

Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada suksesnya penyelenggaraan acara, tetapi juga memberikan efek jangka panjang bagi sektor pariwisata daerah.

“Kita punya tujuan yang lebih luas lagi dari kegiatan ini, yakni agar orang berbondong-bondong ke Jawa Tengah. Ini momentumnya karena peserta dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek teknis di setiap venue. Seperti kebersihan, kerapian, fasilitas toilet, hingga pengelolaan sampah.

Hal-hal yang terlihat sederhana tersebut, kata dia, sering kali menjadi sumber keluhan jika tidak dikelola dengan baik.

Sementara itu, Asisten I Setda Jawa Tengah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan, MTQ Nasional XXXI akan digelar pada 11–21 September 2026 di Kota Semarang.

Pelaksanaan akan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), serta berbagai instansi terkait.

“Secara keseluruhan terdapat sekitar 15 venue yang akan digunakan untuk berbagai cabang lomba,” ujarnya.

Lapangan Simpang Lima Semarang direncanakan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan MTQ Nasional sekaligus tempat perlombaan cabang seni baca Al-Qur’an golongan dewasa.

Sementara itu, sejumlah lokasi lain seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Baiturrahman, Universitas Diponegoro, UIN Walisongo, serta BPSDMD Jawa Tengah,akan digunakan untuk pelaksanaan cabang lomba lainnya.

Selain venue lomba, kesiapan akomodasi juga menjadi perhatian. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah kamar hotel di Kota Semarang mencapai sekitar 8.142 kamar, sehingga dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan sekitar 6.000 peserta dan tamu yang diperkirakan hadir selama penyelenggaraan MTQ Nasional.

Adapun PRPP Semarang akan difungsikan sebagai lokasi registrasi ulang peserta. Dengan mempertimbangkan akses kedatangan kafilah dari berbagai daerah yang sebagian besar melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani.

Setiap kafilah nantinya akan didampingi liaison officer (LO) dari perangkat daerah untuk memastikan pelayanan bagi peserta berjalan lancar.

Selain perlombaan, rangkaian kegiatan MTQ Nasional juga akan dimeriahkan dengan pawai ta’aruf yang melibatkan 38 provinsi serta 35 kabupaten/kota dengan rute dari Balai Kota Semarang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Agenda malam ta’aruf dan gala dinner juga direncanakan digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk penyambutan bagi para tamu dan peserta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab, menambahkan, berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk penetapan logo resmi MTQ Nasional yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dan akan menjadi ikon penyelenggaraan MTQ di Jawa Tengah.

Selain sukses penyelenggaraan, Jawa Tengah juga menargetkan sukses prestasi. LPTQ Jawa Tengah telah melakukan sejumlah tahapan seleksi terhadap juara MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Tegal, serta menggelar seleksi terbatas calon kafilah dengan melibatkan dewan juri tingkat nasional.

Ke depan, peserta terpilih akan mengikuti training center atau karantina selama satu bulan guna memantapkan kemampuan sebelum berlaga pada MTQ Nasional.

Dalam ajang tersebut akan dipertandingkan 11 cabang lomba dan 24 golongan, dengan total 48 medali emas yang diperebutkan.

“Melalui berbagai persiapan ini, Jawa Tengah berharap dapat meraih prestasi terbaik, bahkan bersaing untuk menjadi juara umum pada MTQ Nasional 2026,” kata Saiful Mujab.

Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan buku pedoman pelaksanaan MTQ Nasional yang memuat informasi lengkap mengenai venue lomba, akomodasi kafilah, hingga potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan kuliner.

Upaya publikasi kepada masyarakat juga akan diperkuat agar penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah berlangsung meriah serta mendapat dukungan luas dari masyarakat. (eko/redaksi)

Kota Magelang, infojateng.id – Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mendorong peningkatan literasi kebencanaan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Hal itu disampaikan Damar saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang, baru-baru ini.

Menurutnya, meskipun luas wilayah Kota Magelang relatif terbatas, posisinya sebagai pusat aglomerasi membuat daerah tersebut tetap harus siap menghadapi berbagai dampak bencana, termasuk yang terjadi di wilayah sekitar.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong program literasi kebencanaan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap potensi risiko bencana, dimulai dari lingkungan keluarga.

“Kita kenalkan konsep mitigasi bencana, yakni upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi,” kata Damar, didampingi Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Candra Adi Wijatmiko.

Ia menjelaskan, pemahaman dasar masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar sangat penting.

Hal itu mencakup kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat instalasi listrik di rumah, pengelolaan drainase yang dapat memicu genangan atau banjir, hingga kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan petir.

“Masyarakat harus memahami kondisi di rumahnya sendiri. Misalnya instalasi kabel listrik yang berpotensi memicu kebakaran, drainase yang tersumbat sampah hingga menyebabkan genangan, atau kapan harus menghindari aktivitas di luar saat cuaca ekstrem,” jelasnya.

Damar menilai peningkatan literasi kebencanaan menjadi langkah strategis agar masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi potensi bencana.

Data Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menunjukkan, dalam dua bulan terakhir tercatat sebanyak 32 kejadian bencana di wilayah tersebut, dengan berbagai skala kejadian mulai dari kecil hingga sedang.

“Artinya, intensitas kebencanaan itu memang ada di tengah kita,” ujarnya.

Karena itu, Damar menegaskan upaya edukasi kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai unsur melalui pendekatan kolaboratif, termasuk media massa.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi VIII yang dinilainya sebagai bentuk perhatian terhadap upaya penguatan kesiapsiagaan bencana di Kota Magelang.

“Kami merasa terhormat Kota Magelang mendapat perhatian dari DPR RI Komisi VIII yang telah berkunjung,” katanya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi VIII Wibowo Prasetyo menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi hal penting di tengah kondisi cuaca ekstrem yang saat ini terjadi di berbagai wilayah.

“Situasi ini sangat kontekstual karena kita sedang menghadapi kondisi cuaca yang ekstrem. Anomali cuaca terjadi di berbagai daerah, hujan bisa turun kapan saja dan sulit diprediksi. Karena itu kita harus benar-benar siap siaga dan memiliki mitigasi kebencanaan yang baik,” ujar Wibowo.

Menurut dia, Kota Magelang telah memiliki kesiapan yang cukup baik dalam menghadapi potensi bencana.

Hal ini terlihat dari adanya kajian risiko kebencanaan yang mencakup berbagai potensi, seperti tanah longsor, banjir, hingga potensi kebakaran di kawasan permukiman padat.

“Banjir di kota mungkin bukan seperti banjir besar yang kita kenal, tetapi berupa genangan yang bisa menimbulkan berbagai masalah. Apalagi kota identik dengan kepadatan penduduk yang juga meningkatkan potensi kebakaran,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan media massa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama dalam melindungi warga dari risiko bencana. (eko/redaksi)

Dirjen PSP Kementan, Andi Nur Alam Syah, melakukan pengecekan sarana dan prasarana pertanian di lahan sawah Desa Plosorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Kamis (5/3/2026). Dok. Diskominfo Sragen - ()

Jepara, infojateng.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Jumat (6/3/2026).

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga akan segera dibangun untuk melengkapi KNMP yang memang diproyeksikan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Trenggono menuturkan kunjungan ke Bumiharjo ini merupakan rangkaian dari perjalanan kerjanya di berbagai wilayah pesisir.

Ia sebelumnya sudah berkeliling mulai dari NTT, NTB, kemudian Jawa Timur, DIY hingga Jawa Tengah pesisir selatan.

“Sekarang ini ke daerah yang paling ujung di utara Jepara,” ujar Trenggono.

Menurutnya, fasilitas yang tersedia di KNMP Bumiharjo sudah cukup dan hampir memenuhi seluruh kebutuhan nelayan.

“Bangunan dan fasilitasnya bagus sesuai dengan harapan nelayan di sini. Saya lihat sebentar saja semuanya sudah mendekati sempurna,” katanya.

Ia juga menyampaikan anggaran pembangunan KNMP bersifat variatif tergantung kelengkapan fasilitas yang tersedia.

“Anggarannya macam-macam. Kalau yang lengkap itu kira-kira sekitar Rp22 miliar. Tapi variatif mulai dari Rp11 miliar, Rp13 miliar, dan paling tinggi Rp22 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas penting bagi aktivitas nelayan telah tersedia di kawasan tersebut. Mulai dari pabrik es, cold storage, hingga docking kapal nelayan.

Meski demikian, masih ada satu fasilitas yang perlu dilengkapi, yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Idealnya memang ada SPBN,” jelas Trenggono.

Dia menambahkan, pembangunan SPBN terbuka dan bisa dilakukan berbagai pihak, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Untuk SPBN ini kita buka untuk siapapun. Koperasi juga bisa untuk membangun SPBN. Sebentar lagi insyaallah akan segera kita realisasikan,” tambahnya.

Trenggono berharap KNMP beserta berbagai fasilitasnya bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu juga kualitas hasil tangkapan ikan dapat terjaga dengan baik.

“Harapannya nelayan bisa lebih sejahtera. Jadi ikan yang dari sini kualitasnya lebih baik,” katanya.

Saat mengunjungi KNMP Bumiharjo, Menteri Trenggono juga menyampaikan dukungan untuk pengembangan potensi kelautan di Karimunjawa, khususnya sektor budidaya rumput laut.

“Untuk Karimunjawa kita dukung sesuai tematiknya, seperti rumput laut. Nanti kita koordinasi lagi dengan bupati,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara, khususnya melalui pembangunan KNMP di Desa Bumiharjo.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kehadiran KNMP ini menjadi langkah besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Jepara,” ujar Witiarso.

Menurutnya, keberadaan berbagai fasilitas seperti pabrik es, cold storage, hingga doking kapal akan sangat membantu nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan nilai jual ikan.

Witiarso juga berharap rencana pembangunan SPBN di kawasan tersebut dapat segera terealisasi sehingga kebutuhan bahan bakar nelayan bisa terpenuhi dengan lebih mudah dan efisien.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara siap berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan potensi kelautan lainnya, termasuk di wilayah Karimunjawa.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, termasuk dalam pengembangan potensi kelautan di Karimunjawa seperti budidaya rumput laut yang memiliki prospek besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Diketahui, di Jawa Tengah terdapat sedikitnya lima daerah yang terpilih untuk menerima program KNMP.

Daerah tersebut meliputi Kabupaten Jepara dengan satu KNMP, Kabupaten Pati satu KNMP, Kabupaten Kebumen satu KNMP, serta Kabupaten Purworejo dengan dua KNMP.

Setiap KNMP menerima alokasi dana hingga Rp22 miliar yang digunakan mulai dari tahap pembangunan hingga pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan reses ke Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan stok pangan mencukupi dan pelayanan perbankan siap menghadapi meningkatnya transaksi masyarakat selama periode Lebaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi saat arus mudik dan perayaan Lebaran.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan secara komprehensif untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi arus mudik dan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama hari raya.

Persiapan mencakup sarana prasarana transportasi, ketahanan pangan, hingga pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk ketersediaan energi.

“Semua sektor kita siapkan. Mulai dari infrastruktur, distribusi logistik, sampai pelayanan publik agar masyarakat bisa menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” kata Ahmad Luthfi.

Dalam menjaga stabilitas pangan, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai intervensi pasar, seperti operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga pemberian subsidi distribusi bahan pokok penting.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN pangan, serta pelaku usaha.

Menurut Ahmad Luthfi, secara umum kondisi pangan di Jawa Tengah relatif aman. Bahkan sejumlah komoditas strategis berada dalam kondisi surplus.

“Beras kita surplus, beberapa komoditas juga surplus. Untuk harga yang saat ini terpantau naik adalah cabai, dan kita sudah siapkan langkah intervensi serta penetrasi harga,” ujarnya.

Ketua Rombongan Reses Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sektor pangan dan perbankan menjelang Idulfitri.

Hal itu dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Dalam pertemuan tersebut turut dihadirkan sejumlah BUMN pangan dan perbankan, seperti Bulog, ID Food, serta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

“Kami ingin memastikan ketahanan pangan serta kesiapan komoditas kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama agar harga tetap wajar. Dari sisi perbankan juga penting memastikan likuiditas selama Lebaran agar masyarakat tidak mengalami kesulitan,” kata Adisatrya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan, stok indikatif sejumlah barang kebutuhan pokok secara nasional relatif aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, termasuk selama Idulfitri.

Ia menilai stabilitas harga pangan di Jawa Tengah cukup baik dan masih berada dalam batas harga eceran tertinggi (HET).

“Harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah sangat bagus, tidak ada yang melebihi HET. Hanya satu komoditas yang masih tinggi yaitu cabai rawit merah. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah tetap kondusif,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah berkomitmen mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan distribusi akibat anomali cuaca.

“BMKG menyampaikan ada potensi curah hujan tinggi hingga akhir Maret 2026. Karena itu distribusi kebutuhan pokok kita percepat sejak rapat koordinasi pada akhir Januari lalu,” katanya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan lebih tenang. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah yang diprediksi membawa sekitar 17,7 juta pemudik ke Jawa Tengah, pemerintah memastikan ketersediaan pangan strategis di provinsi tersebut dalam kondisi aman.

Stok sejumlah komoditas utama bahkan tercatat surplus hingga akhir Maret 2026.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan stok pangan strategis tetap terjaga menjelang puncak arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Ketersediaan sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, gula, dan minyak goreng diproyeksikan berada dalam kondisi surplus hingga akhir Maret 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengatakan, aspek ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjadi fokus utama pemerintah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Berdasarkan proyeksi kebutuhan hingga akhir Maret, seluruh komoditas pangan strategis di Jawa Tengah masih dalam kondisi surplus,” kata Dyah saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau Gerakan Pangan Murah di halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026).

Ia merinci, stok beras di Jawa Tengah saat ini surplus sekitar 1,5 juta ton. Selain itu, telur ayam surplus sekitar 135 ribu ton, gula pasir 54 ribu ton, serta minyak goreng sekitar 5 ribu liter.

Menurutnya, cadangan tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah sekaligus mengantisipasi lonjakan konsumsi akibat masuknya jutaan pemudik selama periode Lebaran.

“Insyaallah sekalipun ada lonjakan permintaan, stok pangan kita masih mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah maupun para pemudik yang masuk ke wilayah ini,” ujar Dyah.

Untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan, Pemprov Jawa Tengah bersama Satgas Pangan terus melakukan pemantauan pasar.

Kegiatan tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota serta berkolaborasi dengan Satgas Pangan Polri, Polda, hingga Polres di daerah.

“Pemantauan sudah dilakukan sejak sekitar satu minggu lalu dengan fokus pada komoditas beras. Hasilnya, hingga saat ini harga beras masih stabil dan tidak mengalami gejolak,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui beberapa komoditas masih mengalami kenaikan harga, terutama cabai dan daging sapi. Harga cabai di sejumlah daerah bahkan masih berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Sebagai langkah intervensi, Pemprov Jawa Tengah menyalurkan subsidi harga cabai melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng Agro Berdikari (JTAB).

Pada tahap awal, sekitar tiga ton cabai disalurkan untuk membantu menekan harga di pasaran.

“Kami terus memantau daerah yang harga cabainya masih tinggi. Jika diperlukan, intervensi akan kembali dilakukan,” kata Dyah.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan salah satu tujuan utama arus mudik dan balik Lebaran di Indonesia.

Tahun ini jumlah pemudik diperkirakan mencapai sekitar 17,7 juta orang, meningkat dari tahun lalu yang mencapai 13 juta orang.

Lonjakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan pangan di Jawa Tengah hingga sekitar 3,49 %.

Karena itu, Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus mengintensifkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah harus terus dilakukan. Kita juga harus rutin mengecek pasar untuk mengetahui pergerakan harga,” ujar Luthfi.

Ia juga meminta BUMD Jateng Agro Berdikari segera melakukan intervensi jika ditemukan kekurangan stok atau indikasi permainan harga di lapangan.

Selain itu, gubernur menginstruksikan Satgas Pangan di setiap kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah praktik penimbunan maupun panic buying menjelang Lebaran.

“Keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan harus menjadi prioritas. Gunakan Satgas Pangan di daerah untuk mengantisipasi penimbunan dan panic buying,” katanya. (eko/redaksi)

Kebumen, infojateng.id – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kebumen menegaskan bahwa proses pendaftaran sertifikat lahan yang digunakan sebagai Kantor Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Kebumen masih berjalan sesuai tahapan yang berlaku.

Klarifikasi itu disampaikan dalam pertemuan di Kantor ATR/BPN Kebumen, Jalan Arungbinang Nomor 17, Kamis (5/3/2026).

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kebumen, Mokhamad Imron, mengatakan saat ini Polres Kebumen memang tengah mengajukan pendaftaran sertifikat atas lahan yang beralamat di Jalan H.M. Sarbini Mertokondo, Kecamatan Kebumen.

“Prosesnya kami jalankan sesuai ketentuan dan tetap menghormati hak-hak masyarakat,” ujar Imron.

Ia menyebut pada hari yang sama pihaknya juga menerima kuasa hukum dari H. Hasim, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Menurut Imron, karena terdapat pengakuan dari dua belah pihak, diperlukan dokumen yang tegas untuk memastikan siapa yang berhak.

“Dengan adanya klaim dari kedua pihak, pembuktian harus berbasis dokumen. Salah satu upaya yang adil adalah melalui pengadilan,” katanya.

Meski demikian, kuasa hukum pihak yang mengaku ahli waris meminta waktu untuk menempuh mediasi melalui Bupati Kebumen maupun DPRD Kabupaten Kebumen.

Imron menambahkan, persoalan ini berkembang dari berbagai informasi, termasuk dugaan adanya riwayat tukar-menukar pada masa lalu.

Karena itu, dokumen-dokumen lama akan ditelusuri, termasuk kemungkinan data yang tersimpan di pemerintah daerah.

“Diharapkan nanti ada titik terang yang mengarah pada pembenaran,” ujarnya.

Kepala Desa Kutosari Muhammad Fadlan menjelaskan, bahwa dalam arsip desa terdapat data C-180 atas nama H. Hasim.

Namun, untuk Persil 49 disebut telah dijual kepada Dulhadi. Adapun Persil 50—yang kini digunakan sebagai kantor Sat Lantas Polres Kebumen—pada waktu itu belum tercatat secara rinci di administrasi desa.

Fadlan juga menyampaikan bahwa dalam catatan IPEDA, pembayaran pajak telah mengatasnamakan Polri. Namun data tersebut dibuat pada masa pemerintahan desa terdahulu.

“Di kolom mutasi desa juga tidak terdapat keterangan jual beli, hibah, atau ahli waris. Masih kosong,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama menyatakan pihaknya telah mencermati situasi yang berkembang di masyarakat terkait penggunaan lahan tersebut. Ia tidak serta-merta mengambil hak pihak lain.

“Kami sudah melaksanakan rapat dan mempelajari keterangan personel yang mengikuti proses ini. Pada prinsipnya, Polres Kebumen akan mengikuti prosedur yang ada,” ujar AKBP I Putu Krisna.

Menurut dia, sejak 1950 Polres Kebumen telah menempati lokasi tersebut dan hingga kini belum pernah ada gugatan resmi yang diajukan ke pengadilan.

Ia mempersilakan apabila ada pihak yang ingin menempuh jalur hukum agar persoalan dapat dibuktikan secara terbuka.

“Dengan adanya gugatan resmi di pengadilan, semuanya akan terang melalui bukti-bukti. Kami berkomitmen mengikuti penyelesaian sesuai prosedur dan tidak akan mengambil hak orang lain,” tegasnya.

Pertemuan klarifikasi yang dihadiri Kapolres, Wakapolres, pejabat utama Polres Kebumen, Kepala ATR/BPN, serta Kepala Desa Kutosari itu menjadi bagian dari upaya memastikan status lahan berjalan transparan.

Hingga kini, proses administrasi masih berlangsung dan para pihak sepakat menempuh mekanisme yang sah untuk memperoleh kepastian hukum. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Polda Jawa Tengah bersama Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus meluncurkan Pusat Studi Kepolisian yang digelar di Gedung Fakultas Hukum UNNES, Kamis (5/3/2026) sore.

Hal itu dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan dunia akademik terus diperkuat melalui kolaborasi strategis.

Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 70 peserta dari unsur kepolisian, akademisi, serta perwakilan mahasiswa.

Dari jajaran kepolisian hadir Dir Binmas Polda Jateng Kombes Pol. Siti Rondjiah, Kabag SDM Polrestabes Semarang AKBP Tri Wakhyuni, Kasubbag Dalpers Bag SDM Kompol Ben Aras, Kapolsek Gunungpati Kompol Agung Raharjo, serta sejumlah pejabat Polrestabes Semarang dan Polsek Gunungpati.

Sementara dari pihak UNNES hadir Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional Prof. Dr. Nur Qudus, Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Ali Masyhar, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Indah Sri Utari, serta jajaran pengelola Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNNES.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Polda Jawa Tengah dengan Universitas Negeri Semarang.

Momentum tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata serta peresmian ruang Pusat Studi Kepolisian yang ditandai dengan pemotongan pita.

Dalam sambutannya, Dir Binmas Polda Jateng Kombes Pol. Siti Rondjiah yang mewakili Kapolda Jateng menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas institusi kepolisian melalui kajian akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurutnya, keberadaan pusat studi ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi, penelitian, serta pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong Polri semakin profesional dan adaptif. Ke depan, salah satu agenda yang akan dilakukan adalah sosialisasi terkait KUHP yang baru kepada masyarakat melalui pendekatan akademik dan edukatif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UNNES Prof. Dr. Nur Qudus menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Polri kepada UNNES sebagai mitra dalam pengembangan kajian kepolisian.

Ia menegaskan bahwa kampus siap menjadi ruang kolaboratif bagi kegiatan diskusi, penelitian, maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia antara akademisi dan kepolisian.

“UNNES membuka ruang seluas-luasnya bagi kegiatan akademik bersama, termasuk diskusi, penelitian, maupun pengembangan keilmuan. Kami juga mempersilakan anggota Polri yang ingin melanjutkan pendidikan S2 maupun S3 untuk menempuh studi di UNNES,” ungkapnya.

Peresmian Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNNES tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kajian yang mendorong lahirnya berbagai pemikiran, penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalisme Polri sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara institusi kepolisian dan dunia pendidikan.

Kegiatan ini mencerminkan sinergitas yang kuat antara Polri dan kalangan akademisi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan keamanan masyarakat. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batang mulai memasang target tinggi dalam peta jalan pelayanannya.

Tak sekadar menjadi penyedia stok darah, PMI Batang kini tengah berjuang keras untuk meraih sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan POM.

Ketua PMI Batang Achmad Taufiq mengungkapkan bahwa ambisi ini merupakan langkah besar untuk menyejajarkan diri dengan daerah lain yang lebih dulu maju.

Di Jawa Tengah, standar kualitas setinggi ini baru dimiliki oleh Surakarta dan Banyumas.

“Kami ini bersama dengan Pak Edi sebagai Kepala UDD, kepingin UDD kita ini mencapai derajat CPOB. Ini di Jawa Tengah baru ada di Surakarta dan Banyumas. Kami sudah studi ke sana,” kata Achmad saat Musyawarah Kerja PMI, di Aula PMI Batang, Kamis (5/3/2026).

Langkah menuju CPOB diakui Taufiq bukan perkara mudah, terutama terkait investasi sarana prasarana yang menelan biaya fantastis.

Namun, hal ini menjadi kebutuhan mendesak karena di masa depan, rumah sakit akan memperlakukan darah layaknya obat yang wajib diproduksi dengan standar kesterilan tinggi.

“Kalau UDD kita ini sudah CPOB, nanti tidak hanya Batang, Pekalongan, Kendal, atau Pemalang saja yang menuju ke kita, tapi mungkin sampai ke Tegal dan daerah lain akan ke sini juga,” jelasnya.

Kepala UDD PMI Batang Edi Samiaji menjelaskan, bahwa target yang dibebankan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM jatuh pada tahun 2027.

Saat ini, pihaknya mulai berbenah dari sisi alur ruangan hingga dokumen administrasi. Hambatan terbesar yang membayangi adalah pemenuhan alat medis khusus yang standarnya sangat ketat.

“Ada tiga sampai empat alat yang harus kita penuhi, itu nilainya hampir mencapai Rp4 miliar. Kalau dari SDM maupun dokumen, mungkin kita bisa penuhi. Tapi yang dari alat ini menjadi kendala khusus,” terang Edi.

Jika sertifikasi ini berhasil diraih, PMI Batang tidak hanya menjamin keamanan darah, tetapi juga mampu memproduksi plasma yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal.

“Plasma ini bisa digunakan untuk obat-obatan tertentu. Saat ini dari Banyumas dan Surakarta, plasma tersebut dikoordinir oleh PMI pusat untuk dibawa ke Korea. Kita sendiri saat ini belum bisa melakukan itu,” ungkapnya.

Meski fokus pada peningkatan infrastruktur medis, PMI Batang memastikan program kemanusiaan tetap berjalan di tahun 2026.

Program unggulan seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap menjadi prioritas.

“Tahun 2025 kemarin dari rencana 30 rumah, bisa terealisasi 33 rumah untuk yang reguler. Kami juga ada bantuan non-reguler, misalnya rumah tertimpa pohon, kami bantu kisaran Rp5 juta sampai Rp10 juta,” paparnya.

Selain itu, PMI berkomitmen tetap hadir dalam penanganan masalah sosial lainnya, mulai dari pendampingan keluarga stunting hingga membantu akses pengobatan bagi warga kurang mampu ke rumah sakit.

“Dengan perpaduan penguatan standar medis CPOB dan konsistensi di jalur sosial, PMI Batang berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar layanan kemanusiaan ini semakin profesional dan luas jangkauannya,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat dalam mencetak pekerja migran Indonesia (PMI) sektor profesional.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah memiliki ekosistem pendidikan vokasi dan pelatihan yang kuat untuk menyiapkan tenaga kerja migran yang kompeten, terlindungi, dan mampu menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri.

Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong terbesar pekerja migran Indonesia. Data penempatan PMI asal provinsi tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2021 tercatat sebanyak 17.440 PMI asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri. Jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 47.493 orang pada 2022 dan kembali naik menjadi 64.566 pada 2023. Pada 2024 jumlahnya mencapai 66.610 PMI, sementara pada 2025 tercatat 62.276 orang.

Beberapa daerah yang menjadi penyumbang terbesar PMI di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.

“Pekerja migran ini sebenarnya juga duta investasi kita di luar negeri. Jangan sampai mereka justru menjadi korban karena proses pemberangkatan yang tidak sesuai aturan,” kata Ahmad Luthfi.

Karena itu, Pemprov Jateng mendukung langkah Kementerian P2MI untuk memperkuat kapasitas pekerja migran sekaligus membangun ekosistem perlindungan yang menyeluruh.

Menurut Luthfi, kesiapan tersebut didukung oleh banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah.

Di Jawa Tengah terdapat berbagai fasilitas penyiapan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat dimaksimalkan untuk mencetak pekerja migran profesional.

“Mulai dari kesiapan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional harus disiapkan. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja dan terlindungi,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, banyak persoalan PMI di luar negeri berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Hal itu kerap membuat pekerja migran menghadapi berbagai masalah di negara tujuan.

“Kalau ekosistemnya sudah tertata dengan baik sejak awal, maka perlindungan terhadap pekerja migran juga akan lebih kuat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan kunjungannya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan potensi sarana dan prasarana penyiapan calon pekerja migran.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri.

“Arahan Presiden jelas, kita ingin mengoptimalkan sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional,” kata Dzulfikar.

Ia mengapresiasi keseriusan Pemprov Jateng dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, baik untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan kerja di negara tujuan.

Dzulfikar juga menilai kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah sangat besar.

Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung sekolah vokasi, BLK, SMK, hingga politeknik di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,2 juta orang.

“Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kami. Jawa Tengah sangat siap mendukung arahan Presiden,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI bersama Pemprov Jateng berencana membentuk tim percepatan untuk menyusun berbagai agenda strategis dalam peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo menerima audiensi dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kalinyamatan Griya Busana, di kantornya, Kamis (5/3/2026).

Pertemuan di Ruang Kerja Bupati Jepara tersebut membahas upaya penguatan industri kecil menengah (IKM) khususnya produksi baju gamis agar mampu naik kelas dan memiliki pasar yang lebih luas.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mendorong kolaborasi antara pelaku IKM dengan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Jepara.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan dengan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Para pelaku IKM khususnya untuk baju gamis sekarang kita arahkan untuk bisa bekerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Jepara. Kita juga mengajak ormas seperti NU maupun Muhammadiyah untuk ikut bekerja sama sehingga masyarakat Jepara bisa bersama-sama mendukung IKM yang ada di daerah,” ujar Witiarso.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan konsep kegiatan pameran pada momentum megengan menjelang bulan Ramadan tahun depan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Jepara sebagai pusat grosir gamis di Indonesia.

“Konsepnya kemarin kita diskusikan dengan NU dan Muhammadiyah untuk membuat pameran megengan pada bulan puasa tahun depan. Harapannya Jepara bisa dikenal sebagai pusat IKM grosir baju gamis di Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, jika konsep tersebut berjalan baik maka akan membuka peluang besar bagi pedagang dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke Jepara dan membeli produk gamis secara langsung dari para pelaku IKM.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi diskusi dengan pabrik-pabrik agar dapat menyerap produk dari IKM lokal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menjadi jembatan bagi para pelaku IKM agar memiliki akses pasar yang lebih luas.

“Kalau ada organisasi atau paguyuban lain yang ingin bekerja sama, kami terbuka. Ini salah satu upaya menjembatani IKM yang ada di Kabupaten Jepara,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Kalinyamatan Griya Busana, Bagus, menyampaikan audiensi tersebut dilakukan untuk mendukung program Bupati Jepara dalam mendorong UMKM naik kelas.

“Kami sebagai pelaku UMKM membutuhkan jembatan agar produk kami bisa dipasarkan lebih luas. Harapannya, jika ada kebutuhan seragam dari NU atau ormas lain, bisa diproduksi oleh IKM kami di Jepara, bukan dari luar daerah,” ujarnya.

Bagus juga mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pelaku IKM saat ini adalah ketersediaan tenaga penjahit. Banyak penjahit yang memilih bekerja di pabrik karena mendapatkan penghasilan tetap.

“Di Jepara ini pabrik cukup banyak. Sementara karyawan kami rata-rata penjahit. Ketika mereka pindah ke pabrik, gajinya lebih pasti, sedangkan usaha kami sebagai pengusaha kadang naik turun,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya optimistis kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, dapat membuka jaringan baru bagi IKM Jepara.

“Selama ini kami lebih banyak menyuplai produk secara online. Dengan adanya kerja sama dengan ormas, kami berharap bisa mendapatkan relasi dan jaringan hingga ke tingkat pusat,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah dengan memperketat pemantauan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi PMI, khususnya asal Jawa Tengah, terus dipantau secara intensif dan negara siap mengambil langkah cepat jika situasi memburuk.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan, koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara Timur Tengah telah dilakukan sejak awal meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

“Komunikasi dengan perwakilan RI di sana sudah kami lakukan sejak hari pertama kondisi memanas. Kami terus memantau perkembangan dan pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah agar dapat menghubungi otoritas Indonesia kapan saja jika membutuhkan bantuan.

“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya warga Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih terus dilakukan.

Hal itu karena selain PMI, terdapat pula jemaah umrah yang sedang berada di kawasan tersebut.

“Selain pekerja migran, ada juga jemaah umrah. Sejauh ini, dari komposisi yang kami pantau, situasi masih aman dan terkendali,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pekerja migran asal daerahnya.

Menurut dia, pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri.

Jika kondisi mendesak, Pemprov Jateng siap berkoordinasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pemulangan.

“Kalau memang situasi mengharuskan, tentu akan kami koordinasikan untuk pemulangan warga kita,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan, upaya perlindungan terhadap pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya dilakukan saat terjadi konflik, tetapi juga ketika muncul persoalan di negara penempatan, termasuk kasus keberangkatan nonprosedural.

Belum lama ini, Pemprov Jateng bersama pemerintah pusat turut memfasilitasi pemulangan belasan pekerja migran dari total sekitar 50 PMI yang mengalami permasalahan di negara tempat bekerja.

“Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” tegas Ahmad Luthfi. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mematangkan persiapan penyelenggaraan Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIFBW) yang akan digelar pada 8–11 Maret 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam zoom meeting dengan Metro TV di Ruang Kerja Bupati Jepara, Kamis (5/3/2026).

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan pameran internasional tersebut sudah berjalan cukup matang.

Tahun ini JIFBW akan digelar dengan konsep hybrid exhibition, yakni memadukan pameran secara offline dan online.

“Persiapan sudah cukup matang. Pameran JIFBW akan dilaksanakan pada 8 sampai 11 Maret dengan konsep hybrid exhibition, baik secara offline maupun online,” ujar bupati.

Ia menjelaskan, konsep JIFBW di Jepara memiliki perbedaan dengan pameran furnitur pada umumnya.

Jika biasanya hanya menyediakan satu lokasi pertemuan antara buyer dan seller, pada JIFBW para pembeli justru akan diajak langsung mengunjungi workshop maupun pabrik furnitur.

“Yang membedakan, kegiatan ini lebih fokus pada kunjungan buyer ke workshop atau factory. Jadi tidak hanya satu meeting point, tetapi buyer akan diantar langsung ke pabrik. Ini hanya ada di Jepara yang bisa visit langsung ke factory,” jelasnya.

Menurut Witiarso, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya jual produk furnitur Jepara di pasar nasional maupun internasional.

Ia optimistis kondisi pasar furnitur tahun ini akan semakin membaik.

Selain itu, Witiarso menekankan pentingnya peningkatan kualitas desain agar produk furnitur Jepara mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar global.

“Kita terus meningkatkan desain supaya bisa menangkap kebutuhan pasar. Ini menjadi tantangan agar produk Jepara bisa diterima baik di pasar lokal maupun internasional,” tambahnya.

Pemkab Jepara juga terus memberikan dukungan kepada pelaku industri furnitur, termasuk memfasilitasi keikutsertaan dalam berbagai pameran.

Pada ajang Indonesia International Furniture Expo (IFEX) tahun ini, sekitar 20 pelaku usaha Jepara difasilitasi untuk mengikuti pameran.

Setelah IFEX, JIFBW akan menjadi ajang lanjutan untuk mempromosikan tidak hanya produk furnitur, tetapi juga ekosistem industri mebel Jepara secara keseluruhan.

“Jepara memiliki banyak produk unggulan yang tersebar di desa-desa. Ini akan kita dorong menjadi bagian dari wisata,” katanya.

Bahkan, dalam upaya memperkuat pasar global, beberapa perusahaan furnitur Jepara juga dijadwalkan mengikuti pameran di Dubai.

“Tahun ini ada sekitar 4 sampai 6 perusahaan yang akan berangkat ke Dubai untuk pameran dalam rangka penguatan furnitur Jepara di pasar internasional,” ungkap Witiarso.

Selain bisnis, JIFBW juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata. Salah satunya dengan menggabungkan kunjungan industri dengan destinasi wisata unggulan seperti Karimunjawa.

“Tahun lalu kunjungan website JIFBW mencapai sekitar 35 ribu. Ke depan kita ingin menggabungkan kegiatan bisnis ini dengan pariwisata, salah satunya Karimunjawa,” ujarnya.

Sementara Ketua Konsorsium Jepara Gerak, Andang Wahyu Trianto mengatakan, bahwa JIFBW 2026 mengusung tema “Futuring Tradition”, yang menekankan pengembangan industri furnitur berbasis tradisi dengan pendekatan pemasaran modern.

“Tema Futuring Tradition ini penting agar industri furnitur Jepara tidak tertinggal dengan perkembangan industri yang sudah up to date,” kata Andang.

Ia menambahkan bahwa JIFBW menjadi upaya bersama untuk mempertahankan identitas furnitur Jepara sekaligus memperkuat daya saing di pasar global.

Menurut Andang, keunikan Jepara terletak pada keberagaman klaster produksi di berbagai desa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

“Masing-masing desa mempunyai karakteristik furnitur yang berbeda. Klaster-klaster itu nantinya bisa dikunjungi langsung oleh buyer,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa teknik produksi furnitur di Jepara kini terus berkembang sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pembeli dan tren desain global.

Berbeda dengan pameran furnitur pada umumnya, JIFBW digelar secara menyeluruh di berbagai lokasi di Jepara.

Konsep ini memungkinkan pembeli dan penjual untuk berinteraksi langsung di tempat produksi.

“Perbedaan JIFBW adalah dilaksanakan di seluruh Jepara. Pembeli dan penjual bisa berinteraksi langsung, dan seluruh pelaku industri menjadi bagian dari pameran ini,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Penderita jantung peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Jepara tak perlu lagi berobat ke luar kota. Sebab tahun ini mereka bakal bisa dilayani di RSUD RA Kartini Jepara.

Hal ini buah dari pertemuan yang dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, di Ruang 215 Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, awal pekan ini.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait pengembangan layanan kesehatan di Kabupaten Jepara, khususnya peningkatan fasilitas dan layanan di RSUD RA Kartini yang memang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Bupati Witiarso Utomo.

Direktur RSUD RA Kartini dr Tri Iriantiwi mengatakan salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut adalah persetujuan layanan jantung intervensi (catheterization laboratory/cathlab) di RSUD RA Kartini oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2026.

“Layanan jantung intervensi atau cathlab di RSUD RA Kartini direncanakan akan di-approve oleh BPJS pada tahun 2026. Layanan ini nantinya diprioritaskan untuk penanganan kasus jantung darurat,” ujarnya di Jepara, Kamis (5/3/2026).

Diketahui, RSUD RA Kartini sebenarnya sudah punya tenaga medis dan berbagai peralatan untuk penanganan penyakit jantung.

Namun sejauh ini untuk penanganan jantung secara mandiri yang biayanya bisa tembus ratusan juta rupiah.

Sedang pasien jantung BPJS Kesehatan belum bisa dilayani di RSUD Kartini. Mereka harus berobat ke RSUD dr Loekmonohadi Kudus atau daerah lainnya yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Namun di Kudus, pasien jantung asal Jepara harus antre menunggu bahkan hingga sebulan untuk pemasangan ring jantung atau tindakan lainnya.

Rupanya, ada yang menyampaikan persoalan ini ke Pimpinan Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid. Wakil rakyat asal Jepara ini lantas mengunjungi RSUD RA Kartini dan berbincang langsung dengan dr Tri Iriantiwi dan jajarannya.

Tak hanya itu, Abdul Wachid juga berkoordinasi dengan Wakil Menkes dr. Benjamin Paulus Octavianus.

Menurut Tri Iriantiwi, rencananya, persetujuan layanan cathlab dari BPJS Kesehatan untuk RSUD Kartini pada tahun ini akan dibarengkan dengan 51 rumah sakit lain di Indonesia.

Selain terkait pelayanan jantung, saat pertemuan itu Pemkab Jepara juga menyampaikan usulan pengembangan RSUD RA Kartini yang meliputi pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, serta penambahan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis dan subspesialis.

Tri Iriantiwi menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan dukungan dari Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Saat ini bantuan dari Kementerian Kesehatan melalui DAK lebih diprioritaskan untuk daerah 3T. Namun demikian, pihak Kemenkes akan mengecek kembali urgensi kebutuhan yang disampaikan dan kemungkinan dukungan untuk daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah,” jelasnya.

Sementara itu, Abdul Wachid mengatakan bersyukur karena berdasar konfirmasi dari Wamenkes, persetujuan layanan cathlab dari BPJS Kesehatan untuk RSUD Kartini hanya tinggal menunggu waktu saja.

Menurutnya jika sudah beroperasi maka layanan kesehatan di Kota Ukir lebih andal dan bisa diakses untuk berbagai kalangan, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

“Kemarin saat raker yang dipimpin pimpinan DPR Prof Sufmi Dasco dan dihadiri Bappenas, Kemenkes dan BPJS saya juga sampaikan hal itu. Alhamdulillah ini kabar menggembirakan jadi warga Jepara peserta BPJS tak perlu lagi ke luar kota, karena sebenarnya RSUD Kartini itu SDM dokter hingga peralatan untuk jantung itu lengkap dan memadai,” tandas wakil rakyat asal Margoyoso Jepara ini. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Di tengah ketidakpastian geopolitik global, minat investasi asing ke Jawa Tengah tetap menguat.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton bahkan secara langsung menyatakan ketertarikan negaranya untuk memperluas kerja sama investasi di provinsi tersebut, terutama di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi kesehatan.

Pertemuan antara Jess Dutton dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berlangsung di Kantor Gubernur, Kamis (5/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Jess menegaskan hubungan Kanada dan Indonesia yang telah terjalin baik selama ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk di tingkat daerah.

Ia menyebut, pemerintah Kanada saat ini tengah memetakan berbagai potensi perdagangan dan investasi dengan Indonesia. Dalam konteks tersebut, Jawa Tengah dinilai memiliki peran strategis.

“Kami sedang melihat peluang potensial untuk perdagangan dan investasi antara kedua negara. Tentu saja Jawa Tengah sangat penting untuk itu, jadi saya berharap dapat melakukan lebih banyak lagi di sini,” ujar Jess.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama Jawa Tengah.

Di sisi lain, Kanada memiliki keunggulan dalam penyediaan bahan baku pupuk serta teknologi pertanian modern yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor tersebut.

Jess juga mengungkapkan bahwa Kanada telah memiliki program di Jawa Tengah yang mendukung petani skala kecil, terutama dalam pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Sebenarnya kami sudah memiliki program di Jawa Tengah yang membantu petani kecil, agar pertanian mereka lebih berkelanjutan dan lahannya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” katanya.

Selain pertanian, Kanada juga membuka peluang kerja sama di bidang kesehatan.

Teknologi kesehatan, pertukaran tenaga medis, pendidikan dokter hingga pengembangan pengobatan berbasis robotik menjadi beberapa bidang yang ditawarkan.

“Universitas di Kanada siap bekerja sama dalam bidang kesehatan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik minat investasi dari Kanada.

Ia menilai, kerja sama tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor strategis di Jawa Tengah.

Menurut Luthfi, realisasi investasi di Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp88,6 triliun. Namun kontribusi investasi dari Kanada masih relatif kecil.

“Kanada saat ini masih berada di sekitar peringkat 40-an negara sumber investasi di Jawa Tengah. Karena itu kami berharap Kanada dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor dan ikut mendorong kemajuan ekonomi Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Berdasarkan data periode 2021–2025, Kanada menempati peringkat ke-49 negara investor di Jawa Tengah dengan total investasi sekitar Rp 4,35 miliar.

Investasi tersebut tersebar pada sektor industri kimia dan farmasi sebesar 52 persen, perdagangan dan reparasi 25 persen, hotel dan restoran 1 persen, serta sektor lainnya 22 persen.

Dalam pertemuan itu, gubernur secara khusus menawarkan peluang investasi di sektor pertanian dan kesehatan.

Hal tersebut sejalan dengan fokus program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada 2026 yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan nasional.

“Sumber pangan nasional sekitar 16 persen berasal dari Jawa Tengah. Ini menjadi peluang besar untuk kerja sama penguatan sektor pertanian,” jelasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Embang Hanung Triyono, Kepala DPMPTSP Sakina Rosellasari, serta Kepala Dinas Kesehatan Yunita Dyah Suminar.

Dalam kesempatan itu, Jess juga memberikan apresiasi atas banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Saya senang melihat banyak staf Bapak adalah perempuan. Ini menunjukkan adanya kesetaraan gender,” ujarnya.

Di tingkat nasional, Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada juga terus mendukung berbagai program pembangunan di Indonesia, terutama di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan hak pekerja.

Salah satu program utama yang tengah berjalan adalah Better and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia Phase II (BERANI II), yang merupakan kerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA), UNICEF, dan UN Women.

Program tersebut diluncurkan pada Januari 2024 dan direncanakan berlangsung hingga Desember 2027. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan pengembangan energi bersih di Kepulauan Karimunjawa melalui teknologi smart microgrid berbasis tenaga surya berkapasitas sekitar 5 megawatt (MW).

Sistem tersebut diproyeksikan memperkuat pasokan listrik sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan yang kerap dijuluki “Maldives-nya Indonesia”.

Pengembangan teknologi Smart Microgrid Solution tersebut mengandalkan panel surya (photovoltaic/PV) yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS).

Sistem ini dirancang untuk menyediakan listrik yang stabil sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel di wilayah kepulauan.

Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni, mengatakan, Karimunjawa memiliki potensi wisata kelas dunia, namun masih membutuhkan dukungan layanan dasar yang memadai.

“Karimunjawa ini daerah yang sangat bagus, bahkan tadi Pak Gubernur menyebutnya sebagai Maldives-nya Indonesia. Tapi potensi itu belum terekspos dengan baik karena masih membutuhkan dukungan layanan dasar, seperti listrik yang andal dan air bersih,” ujar Tri Mumpuni usai audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, teknologi smart microgrid tersebut ditawarkan melalui skema hibah dari perusahaan energi asal Nanjing, China.

Kehadiran sistem ini diharapkan mampu memastikan pasokan listrik yang stabil sekaligus mendukung kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat.

Menurut Tri, ketersediaan energi dan air bersih menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan.

“Orang datang jauh-jauh dari mancanegara untuk menikmati keindahan alam Karimunjawa. Tapi kalau kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih tidak terpenuhi, misalnya mati lampu, tentu mereka merasa tidak nyaman,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas layanan wisata, pengembangan energi bersih tersebut juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi daerah.

Energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengolahan air bersih melalui teknologi filtrasi atau desalinasi, penyediaan cold storage bagi nelayan, hingga mendukung konsep green tourism.

“Kalau pasokan energi terjamin dan air bersih tersedia, maka Karimunjawa bisa berkembang sebagai destinasi wisata yang dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, persoalan air bersih masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah pesisir, termasuk akibat penurunan muka tanah dan penggunaan air tanah yang berlebihan.

“Kalau kita berpikir air baku tanah bersih itu memang komplikasi. Di tempat kita penurunan muka tanah yang luar biasa karena rob dan penggunaan air tanah,” kata Luthfi.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus mendorong penguatan penyediaan air bersih melalui berbagai langkah, antara lain pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta penerapan teknologi pengolahan air, termasuk desalinasi.

“Kami juga merevisi perda terkait pengambilan air tanah. Evaluasi yang sebelumnya dilakukan setiap satu tahun kini dipercepat menjadi tiga bulan, sekaligus mendorong pengembangan SPAM dan teknologi desalinasi,” ujarnya.

Luthfi menilai teknologi penyediaan energi dan air bersih akan sangat membantu pengembangan kawasan wisata di Karimunjawa.

“Karimunjawa itu ada area yang terumbu karangnya masih bagus sekali, tapi kendalanya air. Bahkan untuk mandi di beberapa pulau masih sulit. Kalau teknologi ini bisa dibawa ke sana tentu akan sangat membantu,” katanya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan tali asih kepada para atlet dan pelatih yang berprestasi di wilayahnya senilai Rp4.927.750.000.

Atlet penerima tali asih tersebut merupakan peraih medali emas, perak, dan perunggu bagi Jawa Tengah.

Tali asih itu diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIX di Semarang, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI Di Jakarta, serta Sea games Thailand yang semuanya diselenggarakan pada tahun 2025.

Adapun besaran tali asih yang diberikan berbeda sesuai dengan kategori dan prestasi yang diraih untuk setiap multievent.

Tali asih yang diberikan untuk atlet dan pelatih berprestasi pada ajang Pomnas, Popnas, dan Peparpenas senilai total Rp2.446.500.000.

Sementara tali asih untuk atlet dan pelatih berprestasi pada ajang Sea Games Thailand senilai total Rp2.481.250.000.

Secara simbolis, tali asih itu diberikan oleh Ahmad Luthfi kepada kepada perwakilan atlet di Aula Gedung Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).

“Hari ini kita berikan suatu penghargaan. Ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Jateng kepada rekan-rekan sekalian,” kata Luthfi dalam sambutannya.

Menurut dia, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Jawa Tengah tidak ujug-ujug (tiba-tiba), tetapi merupakan buah dari kesabaran, ketelitian, kedisiplinan, dan ketekunan dalam berlatih. Hingga akhirnya medali emas, perak, maupun perunggu dapat diraih. Karenanya, patut mereka patut untuk diapresiasi.

“Atlet Provinsi Jawa Tengah merupakan duta yang mewakili, yang bisa berbicara, tentang Provinsi Jawa Tengah,” ujar dia.

Oleh karena itu, Luthfi meminta kepada para altet dan pelatih yang ada di provinsi ini untuk terus meningkatkan prestasinya.

Semangat untuk meningkatkan prestasi tersebut, lanjut Luthfi, memang sangat diperlukan, lantaran Jawa Tengah sedang getol-getolnya membangun daerah maupun menggenjot investasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang olahraga.

Pemprov Jateng juga terus serius membina atlet-atlet muda dari berbagai cabang olahraga, salah satunya dengan membuat Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) yang dipusatkan di Kawasan GOR Jatidiri Semarang.

Sementara itu, atlet peraih medali emas cabang olahraga pencak silat pada Sea Games 2025 Thailand, Safira Dwi Meilani mengaku senang atas perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kepada atlet-atletnya.

Menurut dia, penghargaan itu dapat memacu para atlet untuk meningkatkan prestasi.

“Ini kesekian kalinya saya dapat penghargaan atau apresiasi dari Pemprov Jateng. Terima kasih sudah memperhatikan atlet-atletnya agar terus berprestasi,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pola pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Sebagaimana ia rasakan saat mengikuti pelatda pencak silat.

Hal itu dapat menunjang perkembangan atlet sampai pelatnas. Tak ayal, ia dapat mempertahankan emas cabor Pencak Silat dalam dua edisi Sea Games.

Senada, atlet paraatletik penyumbang emas bagi Jawa Tengah pada ajang Peparpenas 2025, Afif Abdul Rouf mengatakan, medali  emas itu diperoleh merupakan kesempatan pertama ia mengikuti ajang tersebut. Tentunya dengan latihan intens selama tujuh bulan.

“Senang bisa dapat medali untuk Jawa Tengah, bangga. Terima kasih atas perhatian dari Pemprov Jateng,” ujarnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan membuka posko terpadu pada H-8 hingga H+7 Lebaran, untuk mengantisipasi kedatangan jutaan orang pemudik ke provinsi ini.

“Prediksi tahun ini yang masuk ke Jawa Tengah sekitar 17,7 juta orang. Tahun lalu sekitar 15 juta, sehingga ada kenaikan cukup signifikan. Dengan jumlah sebesar itu tentu semua pihak harus siap karena Jawa Tengah menjadi sentral pergerakan mudik nasional,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Kamis (5/3/2026).

Ia mengatakan, tingginya jumlah pemudik tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu simpul utama pergerakan mudik nasional.

Karenanya, posko yang didirikan akan melibatkan organisasi perangkat daerah, kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain pengamanan lalu lintas, pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan provinsi. Perbaikan-perbaikan jalan terus dikebut dan ditargetkan rampung sebelum H-7 Lebaran.

Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program mudik gratis bagi perantau. Program tersebut menyediakan 340 bus dengan total 16.415 kursi yang diberangkatkan dari Jakarta dan Bandung pada 16 Maret 2026.

Untuk moda kereta api, disiapkan 17 rangkaian kereta dengan kapasitas 1.288 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju Solo Balapan dan Semarang Poncol pada 17 Maret 2026.

“Program ini kita siapkan agar masyarakat kita bisa mudik dengan lebih aman dan nyaman, sekaligus mengurangi kepadatan arus kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi.

Walakin, Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati selama perjalanan mudik. Para pemudik diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan.

Pada momentum mudik ini, Pemprov Jateng juga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi.

“Yang juga kita waspadai adalah potensi bencana alam, misalnya longsor, banjir, bahkan kemungkinan aktivitas Gunung Merapi. Beberapa wilayah seperti Pegunungan Muria juga menjadi perhatian karena rawan bencana,” ujar Luthfi.

Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pemantauan serta kesiapsiagaan penanganan darurat di wilayah-wilayah rawan.

Berdasarkan pemetaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, setidaknya 46 titik rawan kemacetan dan 23 titik rawan bencana di jalur nasional Jawa Tengah menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Sebelumnya, Kepala BBPJN Jateng–DIY, Moch Iqbal Tamher mengatakan, titik rawan kemacetan tersebar di jalur pantura, jalur tengah, hingga jalur selatan. Mayoritas berada di kawasan pasar, perlintasan sebidang kereta api, simpang padat, serta akses keluar-masuk tol.

Untuk mendukung kelancaran mudik lebaran tersebut, pihaknya menyiapkan 18 posko Lebaran di berbagai jalur nasional wilayah Jawa Tengah. Posko tersebut tersebar di koridor strategis, mulai dari jalur Pantura barat hingga jalur selatan.

Di wilayah Pantura barat, posko ditempatkan antara lain di ruas Batas Kabupaten Tegal/Kabupaten Brebes–Prupuk serta Batas Kabupaten Tegal–Kabupaten Pemalang.

Untuk Pantura tengah dan timur, posko disiagakan di kawasan Alas Roban, Jalan Walisongo, ruas Batas Kota Semarang–Batas Kota Demak (KM 13+700), hingga ruas Batas Kabupaten Kudus/Pati–Simpang 3 Lingkar Pati (KM 66+300). Posko juga berada di Pemuda Rembang (KM SMG 113+100).

Sementara di jalur tengah dan selatan, posko ditempatkan di ruas Bawen–Batas Kota Salatiga, Kartosuro–Batas Kota Klaten, Purwokerto–Patikraja, Klampok–Banjarnegara, hingga Wawar–Congot.

Iqbal mengatakan, seluruh posko dilengkapi personel teknis dan peralatan, hal ini untuk memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan lalu lintas maupun kerusakan jalan.

“Posko ini kita siagakan untuk mempercepat penanganan di lapangan, terutama di titik-titik rawan kepadatan dan gangguan,” ujarnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengaktifkan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 guna memastikan hak sekitar 2,4 juta pekerja terpenuhi.

Pengawasan dilakukan menyeluruh selama Maret, dengan membuka kanal aduan langsung hingga daring untuk mencegah pelanggaran pembayaran THR oleh perusahaan.

Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengoperasikan Posko THR mulai 2-31 Maret 2026.

Posko dibuka di kantor Disnakertrans Jateng serta enam Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Satwasker) di Semarang, Pati, Solo, Banyumas, Magelang, dan Pekalongan.

Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan, posko berfungsi menerima konsultasi dan pengaduan pekerja terkait pembayaran THR.

Selain layanan tatap muka pada jam kerja, aduan dapat disampaikan melalui kanal daring LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta layanan WhatsApp resmi yang disediakan pemerintah daerah.

“Sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pemerintah hadir memastikan perusahaan memberikan hak pekerja dalam konteks hari raya. THR adalah kewajiban yang dibayarkan sekali dalam setahun,” ujar Aziz, Rabu (4/3/2026).

Ketentuan pembayaran THR merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu kali upah. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional sesuai masa kerja.

Bahkan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir dalam kurun waktu 30 hari sebelum hari raya.

Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan per Februari 2026, terdapat 263.832 perusahaan di Jawa Tengah dengan total sekitar 2.497.000 pekerja yang berhak menerima THR.

Aziz menegaskan, perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi lanjutan apabila tidak mengindahkan nota pemeriksaan.

Pada 2025, Disnakertrans Jateng menerima sekitar 100 aduan terkait THR. Sebanyak 92 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan delapan lainnya belum tuntas karena perusahaan menghadapi persoalan hukum seperti kepailitan.

Dalam pengawasan tahun ini, Pemprov Jateng juga menggandeng 35 pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat monitoring di lapangan.

Sementara itu, dari kalangan dunia usaha, Human Resources Development PT Selalu Cinta Indonesia, Ari Munanto, memastikan pihaknya telah menyiapkan pembayaran THR bagi sekitar 18.000 karyawan. Bahkan, pembayaran dilakukan lebih awal dari ketentuan.

“Pada 5 Maret seluruh THR sudah kami siapkan untuk kurang lebih 18.000 karyawan. Untuk karyawan lama, nilainya bisa lebih dari satu kali gaji,” katanya.

Dengan pengawasan yang diperketat dan kanal aduan yang dibuka luas, pemerintah berharap seluruh pekerja menerima haknya tepat waktu menjelang Idulfitri 2026. (eko/redaksi)

Sragen, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengakselerasi intervensi kesehatan dan stabilisasi harga pangan secara bersamaan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Selasa (4/3/2026).

Layanan dokter spesialis keliling (Speling) diserbu warga hingga melampaui target, sementara Gerakan Pangan Murah (GPM) menggelontorkan subsidi sekitar Rp 112 juta untuk menekan harga bahan pokok di tingkat masyarakat.

Di Desa Gondang, Ahmad Luthfi meninjau langsung pelayanan Speling, GPM, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan ekonomi produktif kepada warga.

Mayoritas penerima layanan kesehatan merupakan kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Antusiasme warga terlihat dari jumlah pasien yang melampaui target.

Umi Kulsum, warga setempat, mengaku terbantu karena bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak tanpa harus ke rumah sakit.

“Alhamdulillah bisa ketemu dokter anak. Diberi penjelasan soal gizi dan stunting. Anak saya tidak ada gejala,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dyah Kusminar, mengatakan, awalnya pelayanan ditargetkan untuk 100 pasien, namun jumlah warga yang datang melebihi kapasitas tersebut.

“Dokter spesialis yang hadir antara lain dokter anak dan obgyn dari RSUD Dr Moewardi, serta didukung dokter dari puskesmas setempat,” katanya.

Program Speling ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan spesialis di tingkat kecamatan dan desa.

Selain pemeriksaan ibu dan anak, program ini juga mendukung penurunan angka kematian ibu, pencegahan stunting, penanganan tuberkulosis (TBC), deteksi dini kanker serviks, serta pengendalian penyakit tidak menular.

Hingga awal Maret 2026, SPELING telah dilaksanakan 959 kali di 414 kecamatan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sasaran lebih dari 93 ribu warga.

Di lokasi yang sama, pemerintah provinsi menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan komoditas seperti beras, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan cabai dengan harga di bawah pasar.

Bu Jum, warga lainnya, mengaku harga yang ditawarkan lebih terjangkau.

“Telur Rp 26 ribu, di pasar Rp 28 ribu. Bawang putih juga lebih murah. Semoga sering diadakan,” katanya.

Total nilai subsidi harga pangan yang digelontorkan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp 112 juta.

Selain intervensi kesehatan dan stabilisasi harga, gubernur juga menyerahkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) senilai Rp 20 juta untuk satu kelompok usaha beranggotakan 10 orang di Desa Gondang.

Pemerintah juga menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah berupa 1 ton beras untuk 100 kepala keluarga, masing-masing menerima 10 kilogram.

Langkah terintegrasi tersebut menegaskan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengendalikan inflasi pangan sekaligus memperkuat layanan dasar kesehatan masyarakat hingga ke tingkat desa. (eko/redaksi)

Wonogiri, infojateng.id – Panen Raya Padi Hibrida Varietas Pahisa 08 digelar dengan penuh semangat di Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipusatkan di Balai Desa Trukan dan dilanjutkan dengan panen di area persawahan setempat.

Dengan luas lahan tanam mencapai 296 hektare, hasil panen padi Pahisa 08 di Desa Trukan diproyeksikan menembus 3.400 ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Defrancisco Dasilva Tavares, menyampaikan apresiasi kepada para petani Desa Trukan atas keberhasilan budidaya padi hibrida varietas Pahisa 08 yang menunjukkan produktivitas yang baik.

Menurut Defrancisco, benih padi Pahisa 08 memiliki sejumlah keunggulan. Varietas hibrida unggul ini diproyeksikan menghasilkan panen tinggi serta memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap hama wereng batang coklat dan penyakit hawar daun.

Selain itu, beras yang dihasilkan memiliki tekstur pulen dan aroma khas.

“Varietas ini dinilai memiliki potensi hasil tinggi serta ketahanan yang cukup baik terhadap beberapa serangan hama dan penyakit, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi padi di Kabupaten Wonogiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pahisa 08 memiliki batang yang kokoh, malai panjang dengan lebih dari 300 bulir per malai, serta tingkat adaptabilitas yang baik sehingga dapat ditanam pada berbagai jenis tanah dan kondisi lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan, keberhasilan panen raya ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, serta kelompok tani dalam mendorong modernisasi pertanian dan penggunaan benih unggul bersertifikat.

“Peran Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dalam pengawasan mutu benih turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hasil panen,” tuturnya.

Camat Pracimantoro, Warsito, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga atas kerja keras petani Desa Trukan.

Ia berharap keberhasilan panen raya ini dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di wilayah Kecamatan Pracimantoro untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan panen simbolis di lahan persawahan oleh para tamu undangan bersama petani setempat.

Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong mewarnai seluruh rangkaian acara sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Panen raya tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Camat Pracimantoro, Kepala Desa Trukan, jajaran BPP Kecamatan Pracimantoro, Babinsa, serta masyarakat Desa Trukan yang turut antusias mengikuti kegiatan. (eko/redaksi)

Sragen, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng Tengah terus mempercepat penguatan konektivitas antarwilayah melalui infrastruktur jalan, guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meresmikan peningkatan dan preservasi ruas jalan Kuwu-Galeh hingga Galeh-Ngrampal di Kabupaten Sragen, Rabu (4/3/2026).

Pembangunan ini untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus distribusi hasil pertanian menuju akses tol dan pusat ekonomi.

Peresmian dipusatkan di ruas Galeh-Ngrampal dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah Pemprov Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung terhadap pergerakan orang dan barang.

“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan lancar, aman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia memaparkan, panjang jalan provinsi di Jawa Tengah mencapai sekitar 2.362 kilometer dengan tingkat kemantapan mendekati 91 persen.

Menurutnya, peningkatan kualitas infrastruktur akan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan berbasis pertanian.

Secara teknis, proyek yang diresmikan meliputi peningkatan ruas Kuwu-Galeh batas Sragen dengan nilai kontrak Rp 8,509 miliar sepanjang 0,557 kilometer.

Pekerjaan mencakup perkerasan beton, pelebaran dan perkerasan aspal dua lapis, pembangunan saluran drainase, serta pemasangan marka jalan.

Selain itu, preservasi juga dilakukan di ruas Galeh-Ngrampal sepanjang 1,613 kilometer senilai Rp 11,991 miliar yang meliputi perkerasan beton, pelebaran jalan, overlay aspal, dan pembangunan bangunan pelengkap jalan.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jawa Tengah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

“Ini mimpi panjang warga yang kini terwujud. Kami juga mengalokasikan lebih dari Rp 80 miliar pada tahun ini untuk pembangunan infrastruktur daerah,” katanya.

Warga setempat menyambut gembira perbaikan jalan tersebut. Kepala Desa setempat, Joko Mulyono, mengatakan, kondisi jalan sebelumnya rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

“Terima kasih atas dibangunnya jalan ruas Kuwu-Galeh sampai Ngrampal ini. Ini seperti mimpi. Dulu orang naik sepeda saja susah lewat sini. Sekarang jalannya mulus seperti jalan nasional. Ini sangat membantu aktivitas warga,” ujar Joko.

Ruas Kuwu-Galeh-Ngrampal memiliki nilai strategis karena menjadi jalur alternatif penghubung Gesi dan Tanon di Sragen dengan Kradenan di Kabupaten Grobogan.

Wilayah tersebut dikenal sebagai sentra pertanian dengan komoditas padi, jagung, dan tebu.

Selain itu, jalur Galeh-Ngrampal juga menjadi akses menuju Exit Tol Sragen Timur di kawasan Pungkruk.

Dengan perbaikan infrastruktur tersebut, distribusi hasil pertanian diharapkan semakin efisien dan daya saing produk lokal meningkat di pasar regional maupun nasional. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang menggelar pengecekan terhadap bahan makanan maupun olahan pangan yang dijual di pasar tradisional.

Hal tersebut penting dilakukan menjelang Idulfitri, demi memastikan bahan makanan maupun olahan pangan terbebas dari bahan pengawet yang dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Beberapa bahan makanan yang disasar di antaranya daging giling, agar-agar, aneka mi basah hingga ikan kering yang rawan terindikasi bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh.

Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Batang Nuridin bersama petugas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) setempat melakukan uji laboratorium terhadap bahan makanan yang didapat di pasar Batang dan langsung diuji di tempat.

“Yang diambil sampelnya ada daging giling, ikan hingga olahan pangan yang sering digunakan sebagai pelengkap menu takjil saat berbuka puasa. Zat pengawet yang berbahaya di antaranya formalin karena peruntukannya bukan untuk makanan, pewarna tekstil, boraks termasuk jenis karsinogenik yang rawan menimbulkan kanker,” papar Nuridin, saat ditemui di Pasar Batang, Rabu (4/3/2026).

Dia menegaskan, apabila ditemukan bahan makanan atau olahan pangan yang terindikasi mengunakan bahan pengawet berbahaya, pihak terkait akan melakukan langkah dan tindakan yang tepat.

“Kalau ada temuan pedagang yang menjual bahan makanan berbahan pengawet tentu kami bina agar ke depan tidak menjual produk olahan pangan yang diolah dengan pengawet,” ujarnya.

Program pantauan dan pengecekan terhadap bahan makanan maupun olahan pangan ini akan dilakukan secara berkelanjutan, terutama di pasar-pasar tradisional yang rawan ditemukan bahan pangan berpengawet.

“Tidak cuma di sini, tapi ke pasar-pasar lain di Kabupaten Batang, agar saat lebaran, bahkan dari awal sudah dipastikan bahan pangan yang akan dikonsumsi bebas dari pengawet berbahaya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes Batang Dania Fitra Tiara menerangkan, produsen bahan makanan diizinkan menggunakan bahan tambahan pangan namun dipastikan aman dikonsumsi.

“Untuk mengetahui aman tidaknya bahan tambahan pangan tersebut, bisa dicek kemasan, label, izin edar dan masa kadaluwarsa,” terang Dania.

Target pengawasan pangan menjelang lebaran dilakukan di 15 pasar tradisional dan toko klontong/minimarket mulai 2 Maret 2026.

Yakni dengan mengambil sampel secara acak yang terindikasi mengandung bahan tambahan pangan berbahaya (formalin, boraks, metanil yellow, rhodamin B).

Hasil temuan yakni Pasar Plelen, Pecalungan, dan Batang tidak ditemukan bahan tambahan pangan berbahaya.

“Sedangkan di Pasar Subah ditemukan cincau hitam positif formalin, Pasar Gorong ditemukan gendar positif boraks, Pasar Beji ditemukan agar-agar merah positif formalin, Pasar Reban ditemukan bleng positif borax dan krupuk positif rhodamin, Pasar Warungasem ditemukan frozen food sosis mengandung boraks,” bebernya.

Ia memastikan, bahan tambahan pangan berbahaya dapat berdampak pada kesehatan manusia.

“Dari gejala ringan seperti mual, muntah, diare, sakit perut hingga gejala berat seperti gangguan organ bahkan kanker,” tandasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Media info jateng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak kemajuan sektor pendidikan di Jawa Tengah. Langkah nyata ini dibuktikan melalui penguatan kolaborasi strategis bersama Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Jawa Tengah.

Hal tersebut terungkap dalam penandatanganan perjanjian kersama dan nota kesepahaman yang berlangsung di kantor LP Ma’arif NU Jateng, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).

Pimpinan Redaksi info jateng Danny Lutvi Hidayat menegaskan sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem informasi yang edukatif sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi inovasi-inovasi yang lahir dari lingkungan pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut. Lanjutnya, media tidak boleh hanya sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga harus mampu menjadi katalisator perubahan positif.

“Kami percaya bahwa kualitas sebuah daerah ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Melalui kemitraan dengan LP Ma’arif NU Jateng, kami ingin memastikan bahwa setiap prestasi, inovasi, dan dinamika positif di sekolah maupun madrasah mendapatkan panggung yang layak,” katanya.

Fokus Kolaborasi: Literasi Digital dan Publikasi

Kerja sama ini mencakup beberapa poin krusial, di antaranya terkait dengan literasi digital, publikasi prestasi, hingga sebagau platform aspirasi dengan menyediakan wadah bagi para guru untuk berbagi gagasan dan metode pembelajaran kreatif melalui artikel opini.

“Tidak hanya dengan LP Maarif NU Jateng, sejak awal Info Jateng beerkomitmen memberikan kontribusi positif di bidang pendidikan dengan sinergi berbagai pihak,” urainya.

Ketua LP Ma’arif NU Jawa Tengah Dr. Fakhruddin Karmani, M.S.I., mngungkapkan, dukungan media sangat penting di era disrupsi informasi untuk membangun citra positif institusi pendidikan.

Ia menegaskan bahwa pelibatan media merupakan bagian penting dalam membangun citra positif lembaga sekaligus memperluas dampak program pendidikan.

Menurutnya, selama ini Ma’arif telah dikenal publik sebagai lembaga yang aktif memajukan mutu pendidikan di Jawa Tengah melalui 10 program unggulan yang berjalan konsisten dan terukur.

‎

‎“Ma’arif bukan hanya bergerak di ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan karakter yang kuat. Media memiliki peran strategis untuk menyampaikan praktik baik tersebut kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Koordinator Gerakan Literasi Ma’arif (GLM) Plus, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menegaskan bahwa sinergi kolaborasi dengan media merupakan langkah lanjutan dari kerja sama yang telah dirintis sejak 2025. Awalnya, kemitraan hanya melibatkan 14 media dan kini berkembang menjadi 19 media partner.

‎

‎Ia mengatakan, sejak kepengurusan 2024 sampai awal 2026, sudah terkliping 1500 lebih berita yang sudah terbit. Hal itu menurut dia, tidak sekadar angka kuantitatif, namun menjadi bagian dari ikhtiar bahwa segala hal baik di Ma’arif maupun NU Jateng harus disyiarkan kepada publik.

‎

‎“Ini bukti bahwa kolaborasi kita bertumbuh. Sinergi media bukan sekadar publikasi seremonial, tetapi bagian dari gerakan literasi dan penguatan narasi pendidikan karakter Ma’arif di ruang publik,” ungkapnya.(redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kaget saat namanya disebut-sebut Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

Fadia menyebut bahwa saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah.

Pernyataan Fadia itu tegas dibantah oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Hal itu diperkuat pernyataan KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers bersama wartawan.

Ahmad Luthfi menuturkan dirinya baru mendengar Fadia terkena OTT KPK dari berita pada Selasa pagi.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa Pagi dari media,” kata Ahmad Luthfi, Rabu (4/3/2026).

Ketika ditanya perihal kata-kata Fadia yang menyatakan pada Senin (3/2/2026) malam datang di kediaman Ahmad Luthfi, ia membenarkan.

Namun ia menegaskan bahwa pertemuan itu tak hanya mereka berdua melainkan ada sejumlah pejabat. Di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

Mereka membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing jelang Rakor MBG di Pemprov Jateng pada Selasa (3/3/2026) siang.

Pada rakor MBG di Pemprov Jateng itu diketahui di pimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Mendikdasmen, Menteri PPPA, hingga Kepala BGN.

Pada Senin malam, lanjut Luthfi, Fadia juga menyampaikan izin jika tidak bisa mengikuti Rakor MBG di Pemprov Jateng tersebut.

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” jelasnya.

Lebih jauh, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota. Apalagi Pemprov Jateng telah bekerjasama dengan KPK untuk melakukan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemprov Jateng bekerjasama dengan Korsupgah KPK memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran apalagi sampai main proyek yang merugikan pembangunan daerah.

Tindakan preemtif juga dilakukan. Lantaran kejadian itu bisa jadi bermula dari adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.

Gubernur menekankan bahwa kejadian ini adalah pembelajaran bagi semua kepala daerah, termasuk ASN untuk terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Paling penting lagi, tak boleh melanggar hukum.

Pejabat publik, tegasnya, harus menjadi suri tauladan karena menurutnya “ikan busuk itu berawal dari kepalanya”. Kepala daerah wajib memberikan contoh yang baik.

Ia juga berpesan, kepala daerah tak boleh bergaya hidup hedon dan flexing harta maupun aset yang dimiliki.

“Harus jadi contoh yang baik, Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law,” tandasnya.

Sementara itu, saat jumpa pers KPK membantah anggapan Bupati Fadia tertangkap bersama Gubernur Jateng.

“Selama kami di Posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Sebelumnya, beredar pernyataan Bupati Arafiq setelah tertangkap KPK bahwa saat itu ia sedang bersama Gubernur Ahmad Luthfi.

Banyak yang mengartikan, Fadia ditangkap bersama Ahmad Luthfi. Pernyataan KPK dan ubernur ini sekaligus membantah pernyataan Fadia. (eko/redaksi)

Sragen, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kembali meninjau pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok penting menjelang Lebaran 2026.

Kali ini Luthfi melakukan pantauan harga bahan pokok penting di Pasar Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Rabu (4/3/2026).

Di pasar tersebut dia berdialog dengan sejumlah pedagang dan pembeli. Ia menanyakan stok dan harga sejumlah komoditas seperti bawang putih, bawang merah, telur dan cabai

Dari hasil pemantauan, stok pangan dipastikan masih aman meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan.

Luthfi mengatakan, secara umum kondisi pasokan pangan di pasar tradisional masih terkendali. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas dinilai masih dalam batas wajar.

Untuk harga-harga yang mengalami kenaikkan, Ia memerintahkan kepada BUMD PT. Jateng Agro Berdikari (JTAB) agar melakukan intervensi.

Beberapa komoditas yang terpantau berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) antara lain cabai rawit merah, tepung terigu curah, dan bawang putih.

Sementara komoditas yang perlu diwaspadai kenaikannya menjelang Lebaran di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, serta gula konsumsi.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan sejumlah langkah intervensi, salah satunya melalui subsidi harga pangan dan mengggelar pasar murah.

Hingga awal Maret 2026, kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 309 kali di berbagai daerah di Jawa Tengah.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan subsidi cabai sebanyak tiga ton di 15 kabupaten yang mengalami lonjakan harga tertinggi.

Salah seorang pedagang Pasar Gondang, Nur mengatakan, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.

Ia menyebutkan, harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp80 ribu hingga Rp90 ribu per kilogram.

“Saat Ramadan, biasanya pembelian berkurang, apalagi kalau harga naik. Bawang merah dan bawang putih stabil tinggi, tapi yang mahal cabai rawit setan,” kata dia.

Sementara itu, Bagong, pedagang daging sapi, menyebut harga daging saat ini masih stabil di kisaran Rp110 ribu per kilogram.

“Pembelinya kebanyakan langganan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Biasanya kalau mendekati Lebaran bisa naik, dulu-dulu kenaikannya sekitar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” ujarnya.

Pedagang sembako lainnya, Santi, mengatakan harga bawang merah, bawang putih, dan telur relatif stabil, meskipun sempat mengalami kenaikan.

“Telur sempat naik dari Rp28 ribu, kalau pas naik bisa sampai Rp31 ribu. Harapannya menjelang Lebaran jangan naik tinggi-tinggi supaya pembeli tidak turun,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi didampingi Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan Wakil Bupati Suroto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dan BUMD terkait. (eko/redaksi)

Surakarta, infojateng.id – Ekonomi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen dinilai tumbuh akseleratif, berkat kolaborasi dengan berbagai elemen.

“Selama satu tahun terakhir, ekonomi Jawa Tengah itu percepatannya sungguh tajam,” kata Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Didik Nursetyohadi saat acara Focus Group Discussion (FGD) Satu Tahun Pemerintahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maemoen di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Selasa (3/3/2026).

Dibeberkan dia, pada triwulan pertama dan kedua, BPS mencatat ekonomi Jateng berturut-turut tumbuh 4,9 % dan 5,28 %. Pada triwulan III naik menjadi 5,37 % dan di triwulan IV, naik signifikan di angka 5,87 %

Menurut Didik, collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang ditetapkan Gubernur Ahmad Luthfi, menjadi salah satu faktor perekonomian tumbuh akseleratif dan berkontribusi sebesar 8,22 % terhadap perekonomian nasional.

Dalam aspek kemiskinan, pihaknya menekankan pentingnya melihat kualitas penurunan kemiskinan, bukan sekadar angka persentase penduduk miskin (P0).

Indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jateng, menurutnya menunjukkan perbaikan.

“P1 yang semakin landai, ini menunjukkan beban penduduk miskin semakin ringan. Begitu pula P2 yang membaik, menandakan ketimpangan di antara kelompok miskin semakin mengecil. Ini mencerminkan kualitas penurunan kemiskinan yang lebih baik,” jelasnya.

Menurut dia, sinergi lintas daerah, perguruan tinggi, swasta, serta penguatan peran orkestrasi pemerintah provinsi dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daeah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli menyatakan, model pemerintahan kolaboratif yang dibangun pemerintah provinsi Jateng tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Selama setahun terakhir, Pemprov Jawa Tengah aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan perguruan tinggi.

Dalam catatannya, saat ini ada 111 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah.

“Dampaknya cukup luar biasa. Rumah tidak layak huni (RTLH) yang direnovasi dan pembangunan rumah baru di Jawa Tengah mencapai sekitar 200 ribu unit. Yang dibiayai APBD hanya sekitar 17 ribu unit. Selebihnya berasal dari kolaborasi, termasuk perguruan tinggi dan CSR,” jelasnya.

Ia mencontohkan kontribusi perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret yang turut membantu perbaikan RTLH di desa binaannya.

Skema ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kolaboratif mampu menggerakkan berbagai sumber daya di luar APBD.

Zulkifli juga menegaskan bahwa capaian kepemimpinan daerah harus diukur secara objektif melalui indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD).

Dari delapan indikator utama yang ditetapkan, tujuh di antaranya telah tercapai, sementara satu indikator lainnya masih dalam proses perbaikan.

Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hartono menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng yang secara konsisten merangkul perguruan tinggi dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan,   prinsip pemerintahan kolaboratif memang perlu dijalankan.

Sebab, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tentunya butuh keterlibatan aktif dari semua elemen dalam memajukan dan mengembangkan wilayah.

Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama tim menjadi nafas yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Hal itu diimplementasikan dalam setiap sektor.

“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ucap Luthfi beberapa waktu lalu. (eko/redaksi)

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Rabu (4/2/2026).  - ()

Semarang, infojateng.id – Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Media Ma’arif Kuat, Nusantara Hebat” di Kantor LP Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dan kolaborasi dalam memperkuat sinergi publikasi bersama media massa guna mendukung pendidikan karakter berbasis digital di lingkungan satuan pendidikan Ma’arif.

‎

‎Ketua LP Ma’arif NU PWNU Jawa Tengah, Dr. Fakhruddin Karmani, M.S.I., menegaskan bahwa pelibatan media merupakan bagian penting dalam membangun citra positif lembaga sekaligus memperluas dampak program pendidikan. Menurutnya, selama ini Ma’arif telah dikenal publik sebagai lembaga yang aktif memajukan mutu pendidikan di Jawa Tengah melalui 10 program unggulan yang berjalan konsisten dan terukur.

‎

‎“Ma’arif bukan hanya bergerak di ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan karakter yang kuat. Media memiliki peran strategis untuk menyampaikan praktik baik tersebut kepada masyarakat luas,” ujarnya.

‎

‎Ia menjelaskan, pada periode 2024–2025 kepengurusan masih berada pada tahap transisi, perencanaan, dan pengembangan. Meski demikian, berbagai program telah berjalan dan pada tahun ini akan semakin diperbanyak serta diperkuat implementasinya di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

‎

‎“Para kepala madrasah dan sekolah kita di daerah, serta para guru, turut mengetahui program dan kegiatan melalui publikasi ini. Ketika mereka sering mengakses berita Ma’arif, akan muncul notifikasi berulang yang semakin menguatkan branding Ma’arif NU Jateng,” katanya.

‎

‎Fakhruddin juga menyebut bahwa di lingkungan PWNU Jawa Tengah, LP Ma’arif dikenal sebagai salah satu lembaga dengan kegiatan paling banyak dan aktif, yang tidak lepas dari dukungan publikasi media. “Kegiatan kita masif, dan alhamdulillah selalu dibantu publikasinya oleh rekan-rekan media,” tambahnya.

‎

‎FGD tersebut dihadiri 19 media mitra dari berbagai platform online, elektronik, dan radio.

‎

‎Turut menjadi narasumber, Koordinator Gerakan Literasi Ma’arif (GLM) Plus, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd., menegaskan bahwa sinergi kolaborasi dengan media merupakan langkah lanjutan dari kerja sama yang telah dirintis sejak 2025. Awalnya, kemitraan hanya melibatkan 14 media dan kini berkembang menjadi 19 media partner.

‎

‎Ia mengatakan, sejak kepengurusan 2024 sampai awal 2026, sudah terkliping 1500 lebih berita yang sudah terbit. Hal itu menurut dia, tidak sekadar angka kuantitatif, namun menjadi bagian dari ikhtiar bahwa segala hal baik di Ma’arif maupun NU Jateng harus disyiarkan kepada publik.

‎

‎“Ini bukti bahwa kolaborasi kita bertumbuh. Sinergi media bukan sekadar publikasi seremonial, tetapi bagian dari gerakan literasi dan penguatan narasi pendidikan karakter Ma’arif di ruang publik,” ungkapnya.

‎

‎Selain publikasi, Ibda mengatakan bahwa pelibatan media mitra juga tak sekadar publikasi media, namun juga turut dilibatkan dalam program GLM Plus, Porsema, pendampingan program Lembaga Pers Siswa (LPS), dan ditawarkan pula keterlibatan media dalam pelatihan maupun ujian kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 Ma’arif Jawa Tengah.

‎

‎Melalui FGD ini, Ma’arif Jateng berharap terbangun komitmen bersama antara lembaga pendidikan dan media massa untuk terus menghadirkan pemberitaan yang edukatif, inspiratif, dan mendorong penguatan karakter generasi muda di Jawa Tengah.

‎

‎Dalam kesempatan itu, selain Ketua LP Ma’arif NU PWNU Jateng dan Koordinator GLM Plus, hadir juga perwakilan 19 media mitra, Wakil Sekretaris LP Ma’arif NU PWNU Jateng, Ubbadul Adzkiya, MA., Koordinator Bidang Media, Informasi, Publikasi, dan Kehumasan LP Ma’arif NU PWNU Jateng Nur Hasan, M.Pd.

‎

‎Tak hanya FGD, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta diakhiri dengan diskusi dan buka bersama.(lut/redaksi)

Klaten, infojateng.id – Jaringan peredaran uang palsu (upal) lintas provinsi berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klaten.

Dalam penangkapan tersebut, Polisi berhasil mengamankan empat tersangka yang terlibat dalam produksi dan peredaran uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.

Kapolres Klaten AKBP Moh. Faruk Rozi menyampaikan, bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan transaksi uang palsu di wilayah Klaten pada Jumat 27 Februari 2026 sekitar pukul 03.30 WIB.

Tim Satreskrim kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua tersangka berinisial SH dan A di sebuah hotel di wilayah Prambanan.

“Kasus ini merupakan jaringan lintas provinsi. Ada empat tersangka yang kita amankan. Dua tersangka diamankan di Prambanan saat hendak melakukan transaksi, dan dua tersangka lainnya yang berperan sebagai produsen kami tangkap di Jawa Barat,” terang AKBP Moh. Faruk Rozi dalam konferensi pers di Mapolres Klaten, Selasa (3/3/2026).

Dari tangan dua tersangka pertama, polisi menyita 151 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 atau senilai Rp15.100.000 yang rencananya akan ditransaksikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang palsu tersebut ditawarkan dengan sistem perbandingan 1:3, yakni pembeli menyerahkan satu bagian uang asli untuk mendapatkan tiga bagian uang palsu.

Pengembangan kemudian dilakukan ke wilayah Ciamis dan Garut, Jawa Barat. Di sana, polisi mengamankan dua tersangka lainnya berinisial ND dan MYD beserta sejumlah barang bukti berupa dua unit printer rakitan UV Jet, perangkat komputer, alat pemotong kertas, mesin laminating, serta perlengkapan sablon untuk menyempurnakan detail uang palsu.

“Semua totalnya itu 3.556 lembar. Terdiri dari cetakan uang cetakan baru dan cetakan uang edisi lama untuk diperjualbelikan ke kolektor.”

Kapolres mengungkapkan bahwa saat dilakukan penggerebekan di salah satu lokasi di Garut, mesin cetak masih dalam kondisi beroperasi.

“Pada saat penggerebekan, mesin cetaknya masih menyala dan tersangka sedang dalam proses mencetak uang palsu. Aktivitas produksi masih berlangsung ketika tim melakukan penindakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut kapolres menjelaskan, para tersangka telah menjalankan aktivitas pencetakan uang palsu selama kurang lebih satu tahun.

Namun, untuk pecahan model terbaru, peredaran secara aktif baru dilakukan dalam satu bulan terakhir dan masih dalam tahap uji coba.

“Motif para tersangka adalah faktor ekonomi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penjualan uang palsu secara daring maupun dengan sistem penyerahan langsung,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mereka dijerat Pasal 375 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri ketika aktivitas transaksi tunai meningkat.

Pasalnya, ketika kegiatan masyarakat meningkat seperti lebaran, potensi peredaran uang palsu di masyarakat itu meningkat.

“Kami menimbau masyarakat agar lebih hati-hati dalam menerima pembayaran khususnya di pasar-pasar tradisional, khususnya di pedagang asongan, atau di lokasi-lokasi kegiatan masyarakat,” tegasnya.

Polres Klaten memastikan akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan jaringan lain yang terlibat.

Pengungkapan ini diharapkan dapat mencegah kerugian masyarakat serta menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Rencana gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2026 akan memainkan sebanyak 59 cabang olahraga (cabor) dengan 830 nomor pertandingan. Dari jumlah itu, setidaknya akan melibatkan 10.528 orang atlet dan pelatih.

“Kita akan menggelar Porprov yang akan diikuti oleh 35 kabupaten/kota. Ini ajang kehormatan untuk menampilkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Insyaallah akan digelar Oktober 2026,” kata Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko usai melakukan audiensi dengan Ahmad Luthfi di Semarang, Selasa (3/3/2026).

Venue pertandingan akan dipusatkan di Semarang Raya, kecuali aeromodeling di Blora dan balap sepeda di Kota Surakarta. Acara pembukaan digelar di Kota Semarang dan penutupan di Kabupaten Kendal.

Dalam pertemuan itu, juga disampaikan terkait sayembara logo dan maskot Porprov Jateng 2026. Setidaknya ada tiga nominasi yang juga sudah disetujui oleh Gubernur Ahmad Luthfi.

Sementara untuk pengumuman pemenang sayembara logo dan maskot akan diumumkan secara resmi setidaknya pada 9 Maret 2026 nanti.

“Pak Gubernur (dan tim seleksi) sudah memilih. Itu nanti yang akan kita pakai untuk logo berikut maskotnya. Juga tentang timeline pelaksanaan sudah disepakati tadi, mudah-mudahan semua berjalan lancar,” papar Sujarwanto.

Selain itu, KONI juga kembali meminta dukungan dari Pemprov Jateng untuk bidding (pengajuan penawaran) tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2032.

Dukungan dari Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sangat penting dalam upaya target menjadi tuan rumah PON.

“PON ini ajang besar bagi kita, sekaligus menjadi momentum untuk menjual Jawa Tengah di mata nasional bahkan menjadi pencermatan dunia,” jelasnya.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi telah menyetujui dan akan mendukung penuh penyelenggaraan Porprov Jateng 2026 dan bidding tuan rumah PON 2032.

Terkait dua hal itu, ia sudah menginstruksikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Tengah untuk menyiapkan semua kebutuhan yang dapat dipenuhi dari Pemprov.

“Saya sepakat semua (persiapan Porprov Jateng dan bidding tuan rumah PON). Tapi saya titip agar atlet-atlet kita dijaga dan dilindungi betul, koordinasikan dengan Dispora Provinsi apa yang dibutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Jawa Tengah Masrofi mengatakan bahwa Porprov ini merupakan kerja bareng antara Pemprov dengan KONI Jateng sebagai salah satu persiapan untuk PON 2028.

“Terpenting adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk dari pemerintah provinsi dan KONI, juga sinergi dengan para pengusaha agar kegiatan Porprov ini dapat berjalan baik dan lancar,” kata Masrofi.

Terkait dengan pemberian apresiasi kepada atlet berprestasi, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan tali asih.

Rencananya, Pemprov Jateng juga akan memberikan tali asih kepada atlet yang berprestasi pada ajang Sea Games Thailand, Popnas, dan Peparnas pada Kamis (5/3/2026).

“Khusus untuk atlet penyumbang medali pada ASEAN Paragames akan menyusul di kemudian hari,” ujarnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berupaya memberikan ruang bagi anak agar suara mereka didengar melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Puluhan anak yang tergabung dalam Forum Anak Batang pun memanfaatkannya, untuk menuangkan ide sehingga selaras antara harapan anak dengan konsep pembangunan daerah di masa depan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi mengatakan, Musrenbang ini memang digelar untuk mendengarkan aspirasi anak dalam menyampaikan ide dan gagasan.

“Kami berikan ruang partisipatif bagi anak-anak di Kabupaten Batang, untuk menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan nyata langsung kepada pemangku kebijakan,” kata Bagus, saat ditemui di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (3/3/2026).

Musrenbang ini merupakan upaya Pemda untuk memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan ramah anak.

“Tujuan utamanya hanya satu yakni mewujudkan Kabupaten Batang Layak Anak,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Bunda Forum Anak Batang Faelasufa Faiz Kurniawan yang menjabarkan strategi mewujudkan Kabupaten Batang Layak Anak.

“Yang pasti anak harus tahu haknya agar terpenuhi, maka sebagai pemangku kebijakan Pemda senantiasa menghargai hak tersebut dan memenuhinya dalam bentuk kebijakan yang pro hak anak,” jelasnya.

Ketua Forum Anak Batang Caroline Kristaniaraga mengapresiasi digelarnya Musrenbang yang berfokus pada isu-isu seputar hak anak.

Musrenbang ini bisa menjembatani antara permasalahan seputar hak anak hingga menemukan solusi terbaik, demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

“Musrenbang ini jadi ajang mendengarkan suara anak-anak Kabupaten Batang. Kami punya banyak keinginan, cuma belum punya wadahnya, di sisi lain masih ada yang terkadang terbesit rasa takut untuk mengutarakan keinginannya, karena faktor keamanan di ruang publik maupun dunia maya,” ungkapnya.

Sebagai perwakilan Forum Anak, ia tetap mengharapkan anak-anak di Kabupaten Batang berani mengungkapkan keinginannya tanpa dibebani rasa cemas.

“Apapun yang kita sampaikan itu merupakan bentuk kepedulian kita dengan masa depan kabupaten Batang yang lebih ramah anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Fasilitator Forum Anak Jawa Tengah, Kristina Setianingrum mengapresiasi karena anak dilibatkan dalam perumusan sebuah rencana program pembangunan beberapa tahun ke depan.

“Kita dengar apa keinginan mereka, lalu isu-isu seputar anak yang perlu dicermati, dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang mendukung Kabupaten Layak Anak,” tuturnya.

Menurutnya, Musrenbang menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk menuangkan ide dan gagasan yang mendukung kebutuhan maupun haknya.

“Setelah mendengar langsung suara mereka, saya yakin Pemkab Batang akan mampu menjembatani keinginan anak dan merealisasikannya dalam bentuk kebijakan,” imbuhnya.

Spesialis Perlindungan Anak Wilayah Jateng/DIY, Unicef Indonesia Naning Puji Yulianingsih mengapresiasi kepada Pemkab Batang yang telah membuka ruang diskusi anak melalui Musrenbang Anak.

“Beberapa isu hangat yang bisa diangkat seputar kekerasan, perundungan, pernikahan di bawah umur, serta mereka yang tergolong berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perhatian lebih,” tandasnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak Tahun 2026 untuk perencanaan pembangunan tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah partisipatif bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang, Sri Purwaningsih menyampaikan, bahwa Musrenbang Anak merupakan wujud nyata partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang Anak ini adalah bentuk komitmen daerah dalam memenuhi hak partisipasi anak dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak,” jelas Sri.

Ia menegaskan, bahwa Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Komitmen tersebut mendorong pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) di era otonomi daerah.

“Prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghormatan terhadap pandangan anak,” tegasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa negara dan pemerintah menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya.

“Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” jelasnya.

Pemkab Batang terus berupaya mengintegrasikan pemenuhan hak anak dalam seluruh proses pembangunan daerah sebagai bagian dari target nasional mewujudkan Indonesia Layak Anak pada 2030 dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Meski demikian, Sri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, seperti keterbatasan data anak, integrasi kebijakan lintas sektor, dan penguatan partisipasi masyarakat.

“Melalui Musrenbang Anak ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Batang sebagai Kabupaten Layak Anak yang sesungguhnya,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Batang Bagus Pambudi mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang Anak didasarkan pada sejumlah regulasi merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Nasional.

“Forum ini dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipatif bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih relevan, inklusif, dan ramah anak,” kata Bagus.

Bagus menjelaskan, peserta Musrenbang Anak terdiri dari perwakilan siswa jenjang pendidikan pertama dan pendidikan menengah atas dari 15 kecamatan se-Kabupaten Batang, termasuk perwakilan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), serta perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Ditambahkan dia, Musrenbang Anak terakhir kali digelar pada 2023. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa output forum saat itu belum optimal karena format kegiatan yang terlalu formal dan penggabungan peserta dengan Forum Komunikasi Mahasiswa.

“Melalui penyelenggaraan tahun ini, kami berharap anak-anak dapat terlibat lebih aktif dalam merumuskan skala prioritas pembangunan yang nantinya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan harapan hasil rumusan aspirasi anak dapat menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Batang tahun 2027. (eko/redaksi)

Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra memberikan smabutan dalam acara Tarhima ketiga di bulan suci Ramadan 1447 H di Gedung DPRD setempat, Selasa (3/3/2026) malam. - ()

Semarang, infojateng.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya sekadar urusan piring dan lauk di meja makan. Tak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak.

Di Jawa Tengah, program ini menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi desa, melibatkan ratusan BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pemasok bahan pangan lokal.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Program MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi. Di dalamnya ada investasi strategis membangun sumber daya manusia sekaligus efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota,” ujar Luthfi.

Dari total tersebut, 53 SPPG bekerja sama dengan BUMDes dan 64 SPPG bermitra dengan KDKMP.

Adapun komoditas yang disuplai meliputi ayam, telur, sayuran, bumbu, hingga bahan pangan lain yang dipasok langsung dari desa-desa setempat.

Data paparan rakor menunjukkan, progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah juga signifikan.

Dari 8.523 desa/kelurahan, sebanyak 6.217 KDKMP atau 73 persen telah operasional, dengan total modal mencapai Rp 34,6 miliar dan anggota sebanyak 200.007 orang. Jawa Tengah juga menyumbang 598 gedung KDKMP atau sekitar 35 persen dari total nasional.

Luthfi menegaskan integrasi MBG dengan koperasi desa harus terus diperkuat agar dampak ekonominya semakin luas.

“Saya minta para bupati dan wali kota melakukan konektivitas antara MBG dengan koperasi di daerah masing-masing. Ini harus linear dan saling menguatkan,” tegasnya.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah menargetkan produksi padi 2026 sebesar 10,55 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 12,22 persen dibanding realisasi 2025.

Target tersebut diproyeksikan menopang keberlanjutan MBG sekaligus menjaga stabilitas dan perputaran ekonomi desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, MBG dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Ia meminta agar SPPG memprioritaskan pemasok lokal ketimbang mengambil bahan baku dari grosir besar di luar daerah.

“Jalannya ekonomi UMKM di desa itu lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” ujar Zulkifli Hasan.

Menurutnya, koperasi desa harus berfungsi sebagai agregator sekaligus penyangga harga.

Ketika harga gabah, jagung, ikan, atau komoditas lain turun di bawah harga acuan, koperasi dapat menyerap hasil produksi dan menyalurkannya melalui skema MBG.

Dengan skema tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan rantai pasok pangan berbasis desa yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan pasokan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman. Sebab, produksi padi di awal 2026 ini dalam kondisi surplus.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng Frans Dasilva menyatakan, perkiraan produksi gabah kering giling (GKG) Januari–Maret 2026 mencapai sekitar 3,35 juta ton, dengan potensi surplus beras setelah dikonversi kebutuhan konsumsi mencapai sekitar 900 ribu ton.

“Secara produksi kita surplus. Tantangannya sekarang adalah bagaimana distribusi dan tata kelolanya agar pasokan tetap di Jawa Tengah dan mendukung penguatan cadangan,” kata Frans saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menerima audiensi dari Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah di Semarang, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menyebut harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram, bahkan di beberapa daerah menyentuh Rp6.700 hingga Rp7.000 per kilogram. Meski demikian, harga beras di tingkat konsumen masih relatif terkendali di bawah Rp13.000 per kilogram.

Kepala Perum Bulog Kanwil Jateng, Sri Muniati mengatakan, lembaganya hingga awal Maret 2026 ini telah merealisasikan serapan gabah sebesar 63.909 ton setera beras.

Angka tersebut setara 12,39 persen dari target pengadaan tahun 2026 sebesar 515.722 ton setara beras.

Diungkapkan Muniati, momentum puncak panen yang diperkirakan berlangsung pada Maret–April. Bulan-bulan tersebut menjadi periode krusial untuk percepatan serapan.

“Rata-rata serapan saat ini sekitar 3.000 ton per hari. Untuk mencapai target tahunan, diperlukan percepatan hingga sekitar 3.900 ton per hari,” ujarnya.

Artinya, kata dia, masih diperlukan penguatan serapan sekitar 900 ton per hari agar target pengadaan 2026 dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

Karenanya, Bulog juga meminta dukungan Pemprov Jateng, agar pelaku industri pengolahan padi yang belum menjadi Mitra Pengadaan Pangan (MPP), dapat berkontribusi minimal 10 persen dari kapasitas produksinya untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah.

Selain beras, Bulog Jateng mendapat penugasan menyerap jagung pipil kering untuk Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dengan target 73.776 ton pada 2026.

Hingga 1 Maret 2026, realisasi serapan jagung mencapai 5.230,85 ton atau 7,09 persen dari target tahunan.

Di sisi komoditas minyak goreng rakyat, Bulog mencatat realisasi penerimaan Minyakita sebesar 6.099.616 liter atau 90,06 persen dari rencana pengadaan 6.772.540 liter.

Sementara itu, posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Jawa Tengah per 1 Maret 2026 tercatat sebesar 344.312 ton setara beras.

Selain itu, tersedia jagung pipil kering 8.103 ton dan stok minyak goreng total 3.530.273 liter.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lengah terhadap dinamika harga di tingkat petani maupun konsumen.

“Kita tidak boleh terlena. Jangan sampai terlena soal kenaikan harga. Segera intervensi agar tidak ada fluktuasi harga tinggi,” tegasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan di wilayahnya.

Sebab, sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan.

“Pendidikan berperan meningkatkan sumber daya manusia yang punya daya saing,” kata Luthfi saat acara Pelantikan dan Penyerahan Surat keputusan (SK) bagi Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional PNS dan PPPK di Wisma Perdamaian Kota Semarang, Selasa (3/3/2026).

Apalagi, Pemprov Jateng terus menggenjot penurunan kemiskinan di wilayahnya. Di mana per September 2025,  angka kemiskinan Jawa Tengah berada pada angka 9,39 % atau 3,34 juta jiwa, jumlah tersebut turun dari sebelumnya 9,58 %.

Sebagai informasi,  dalam acara itu Gubernur Ahmad Luthfi melakukan penataan pejabat di  645 satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di wilayahnya melalui proses rotasi dan promosi.

Penyerahan SK secara simbolis diberikan kepada 164 kepala sekolah yang hadir luring, terdiri-dari 43 rotasi (22 SMA, 16 SMK, dan 5 SLB), 121 promosi (66 SMA, 51 SMK, dan 4 SLB). Adapun kepala Sekolah lainnya mengikuti secara daring.

Selain itu juga dilakukan pelantikan 17 Pejabat Fungsional PNS (hadir luring) serta 3.018 PPPK (30 PPPK Guru dan 89 PPPK Non-Guru hadir luring, sedangkan 2.899 PPPK mengikuti secara daring).

Dalam kesempatan itu, Luthfi meminta kepada para pejabat yang dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan berintegritas.

“Harus kita laksanakan sesuai dengan profesionalisme, penuh perhatian, dan tanggung jawab,” katanya.

Luthfi juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah, PPPK, dan pejabat fungsional agar tetap rendah hati dan tidak hedon.

Seorang kepala sekolah atau guru, lanjutnya, harus dapat menjadi panutan bagi siswa-siswinya. Segala tindak-tanduk harus dapat mencerminkan pribadi yang berakhlak, berkarakter, dan berbudi luhur.

Salah seorang guru yang baru mendapatkan promosi sebagai kepala sekolah, Berti Sagendra, mengaku senang karena mendapatkan penugasan sebagai Kepala SMKN 6 Kota Semarang. Ia siap untuk menjawab dalam mengelola satuan pendidikan.

Salah satunya dengan meningkatkan link and match antara sekolah dengan perusahaan. Hal itu akan memberikan jaminan bagi siswa untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

“Karena saya di SMK, maka tantangannya menyiapkan SDM yang siap untuk berwirausaha, berkerja, dan melanjutkan. Setelah murid itu lulus, SMK harus memikirkan bagaimana harus menyalurkan. Jadi banyak sekali yang dipikirkan ini kalau di sekolah,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Agus Nugroho, seorang guru PPPK di SMKN 1 Boyolali. Penantian belasan tahun untuk diangkat menjadi PPPK Guru akhirnya tercapai melalui formasi tahun 2025 lalu.

Saat ini, ia telah mendapatkan SK PPPK dan baru saja mendapatkan penugasan sebagai fungsional guru agama di sekolah saat ini.

“Senang sekali, sudah lama sebelumnya kami sebagai guru honorer, sekarang sudah resmi menjadi PPPK dan menerima SK pelantikan jabatan fungsional sebagai guru agama. Jadi, sangat senang sekali,” ujarnya.

Bagi Agus, menjadi PPPK Guru merupakan tanggung jawab moral dan pengabdian atas profesi yang ia jalani selama ini. Semua itu diraih melalui kerja keras dan keikhlasan dalam memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan.

“Kita harus tetap berusaha memberikan apa yang kita bisa dengan tulus ikhlas. Bagi teman-teman terus semangat dan mengabdi dengan tulus ikhlas. Kerja keras itu tidak menipu hasil,” ucapnya. (eko/redaksi)

Rembang, infojateng.id – Seluruh pihak yang terlibat pada program makan bergizi gratis (MBG) diminta untuk menyajikan makanan yang layak konsumsi dan tidak basi, serta memperhatikan kesesuaian nilai anggaran dengan kondisi harga pasar.

Hal itu ditegaskan Bupati Rembang, Harno, pada rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang di rumah dinas bupati setempat, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, menjaga kualitas layanan dalam pelaksanaan program tersebut sangat penting.

“Program ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada makanan basi. Kemudian terkait nilai, harus sesuai. Porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Kalau harga pasar naik, ya disesuaikan, karena kondisi pasar itu dinamis,” tegas Harno.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menyampaikan, seluruh kepala SPPG merupakan bagian dari aparat pemerintah, sehingga memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan program berjalan optimal.

Oleh karena itu, kepala SPPG diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif, termasuk dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.

“Karena panjenengan semua ini aparat pemerintah, maka harus bisa menjadi penghubung utama. Program ini luar biasa, baik dari sisi perhatian maupun anggaran, sehingga membutuhkan pengelolaan yang serius dan terkoordinasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hanies menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.

Dia meminta seluruh pihak memahami dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Selain itu, dia juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan dan ekosistem bisnis yang sehat di setiap wilayah SPPG.

Hal ini dinilai penting, agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Terkait dinamika informasi di media sosial, Hanies mengimbau agar seluruh pihak menyikapinya secara bijak. Informasi yang kurang tepat sebaiknya diluruskan dengan cara yang baik dan tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif.

“Yang terpenting adalah keseragaman pemahaman dan kesepakatan bersama, termasuk dalam hal teknis, seperti menu maupun pelaksanaan di lapangan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso mengapresiasi langkah pemkab yang membuka ruang koordinasi dengan para pelaku di lapangan.

Menurut dia, keterlibatan seluruh pihak penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berharap, SPPG bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa masalah. Sudah diingatkan agar tidak ada makanan basi dan harus ada kontrol yang baik,” ujar Puji.

Dia juga menekankan pentingnya transparansi terkait harga dan porsi makanan. Menurutnya, setiap penyelenggara perlu mencantumkan standar harga, agar masyarakat memahami besaran anggaran yang digunakan.

“SPPG ini menyantumkan harga. Harganya kalau porsi besar untuk anak kelas SD kelas 4 sampai kelas 6 dan SMP maupun SMA ini di angka Rp10.000, sementara untuk porsi yang kecil di angka Rp8.000, biar masyarakat memahami. Kami berharap, kepala SPPG bekerja profesional sesuai aturan,” imbuhnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Dunia Pendidikan di Batang sedang berada dalam status darurat. Per hari ini, Kabupaten Batang kehilangan 1.000 guru kelas dan mata pelajaran.

Kondisi ini memaksa sekolah-sekolah melakukan manuver ekstrem, mulai dari menggabungkan kelas hingga merancang program “Sarjana Mengajar” demi memastikan lonceng sekolah tetap berbunyi.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Muhammad Arief Rohman mengungkapkan, bahwa lubang menganga di formasi pengajar ini dipicu oleh akumulasi pensiun, guru yang meninggal dunia, hingga promosi jabatan.

“Kita hitung kekosongan karena pensiun, meninggal, kemudian ada yang promosi menjadi kepala sekolah, pengawas, itu kita total per hari ini, per kemarin itu 958. Mungkin sekarang sudah 1.000,” ungkap Arief saat ditemui di kantornya, Senin (2/3/2026).

Persoalan semakin pelik karena rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini berjalan dianggap belum menjadi solusi penambah jumlah personel.

Arief menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat “ganti baju” status kepegawaian.

“Pengangkatan P3K ini kan nggak nambah baru, hanya merubah status dan orangnya masih tetap. Yang pensiun ya tetap kosong. Maka saya memandang ini sudah darurat,” ungkapnya.

Ia bahkan mengusulkan terobosan ekstrem di tingkat pusat: penyatuan direktorat pensiun dan rekrutmen agar tidak terjadi ketimpangan data yang terus berulang.

Selama ini, pemerintah pusat seringkali menggunakan standar rasio (misal 1 guru berbanding 30 siswa) untuk menilai kecukupan pengajar.

Namun, Arief menilai logika matematika itu mustahil diterapkan di lapangan. Baginya, pendidikan bukan soal angka, tapi soal kehadiran fisik di tiap ruang kelas.

“Nggak bisa menghitung kekosongan guru pakainya rasio. Di Batang kalau dihitung pakai rasio itu 1 banding 17. Tapi apa siswanya di Kalitengah sana yang cuma dua anak harus pindah ke kota. Jangan-jangan dari Batang pindah ke Blado saja sudah nggak mungkin,” jelasnya.

Untuk menambal lubang yang ada, Disdikbud Batang terpaksa melakukan manuver darurat. Di tingkat SD, sistem pembelajaran kelas rangkap mulai diterapkan.

Sementara di SMP, guru dituntut mengajar berbasis rumpun ilmu, bukan lagi terpaku pada mata pelajaran (mapel) spesifik.

Namun, harapan besar kini diletakkan pada rencana program “Sarjana Mengajar”. Program ini dirancang untuk mewadahi para lulusan baru (fresh graduate) yang ingin berbakti sekaligus mencari jam terbang.

“Sarjana Mengajar itu bentuk hubungan sekolah dengan lulusan yang berminat membaktikan dirinya dan mencari pengalaman. Sehingga tidak ada kaitan dengan kepegawaian,” terangnya.

Meski begitu, satu kerikil tajam masih mengganjal: soal upah. Dengan adanya larangan pemberian honor bagi tenaga non-ASN baru, Pemkab Batang kini tengah memutar otak mencari celah legal agar para “pengabdi” ini tetap mendapatkan apresiasi yang layak.

“Kita masih mencari cara bagaimana ada program itu tapi mereka bisa kita beri upah. Lha sing sah (yang sah) sejauh ini kan memang tidak boleh ada lagi honor. Makanya masih cari-cari caranya,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menegaskan larangan bagi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk mangkal di terminal angkutan perkotaan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Operasi Ketertiban Trayek yang digelar di Terminal Bandar, Kabupaten Batang, Senin (2/3/2026).

Kepala Bidang Angkutan, Keselamatan Jalan, dan Perlintasan Sebidang Dishub Batang Bambang Pamungkas mengatakan, bahwa bus AKAP wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal sesuai peruntukannya, yakni Terminal Tipe A.

“Bus antarkota antarprovinsi tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal angkutan perkotaan. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan ketertiban trayek dan keselamatan penumpang,” jelas Bambang.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan jaringan trayek sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan angkutan jalan.

“Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Rencana Umum Jaringan Trayek AKAP disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional,” terangnya.

Rencana umum jaringan trayek tersebut paling sedikit memuat asal dan tujuan trayek yang meliputi ibu kota provinsi, kota, wilayah strategis nasional, serta wilayah lain yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

“Selain itu, diatur pula jaringan jalan yang dilalui, perkiraan permintaan jasa angkutan penumpang untuk jangka waktu paling singkat lima tahun, hingga kebutuhan dan jenis kendaraan pada setiap trayek,” tegasnya.

Terminal asal dan tujuan untuk trayek AKAP wajib berupa Terminal Tipe A atau simpul transportasi lain seperti bandar udara, pelabuhan, dan stasiun kereta api yang terhubung dalam jaringan trayek nasional.

“Ketentuan ini menjadi dasar dalam pengendalian operasional angkutan serta evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek dilakukan oleh gubernur dengan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional serta provinsi.

“Terminal asal dan tujuan untuk AKDP paling rendah adalah Terminal Tipe B, dan dapat terhubung dengan simpul transportasi lainnya,” katanya.

Bambang menegaskan, penertiban di Terminal Bandar akan dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh operator angkutan mematuhi ketentuan trayek yang telah ditetapkan.

“Pengawasan ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, terintegrasi, dan berkeselamatan,” tandasnya.

Dishub Batang juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sesuai dengan titik keberangkatan resmi demi keamanan dan kenyamanan bersama. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Bunda PAUD Kabupaten Jepara, Laila Saidah Witiarso mengunjungi Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 46/47, Senin (2/3/2026).

Kunjungan dalam rangka menyukseskan program “SAPA BUNDA” (Safari Pendidikan Anak oleh Bunda PAUD Kabupaten Jepara) ini merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan mutu layanan PAUD agar semakin berkualitas, menyenangkan, serta berorientasi pada tumbuh kembang anak.

Kehadiran Bunda PAUD disambut antusias oleh kepala sekolah, para guru, serta anak-anak.

Selain memberikan motivasi kepada para guru, Bunda PAUD Kabupaten Jepara juga berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui kegiatan belajar sambil bermain.

Ia berdialog langsung dan memberikan semangat kepada para siswa.

Laila Saidah Witiarso mengatakan program “SAPA BUNDA” bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sarana untuk memastikan kualitas layanan PAUD berjalan optimal.

Lewat program ini, pihaknya juga melakukan monitoring sekaligus mempererat sinergi dengan satuan pendidikan dan orang tua.

“Program SAPA BUNDA ini adalah bentuk silaturahmi sekaligus penguatan kolaborasi. Kita ingin memastikan seluruh PAUD di Jepara terus berkembang dan memberikan layanan terbaik bagi anak-anak,” tutur Laila.

Pada kesempatan yang sama, Laila menyerahkan sejumlah penghargaan kepada TK Kemala Bhayangkari 46/47 sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan pengembangan mutu pendidikan.

Untuk TK Kemala Bhayangkari 46, diserahkan Rekomendasi Peningkatan Akreditasi dari B ke A.

Sementara itu, TK Kemala Bhayangkari 47 menerima Rekomendasi Usulan Revitalisasi, Rintisan Sekolah Unggulan, serta Rintisan Sekolah Kurikulum Kemaritiman.

Laila menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pembelajaran.

Ia menilai langkah-langkah pengembangan tersebut sebagai bentuk keseriusan sekolah dalam membangun pendidikan yang unggul.

Tak hanya itu, Bunda PAUD juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Menulis Buku Cerita Bergambar dengan Teknologi AI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi dan pemanfaatan teknologi secara kreatif di lingkungan pendidikan anak usia dini.

“Kami ingin anak-anak Jepara tumbuh menjadi generasi yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Literasi dan teknologi harus dikenalkan sejak dini dengan cara yang positif dan bertanggung jawab,” harapnya.

Laila Saidah Witiarso menegaskan pentingnya peran guru PAUD dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama pembentukan karakter. Guru PAUD memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, kedisiplinan, serta rasa percaya diri pada anak,” ujarnya.

Ia juga mendorong para pendidik untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran.

Menurutnya, metode belajar harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi pendidikan karakter.

“Kita harus menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tetapi tetap menyenangkan bagi anak. Anak belajar paling baik ketika mereka merasa bahagia,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala TK Kemala Bhayangkari 47 Atik Hidayati Maqbula mengatakan progam rintisan kurikulum kemaritiman untuk TK yang dipimpinnya akan berjalan tahun ini.

Di Kabupaten Jepara, TK Kemala Bhayangkari 47 merupakan percontohan penerapan progam tersebut.

Progam tersebut diproyeksikan mampu mendekatkan anak dengan dunia maritim. Anak juga bisa belajar banyak hal terkait dunia maritim khususnya di Kabupaten Jepara.

“Bentuk kegiatannya beragam. Misalnya meski ada progam MBG nanti anak sepekan sekali kita minta bawa lauk ikan hasil laut. Atau nanti kita outing ke polairud, pasar ikan, BPPAP Jepara dan lainnya. Kita kenalkan juga dengan Senam Gemari (Gemar makan ikan) dan lainnya,” tandas Atik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan satuan PAUD di Kabupaten Jepara semakin termotivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan demi terciptanya generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing. (eko/redaksi)

Pati, infojateng.id – Belum sampai sepekan usai SMPN 1 Tayu mengembalikan ratusan paket MBG pada Jumat (27/2/2026), tiba-tiba sekolah tersebut di-sidak (inspeksi mendadak) oleh sejumlah anggota DPRD Pati, Senin (2/3/2026).

Jajaran Komisi D DPRD Pati yang dipimpin Bandang Waluyo itu bersama anggota DPRD Pati melakukan sidak sekitar pukul 11.30 WIB.

Politisi PDI Perjuangan itu datang menanyakan terkait adanya isu ijazah siswa yang ditahan karena belum melakukan pembayaran ke sekolah. Selain mempertanyakan terkait ijazah, wakil rakyat juga menanyakan soal penurunan prestasi siswa SMPN 1 Tayu.

Kepala SMP N 1 Tayu: Tuduhan dan Informasi Soal Penahanan Ijazah Siswa Tidak Benar

Menanggapi sidak tersebut, Kepala SMP N 1 Tayu Sri Wahyuni dengan tegas mengatakan, informasi dan tuduhan terkait SMP N 1 Tayu yang menahan ijazah siswa karena belum membayar adalah informasi yang tidak benar. “Jadi tidak benar informasi itu (penahanan ijazah siswa, red),” tegasnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya sudah diinformasikan kepada siswa dan wali murid untuk mengambil ijazah secara langsung ke sekolah. Namun, ia mengakui ada beberapa siswa ataupun wali murid yang hingga beberapa waktu tidak juga mengambil ijazah tersebut.

“Dari dulu sampai sekarang, tidak ada niatan sedikitpun dari pihak sekolah menahan ijazah dengan alasan apapun. Selain melanggar, resikonya juga besar. Karena bisa terkena rayap, banjir ataupun hilang. Sebenarnya sejak awal sudah kami umumkan di grup (untuk mengambil ijazah, red) namun nyatanya ada yang tidak segera mengambil. Yang sudah-sudah, kalau datang ke TU, mau ambil ijazah, tanda tangan, ya langsung diberikan,” urainya.

Prestasi Siswa SMP N 1 Tayu Semakin Meningkat

Terkait dengan tuduhan penurunan prestasi, pihaknya menampik prestasi siswa-siswi SMPN 1 Tayu menurun. Bahkan, ia berani mengungkap data bahwa prestasi siswa semakin meningkat.

“Tudahan itu tidak benar, padahal sebaliknya, dari tahun ke tahun saja prestasi siswa-siswi kami, baik akademik maupun non akademik di tingkat nasional hinyga internasional meningkat,” bebernya.

Pihaknya membeberkan, pada 2025 saja, SMP N 1 Tayu menjadi sekolah dengan peraih skor tertinggi indeks indeks inovasi daerah (IID) dan Innovative Goverment Award (IGA). Tak hanya itu puluhan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional juga diraih siswa-siswi SMPN 1 Tayu.

“Data terakhir, pada 2025, prestasi anak-anak kami (siswa-siswi SMPN 1 Tayu, red) ada ratusan. Ada 191 tingkat kabupaten, 31 tingkat provinsi, 22 juara tingkat nasional dan 10 juara di tingkat internasional,” bebernya.

Sidak DPRD Pati Dinilai Sarat Politis dan Kepentingan

Sementara itu, waktu yang tidak berjauhan antara pengembalian MBG oleh SMPN 1 Tayu dengan pelaksanaan Sidak oleh DPRD Pati terkesan sarat muatan politis.

Netizenpun menyoroti kinerja DPRD yang terkesan membela rakyat hanya karena ada muatan politis dan kepentingan belaka. Seperti yang disampaikan akun dengan nama Bang Aleh. Ia menuliskan sidak tersebut hanya pengalihan isu saja setelah ada pengembalian MBG oleh SMP N 1 Tayu. “SPPG punya siapa itu, hanya pengalihan isu ke ijazah”. Tulis akun tersebut dalam komentar video yang diunggaj akun Eko Kuswanto.(lut/redaksi)

Blora, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan embung di Dukuh Nglawiyan, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin (2/3/2026).

Keberadaan embung ini memberikan harapan baru bagi para petani dan masyarakat sekitar.

Sebab, embung diharapkan dapat menjadi sumber irigasi dan air baku sehingga meningkatkan produktivitas panen dan perekonomian warga.

Ada dua embung yang dibangun di lokasi tersebut, yaitu Embung Utara dan Embung Selatan. Embung Utara memiliki dimensi 78×68 m² dengan volume tampungan embung mencapai sekitar 18.678 m³.

Sementara Embung Selatan berdimensi 138×93 m² dengan volume tampungan embung mencapai 49.320 m³.

Nilai anggaran pembangunan sekitar Rp8,5 miliar dan diproyeksikan dapat mengairi 40 hektare lahan pertanian, menjadi sumber air baku pada musim kemarau, dan meningkatkan kegiatan UMKM di sekitarnya.

“Embung ini nanti dapat menghidupi 40 hektare lahan pertanian dan bisa sampai tiga kali panen. Kemudian bisa meningkatkan UMKM di wilayah kita,” kata Luthfi usai peresmian.

Melihat potensi besar tersebut, Luthfi meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk kembali mencari lokasi dan membangun embung-embung baru pada 2026.

Tercatat, pada 2025 ada sekitar 10 embung yang dibangun oleh Pemprov Jateng dengan nilai mencapai Rp43 miliar yang tersebar di sejumah kabupaten/kota.

Semakin banyak embung yang dimiliki, maka dapat meningkatkan potensi peningkatan produktivitas padi di Jawa Tengah. Di mana pada tahun 2026 targetnya adalah 9,5-10,5 juta ton.

“2026 kita tingkatkan kembali, karena ini betul-betul mengaktifkan lagi ekonomi rakyat,” katanya didampingi Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas terwujudnya Embung Karangjati tersebut.

Sebab, kata dia, embung tersebut sudah dinanti-nanti oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar sejak tahun 2017 silam.

“Awalnya ini masuk proyek strategis nasional, tetapi respons Pemprov Jateng lebih cepat sehingga bisa dibangun tahun ini selesai,” katanya.

Keberadaan Embung Karangjati tersebut diharapkan bisa memicu pertumbuhan produksi padi di Kabupaten Blora. Ia juga berharap lebih banyak lagi embung-embung dibangun di Blora.

“Memang kami komitmen untuk mendukung Ketahanan pangan tahun 2026. Untuk ternak kami terbesar di Jateng, jagung kedua, dan padi keenam. Embung ini akan meningkatkan produksi padi,” jelasnya.

Perwakilan kelompok tani setempat, Karyono, mengaku senang karena telah dibangunkan embung di kelurahannya.

Embung tersebut sangat bermanfaat bagi kelompok tani Sidodadi di Kelurahan Karangjati. Masa tanam yang biasanya satu kali setahun diharapkan bisa lebih setelah ada embung.

“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali itu banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” jelasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memastikan kesiapsiagaan lintas sektor jelang Idulfitri 2026 berjalan optimal.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bidang operasional tingkat Menteri secara daring di Ruang Vicon Lantai 7 Mapolda Jateng, Jl Pahlawan Semarang, Senin (2/3/2026).

Fokus pembahasan dalam rakor tersebut adalah kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran yang tahun ini beririsan dengan libur Hari Raya Nyepi.

Survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan menunjukkan Jawa Tengah menjadi tujuan favorit dimana 38,71 juta orang akan bergerak menuju provinsi ini pada Lebaran 2026.

“Insya Allah 10 hari menjelang Idulfitri seluruh titik perbaikan jalan, khususnya di Jawa Tengah, sudah diselesaikan. Jateng siap menjadi salah satu perlintasan utama arus mudik,” ujar Taj Yasin.

Menurutnya, laporan dari Kementerian PUPR menunjukkan sejumlah ruas jalan di Jateng saat ini masih dalam tahap perbaikan dan peningkatan kualitas. Namun seluruhnya ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik.

Selain infrastruktur, aspek cuaca menjadi perhatian serius. Taj Yasin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan sedang hingga lebat saat periode Lebaran.

“Kita mengikuti arahan dari BMKG bahwa potensi hujan masih ada di beberapa titik. Karena itu kesiapsiagaan harus maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap kesiapan teknis di lapangan sesuai instruksi pemerintah pusat, termasuk kesiapan posko, jalur alternatif, hingga layanan publik lainnya.

“Koordinasi terus kita lakukan agar para pemudik aman, nyaman, dan keluarganya senang,” tegasnya.

Dikatakan, Libur Idulfitri tahun ini diperkirakan berlangsung hampir dua pekan. Kondisi tersebut tidak hanya memicu mobilitas antarwilayah, tetapi juga lonjakan kunjungan wisata.

Pemprov Jateng, kata Taj Yasin, telah berkoordinasi dengan pengelola destinasi agar mengatur kapasitas pengunjung dan sistem parkir secara tertib.

“Tempat-tempat wisata harus mengatur kapasitasnya, parkirnya bagaimana, sehingga ketika wisatawan berkunjung ke Jawa Tengah, mereka benar-benar mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak terjadi stagnasi akibat lonjakan pengunjung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengingatkan tren bencana pada 2026 mengalami peningkatan.

“Hingga awal Maret 2026 ini, jumlah bencana di Indonesia sudah hampir 500 kejadian. Di Jawa Tengah tercatat 82 kejadian banjir, longsor, dan cuaca ekstrem,” ujarnya.

Menurut dia, ancaman utama jelang Lebaran masih didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

BNPB telah menyiapkan enam langkah strategis, antara lain meningkatkan koordinasi dengan pemprov dan pemkab/pemkot, menyebarkan peta jalur mudik rawan bencana, mengaktifkan pos komando bersama di daerah rawan, mengerahkan personel di titik strategis, menyiapkan rencana kontinjensi kawasan wisata, dan menyiapkan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.

BNPB juga mengandalkan aplikasi InaRISK yang terintegrasi dengan Kementerian PUPR, BMKG, TNI, dan Polri. Aplikasi tersebut memungkinkan pelaporan kejadian secara real time, termasuk oleh pemudik melalui ponsel pribadi.

“Jika ada longsor atau hambatan akibat bencana, masyarakat bisa langsung melapor. Data terkirim cepat dan aparat bisa segera bergerak,” jelas Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menyampaikan curah hujan pada Maret masih tergolong tinggi hingga sangat tinggi, terutama sampai minggu kedua.

“Sepuluh hari pertama Maret masih ada potensi hujan tinggi di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah-DIY. Namun pada 10 hari terakhir Maret kondisinya sudah jauh menurun,” terang Faisal.

BMKG bersama BNPB terus berkoordinasi untuk mendukung operasi modifikasi cuaca secara situasional apabila terjadi potensi cuaca ekstrem yang membahayakan perjalanan mudik.

“Harapannya, pada periode Idulfitri ini kita dapat beraktivitas ke luar ruangan dan melaksanakan perjalanan dengan nyaman,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Rembang, infojateng.id – Ketua Umum KONI Kabupaten Rembang resmi dinahkodai Suswantoro hingga 2027. Ia menggantikan Afif Hartiyadi yang mengundurkan diri pada 8 Agustus 2025.

Penetapan dilakukan dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang digelar di Pendopo Museum Kartini, Kabupaten Rembang, Sabtu (28/2/2026).

Proses penetapan Suswantoro dilakukan setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan calon yang dimulai sejak pembentukan tim jaring saring pada 5 Januari 2026.

Dalam proses tersebut, hanya satu nama yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, yakni Suswantoro.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Rembang, Zainal Arifin menjelaskan, bahwa tahapan pemilihan dilakukan sebagai respons atas pengunduran diri ketua sebelumnya.

“Prosesnya cukup panjang. Kami membentuk tim penjaringan untuk memastikan calon yang maju benar-benar memenuhi syarat,” ujar Zainal.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang atas dukungan anggaran untuk pembinaan olahraga.

Pada 2025, KONI Rembang menerima anggaran sebesar Rp2,739 miliar yang digunakan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga, termasuk pembinaan atlet.

Berdasarkan hasil Pra Porprov, Kabupaten Rembang meloloskan 16 cabang olahraga ke ajang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak sekitar 70 atlet akan didampingi 26 ofisial dan 20 pelatih, dengan total kontingen diperkirakan mencapai sekitar 120 orang.

“Kami berharap pada Porprov 2026, prestasi Rembang bisa meningkat, minimal masuk 25 besar Jawa Tengah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Rembang Harno, menyatakan proses penjaringan Ketua Umum KONI tidak berjalan mudah hingga akhirnya mengerucut pada satu nama.

“Perjalanan untuk mencari ketua KONI tidak mudah. Sudah beberapa kali penjaringan, dan baru kali ini muncul satu nama. Karena hanya satu yang mendaftar, akhirnya disetujui,” ungkap Harno.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musorkablub dan berharap kepengurusan baru mampu memperkuat soliditas organisasi serta meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya menjelang Porprov Jawa Tengah 2026.

Ketua Umum KONI Kabupaten Rembang periode 2023–2027, Suswantoro, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Ia menilai amanah tersebut sebagai tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama seluruh insan olahraga.

“Amanah ini adalah tanggung jawab berat dan besar. Namun, dengan semangat gotong royong dan kerja keras bersama, saya yakin kita dapat membawa olahraga di Kabupaten Rembang ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Suswantoro menyatakan akan memetakan kondisi masing-masing cabang olahraga, menampung aspirasi, dan memprioritaskan kebutuhan mendesak, terutama menjelang Porprov Jawa Tengah.

Dalam jangka panjang, ia menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan melalui pengembangan atlet muda, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, serta penyelenggaraan kompetisi lokal yang lebih intensif.

Ia juga menegaskan komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi, termasuk pengelolaan dana hibah.

“Saya berharap dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Rembang, KONI Jawa Tengah, KONI Pusat, dan seluruh stakeholder agar kita mampu menciptakan iklim olahraga yang kondusif, berprestasi, dan membanggakan. Mari kita jadikan KONI Kabupaten Rembang sebagai rumah bersama yang solid untuk mengukir prestasi,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Grobogan, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggeber operasi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan Spesialis Keliling (Speling) serta penyaluran bantuan sosial selama Ramadan menjelang Idulfitri 2026.

Di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Senin (2/2/2026), total subsidi harga pangan yang digelontorkan mencapai Rp 111 juta.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau kegiatan tersebut untuk memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kunjungan itu dilakukan usai ia memantau perbaikan ruas jalan Semarang–Godong yang sempat terputus akibat Tanggul Tuntang jebol.

Di lokasi GPM, Luthfi menyerahkan bantuan modal usaha dan cadangan pangan, sekaligus berdialog dengan warga yang memanfaatkan layanan Speling dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Ia menegaskan, integrasi program dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan terpadu dalam satu lokasi.

“Kita punya Speling, agar masyarakat mau datang maka kita tempelkan juga gerakan pangan murah, penyaluran bantuan, dan lainnya. Intinya kami ingin memberikan layanan yang mudah dan murah kepada masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Sri Broto Rini, mengatakan, sepanjang Februari-Maret 2026 Pemprov Jateng menggelar sedikitnya 308 kali GPM di berbagai daerah, termasuk di Grobogan.

Menurutnya, skema GPM dilakukan dengan fasilitasi distribusi berupa bantuan transportasi, kemasan, hingga bongkar muat.

Dengan demikian, komoditas dijual setara harga produsen dan lebih rendah dibanding harga pasar.

“Intinya bahan pokok. Kami juga melibatkan UMKM dan BUMDes agar masyarakat mendapatkan harga lebih murah, khususnya harga di tingkat produsen,” kata Rini.

Di Grobogan, komoditas yang disalurkan meliputi beras SPHP 2 ton senilai Rp 22,4 juta, beras kualitas premium 2 ton senilai Rp 25 juta, telur 500 kilogram senilai Rp 13,5 juta, minyak goreng 1.000 liter senilai Rp 15,7 juta, bawang merah 100 kilogram senilai Rp 3,5 juta.

Kemudian bawang putih 100 kilogram senilai Rp 3,4 juta, cabai 100 kilogram senilai Rp 6,5 juta, gula pasir 1 ton senilai Rp 16 juta, serta komoditas lain senilai Rp 5 juta. Total subsidi harga pangan yang tersalurkan mencapai Rp 111 juta.

Rini menambahkan, pembelian bersifat fleksibel sesuai kebutuhan warga.

“Pembelian bebas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, tidak perlu beli yang macam-macam, cukup yang diperlukan,” ujarnya.

Sementara itu, capaian layanan kesehatan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah per 28 Februari 2026 mencatat 957 kegiatan Speling telah terlaksana di 414 kecamatan pada 35 kabupaten/kota dengan total sasaran 93.599 jiwa.

Adapun realisasi Cek Kesehatan Gratis mencapai 2.523.102 jiwa atau 95,77 persen dari total 2.634.599 pendaftar.

Integrasi GPM, Speling, dan penyaluran bantuan sosial menjadi strategi Pemprov Jateng untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, terutama menjelang puncak konsumsi Ramadan dan Idulfitri. (eko/redaksi)

Klaten, infojateng.id – Polres Klaten menggelar kegiatan sambang sistem keamanan lingkungan (satkamling) di dua wilayah berbeda, Sabtu (28/2/2026) malam.

Satkamling dilakukan guna memperkuat kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan yang berlangsung di Poskamling Hargomulyo, Kecamatan Klaten Utara, serta Poskamling Desa Karangmojo, Kecamatan Ceper itu dipimpin langsung oleh Kapolres Klaten AKBP Moh Faruk Rozi didampingi jajaran pejabat utama.

Di Poskamling Hargomulyo yang berlokasi di area Masjid Jabal Rahmah, kegiatan dihadiri unsur forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Dalam sambutannya, kapolres menegaskan bahwa keamanan lingkungan tidak dapat terwujud optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat.

Ia mengapresiasi partisipasi warga dalam menghidupkan kembali budaya siskamling sebagai garda terdepan menjaga stabilitas wilayah.

Kapolres juga menyampaikan bahwa selama bulan suci Ramadan, jajaran kepolisian akan melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dengan pendekatan humanis berupa penggantian knalpot standar tanpa tilang.

Selain itu, pascaramadan direncanakan pemusnahan barang bukti hasil penindakan seperti minuman beralkohol, knalpot brong, dan obat-obatan terlarang.

Dalam sesi dialog, warga Hargomulyo menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari dorongan agar publikasi kegiatan positif kepolisian lebih digiatkan di media sosial hingga harapan agar penegakan hukum tetap berlandaskan asas kebenaran, kebijakan, dan ketegasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Warga juga menyampaikan progres pembangunan Masjid Jabal Rahmah yang telah mencapai sekitar 80 persen dan masih membutuhkan dukungan agar dapat selesai sepenuhnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Poskamling Desa Karangmojo, Kecamatan Ceper. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan menerima kritik serta masukan dari masyarakat demi peningkatan pelayanan kepolisian.

Secara terpisah, Kasi Humas Polres Klaten AKP Suwoto menyampaikan bahwa kegiatan sambang satkamling merupakan langkah preventif yang konsisten dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Kegiatan sambang satkamling ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Melalui dialog langsung, kami dapat menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan kebijakan secara transparan,” ujar AKP Suwoto.

Ia menegaskan bahwa pendekatan humanis dan kolaboratif akan terus dikedepankan, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan.

Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masing-masing.

“Sinergi antara kepolisian dan masyarakat adalah fondasi utama terciptanya keamanan yang berkelanjutan. Kami berharap budaya siskamling semakin kuat dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban,” tambahnya.

Dengan kegiatan tersebut, Polres Klaten berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif. (eko/redaksi)

Grobogan, infojateng.id – Akses vital penghubung Semarang–Godong, yang sempat lumpuh akibat tanggul Sungai Tuntang jebol kini dikebut perbaikannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menargetkan ruas jalan di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, sudah bisa dilalui paling lambat H-7 Lebaran 2026, demi menjamin kelancaran arus mudik.

Ruas jalan Semarang–Godong KM 35 yang terputus sepanjang kurang lebih 60 meter akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada 16 Februari 2026, kini dalam tahap pemulihan intensif.

Perbaikan dilakukan siang dan malam untuk mengejar target operasional sebelum puncak arus mudik.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turun langsung meninjau progres perbaikan di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Senin (2/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.

Pantauan di lokasi menunjukkan tanggul yang sebelumnya jebol telah berhasil ditutup dan kini dalam proses pengeringan serta penguatan struktur.

Sementara itu, badan jalan yang hilang memasuki tahap perkerasan dasar dengan landasan beton. Kendala utama yang masih dihadapi adalah rembesan air dari Sungai Tuntang yang memperlambat proses pengerasan.

“Ini harus selesai H-7 Lebaran. Yang penting sudah keras dan bisa dilewati kendaraan. Setelah ini rampung, langsung kita geser penanganan ke jalan kabupaten yang menjadi jalur alternatif,” tegas Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyebut, progres pekerjaan saat ini telah mencapai sekitar 75 persen. Ia optimistis target dua minggu penyelesaian dapat tercapai.

“Mudah-mudahan dalam dua minggu ini selesai. Jadi sebelum Lebaran sudah bisa kita buka untuk lalu lintas dari Purwodadi menuju Semarang maupun sebaliknya,” ujarnya.

Menurut Henggar, awalnya penanganan ruas putus direncanakan menggunakan jembatan darurat armco. Material bahkan telah tiba di lokasi.

Namun setelah evaluasi teknis, ditemukan pergeseran konstruksi pada badan jalan lain di sekitar titik jebol. Lalu diputuskan membongkar dan membangun ulang secara permanen dengan pengecoran beton bertulang.

“Total ada sekitar 60 meter badan jalan yang dinyatakan hilang. Armco tidak jadi dipasang, dan kita lakukan penanganan permanen agar lebih kuat dan tahan lama,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding menyebabkan luapan air yang merendam kawasan sekitar dan memutus total akses utama Semarang–Godong.

Jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi distribusi logistik dan mobilitas warga di wilayah timur Jawa Tengah.

Dalam kunjungan sebelumnya, Ahmad Luthfi telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali-Juana untuk mempercepat penutupan tanggul.

Ia juga mengusulkan percepatan normalisasi Sungai Tuntang guna mencegah kejadian serupa terulang, terutama menjelang musim mudik dan potensi cuaca ekstrem.

Percepatan pemulihan jalan ini diharapkan tak hanya menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2026, tetapi juga memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terganggu akibat terputusnya jalur strategis tersebut. (eko/redaksi)

Mungkid, infojateng.id – Pohon beringin di Dusun Kerekan, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang tumbang dan menimpa rumah warga, Senin (2/3/2026).

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 08.30 WIB itu, menyebabkan satu orang mengalami luka dan satu unit rumah rusak.

Pohon yang diketahui telah berusia tua dan dalam kondisi lapuk itu roboh secara tiba-tiba pada pagi hari saat aktivitas warga mulai berlangsung. Rumah yang terdampak merupakan milik Sigro (72), yang dihuni tiga jiwa.

Saat kejadian, Sigro tengah menyapu halaman rumahnya. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batang pohon ambruk ke arah bangunan belakang dan menghantam bagian dapur rumah.

Perangkat Desa Tegalrejo, Cholid Mawardi, menuturkan material batang dan ranting besar menimpa atap serta dinding dapur hingga mengalami kerusakan. Pada saat yang sama, patahan ranting mengenai pundak Sigro sebelum ia sempat menjauh.

“Begitu terdengar suara pohon roboh, warga sekitar langsung keluar rumah dan membantu Pak Sigro. Bersama-sama memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke (Rumah Sakit) Merah Putih,” kata Cholid.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Magelang yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan kaji cepat, pendataan dampak, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan warga setempat.

Selain membantu evakuasi korban, petugas BPBD bersama masyarakat melakukan pembersihan material pohon agar tidak membahayakan lingkungan sekitar dan memulihkan kondisi rumah yang terdampak.

Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Kabupaten Magelang, Cahyono Dwikartiputra menjelaskan, berdasarkan hasil asesmen di lapangan, penyebab utama kejadian adalah kondisi pohon yang sudah tua dan mengalami pelapukan pada bagian batang maupun perakarannya.

Kondisi tersebut membuat struktur pohon tidak lagi kuat menopang beban, sehingga berisiko roboh sewaktu-waktu.

“Dari hasil assesmen, pohon memang dalam kondisi rapuh dan lapuk. Faktor usia serta kondisi batang yang sudah keropos. Meskipun saat kejadian tidak disertai angin kencang, pohon tetap roboh karena secara struktur sudah tidak stabil,” ujar Cahyono saat dikonfirmasi.

Menurut dia, kondisi rumah saat ini dalam tahap pembersihan dan perbaikan ringan, sementara korban telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi sadar.

Pemerintah desa (Pemdes) juga akan melakukan pendataan lanjutan untuk memastikan kebutuhan pemulihan dapat tertangani dengan baik.

Peristiwa pohon tumbang di Tegalrejo ini terjadi di tengah rangkaian kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Magelang dalam beberapa hari terakhir.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang turun sejak akhir Februari memicu beberapa kejadian tanah longsor di berbagai kecamatan.

Sehari sebelumnya, Minggu (1/3/2026) pukul 05.00 WIB, tanah longsor terjadi di Dusun Tegalombo I, Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman.

Hujan lebat menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan tidak stabil sehingga menimpa rumah non permanen milik Iskanan (76).

Bagian dapur rumah mengalami kerusakan ringan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Masih di Kecamatan Salaman, longsor juga menutup akses jalan penghubung Dusun Gorangan Lor dan Dusun Basongan, Desa Kalisalak.

Material tanah dan bebatuan juga sempat menghambat mobilitas warga sebelum dilakukan pembersihan secara bertahap.

Di Kecamatan Borobudur, longsor dilaporkan terjadi di beberapa titik. Di Dusun Ngargosari, Desa Ngargogondo, Minggu (1/3/2026) sekitar pukul 04.30 WIB, terjadi longsoran berupa batu besar berdimensi sekitar 30 meter persegi yang menutup sebagian akses jalan dan berpotensi mengancam sekitar 20 rumah warga yang berada di bawahnya.

Sementara itu, di Dusun Wonolelo, Desa Kenalan, tanah longsor menutup akses jalan dan berada di sisi rumah warga, serta di Dusun Wonosari, Desa Candirejo, longsor pada hari yang sama menyebabkan akses jalan dusun tertutup material tanah.

Di Kecamatan Sawangan, longsor juga terjadi di Dusun Plutungan, Desa Wonolelo, Sabtu (28/2/2026), yang mengakibatkan kandang ternak milik Ibu Karni (61) mengalami rusak ringan. Pada hari yang sama pukul 22.45 WIB, longsor di Dusun Ketep, Desa Ketep, menyebabkan dua rumah mengalami kerusakan ringan.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan tingginya potensi kerawanan bencana di wilayah dengan kontur tanah labil dan kemiringan lereng yang curam, terutama saat curah hujan meningkat.

Hingga saat ini, seluruh kejadian masih dalam penanganan dan pemantauan BPBD Kabupaten Magelang bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Cahyono mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan tanda-tanda alam di sekitar lingkungan tempat tinggal.

“Apabila terjadi hujan dengan durasi lama, muncul retakan tanah, pohon terlihat miring, atau terdengar suara gemuruh dari tebing, segera menjauh dari area berisiko dan laporkan kepada aparat desa maupun BPBD. Kewaspadaan dan respons cepat masyarakat sangat menentukan dalam meminimalkan korban dan kerugian,” pungkasnya. (eko/redaksi) 

Semarang, infojateng.id – Hari kedua Gelaran Dekranasda Modest & Iftar Festival (D’Modifest) 2026, yang diadakan di Atrium The Park Mall Kota Semarang, berlangsung meriah.

Pada Sabtu (28/2/2026), ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) dari kabupaten/kota se- Jawa Tengah turut andil dalam peragaan busana di panggung utama D’Modifest 2026.

Ketua Dekranasda yang juga para istri bupati/ wali kota di Jawa Tengah, tampil memukau dalam balutan busana muslim. Desainnya menyesuaikan kearifan lokal masing-masing.

“Kami melihatnya ini adalah seni yang diangkat oleh masyarakat Jawa Tengah, dan dituangkan melalui UMKM,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, usai acara.

Ia memberikan apresiasi antusiasme istri bupati dan walikota di Jawa Tengah yang mengenakan desainer lokal dengan nuansa daerah masing-masing.

“Ibu-ibunya keren,” lanjut Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Dia berharap, D’Modifest 2026, dapat membuktikan desainer lokal tidak hanya tampil di Jawa Tengah. Namun juga bisa menembus pasar lokal bahkan internasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, berharap, D’Modifest 2026 bukan hanya menjadi ajang pameran.

“Harapannya bukan hanya tempat pameran, tetapi satu wahana untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” kata Nawal.

Dia menambahkan, kurasi ilmiah juga akan terjadi pada gelaran ini. Sehingga akan menjadi tempat pembelajaran satu dengan yang lain.

Salah satu peserta peragaan busana, Gadis Sephi Febriana mengaku sangat terkesan dengan pengalamannya hadir bersama Ketua Dekranasda se Jawa Tengah.

Meskipun berlatar belakang model, istri Wali Kota Tegal Dedy Yon ini mengaku deg-degan dengan pengalaman barunya.

“Deg degan karena pengalaman baru dengan ibu-ibu Ketua Dekranasda se Jawa Tengah,” ungkapnya.

Dia berharap, pada masa yang akan datang, akan lebih banyak lagi dilaksanakan kegiatan serupa.

Menurutnya, event semacam ini dapat membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

“Harapan saya, Kota Tegal bisa terus berpartisipasi dalam event ini,” pungkasnya.

Salah satu peserta stan, dari Akademi Komunitas BPPMNU Banat (Aknuba) Kudus, mengaku bangga dapat terlibat dalam gelaran D’Modifest 2026 ini.

Diungkapkan Ayumi Maesya Khoolidyyah dan Nia Faradiska, siswa jurusan Tata Busana Aknuba. Keduanya mengusung tema arcatura, yang terinspirasi dari arsitektur candi.

“Jadi kami mengangkat tema nusantara, melalui ukiran dan bordir-bordir Nusantara,” jelas Ayumi.

Ke depan, dia berharap, agar lebih banyak sekolah dan akademi yang terlibat dalam ajang D’Modifest. Sehingga akan lebih banyak bakat dan potensi yang ditampilkan.

Selain peragaan busana yang menampilkan Ketua Dekranasda se Jateng, gelaran hari kedua juga diramaikan dengan Lomba Band SMA/SMK.

Selain itu juga ada talkshow Opini (Obrolan Perempuan Terkini), Dari Hati ke Karya : Spirit Ramadan dan Produk Lokal”.

Talkshow menghadirkan Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Bachsin, Ketua Dewan Kerajinan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nawal Arafah Yasin, Sekjend Dekranas Pusat Reni Yanita, Ketua Dekranasda Jepara Laila Saidah Witiarso, dan Ketua Dekranasda Bojonegoro Cantika Wahono, dan Konsultan UMKM Indonesia Prima Diah Yusuf.

Dalam kesempatan ini , Gus Yasin mendampingi Nawal Arafah, menyerahkan penghargaan Inacraft 2026 kepada 18 Dekranasda di Jateng. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar Dekranasda Modest & Iftar Festival (D’Modifest) 2026 di Atrium Mall The Park Semarang, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menumbuhkan ekonomi daerah melalui produk fashion dan kuliner halal.

Di hari kedua D’Modifest 2026, berbagai rangkaian acara digelar, di antaranya Talkshow OPINI (Obrolan Perempuan Terkini) dengan tema “Dari Hati ke Karya: Spirit Ramadhan dalam Produk Lokal”.

Selain itu, juga dimeriahkan dengan Fashion Show Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Makeup Tutorial dari Wardah, serta Inspirasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & produk lokal unggulan.

Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin memaparkan, bahwa kekuatan Jateng terletak pada skala dan ekosistemnya.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT)-UMKM 2025, Jateng memiliki 4,45 juta unit UMKM. Angka ini menjadi yang terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jawa Barat dan Jawa Timur,” jelas Nawal.

Selain itu, jumlah UMKM binaan Pemprov meningkat, dari 167.391 unit pada tahun 2020, menjadi 198.780 unit pada 2025.

Tak hanya itu, lanjutnya, capaian konkret terlihat dalam ajang Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) pada 4-8 Februari 2026 di JICC Jakarta.

“Sebanyak 22 stand asal Jawa Tengah mencatat total transaksi sebesar Rp820.904.550, yang terdiri dari ritel sejumlah Rp630.334.550 dan pesanan sejumlah Rp190.570.000,” terangnya.

Nawal juga menyebutkan, capaian tersebut membuktikan bahwa produk UMKM Jateng memiliki daya saing nasional dan potensi ekspor yang sangat besar.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Batang Faelasufa Faiz Kurniawan juga turut meramaikan gelaran D’Modifest 2026 dengan menjadi peragawati di Fashion Show bersama Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

“Pada acara D’Modifest 2026 ini, kami juga memamerkan satu produk dari Kabupaten Batang yang saya pakai sekarang, yaitu bawahan dari batik rifaiyah dan bajunya atau atasannya adalah hasil karya dari desainer kebanggan Kabupaten Batang Wulan Velea,” ungkapnya.

Faelasufa berharap, kegiatan ini adalah suatu platform untuk semakin mengenalkan produk jadi wastra dari Kabupaten Batang agar lebih dikenal di tingkat Jawa Tengah.

“Kita hadir membawa misi memperkenalkan karya perajin Batang agar lebih dikenal dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Seluruh produk yang ditampilkan merupakan karya UMKM lokal yang perlu ruang promosi agar bisa naik kelas,” ungkapnya.

Salah satu contoh, lanjutnya, kita juga kemarin mengikuti ajang INACRAFT dan mendapatkan omset mencapai Rp188 juta, ini merupakain capaian yang luar biasa.

D’Modifest 2026 berlangsung selama tiga hari yaitu dari tanggal 27 Februari – 1 Maret 2026. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Kemacetan dan ancaman bencana membayangi arus mudik Lebaran 2026 di Jawa Tengah. Sedikitnya 46 titik rawan macet dan 23 titik rawan bencana terpetakan di jalur nasional, sementara 17,7 juta orang diproyeksikan masuk ke Provinsi Jawa Tengah selama periode mudik dan balik.

Data tersebut dirilis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta (BBPJN Jateng-DIY) menjelang puncak pergerakan kendaraan.

Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus sekaligus potensi gangguan akibat cuaca ekstrem yang belakangan kerap memicu banjir dan longsor.

Kepala BBPJN Jateng-DIY, Moch Iqbal Tamher, mengatakan, titik rawan kemacetan tersebar di jalur pantura, jalur tengah, hingga jalur selatan. Lokasinya didominasi kawasan pasar, perlintasan sebidang kereta api, simpang padat, serta akses keluar-masuk tol.

“Seluruh titik sudah kami petakan. Personel dan peralatan kami siapkan agar potensi hambatan arus mudik bisa diminimalkan,” ujar Iqbal saat memberikan keterangan kesiapan jalur Lebaran 2026 di kantor BBPJN Jateng-DIY, Kabupaten Semarang, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, jalur Pantura menjadi koridor paling krusial karena menampung kendaraan jarak jauh dari barat ke timur, termasuk angkutan logistik dan bus antarkota. Kepadatan diprediksi meningkat signifikan pada H-3 hingga H+3 Lebaran.

Selain kemacetan, BBPJN mengidentifikasi 23 titik rawan bencana yang terdiri atas 14 titik rawan banjir dan 9 titik rawan longsor.

Titik rawan banjir antara lain berada di Jalan Kaligawe Semarang, ruas Sayung perbatasan Semarang-Demak, Jalan Walisongo, serta sejumlah ruas di Kendal jalur Pantura.

Potensi genangan juga terdeteksi di Pemuda Brebes, Prupuk-Batas Tegal/Banyumas, Sidareja-Simpang 3 Jeruklegi, Sampang-Buntu, Klampok-Banjarnegara, Lingkar Selatan Klaten, hingga Palur-Sragen.

Sebagian besar berada di dataran rendah dengan riwayat banjir akibat hujan intensitas tinggi maupun rob.

Sementara titik rawan longsor banyak terdapat di jalur selatan dan wilayah perbukitan, seperti Batas Jawa Barat-Karangpucung-Wangon, Ajibarang/Wangon, Wangon-Batas Banyumas/Cilacap, Patikraja-Rawalo, hingga Batas Kota Banjarnegara-Wonosobo.

Karakteristik tanah labil dan kontur terjal menjadi faktor utama risiko longsor saat curah hujan meningkat.

Untuk mempercepat respons, BBPJN menyiapkan 18 posko Lebaran di koridor strategis jalur nasional, dari Pantura barat hingga selatan.

Posko dilengkapi personel teknis serta peralatan berat guna menangani gangguan lalu lintas maupun kerusakan jalan.

Selain itu, empat Unit Pelaksanaan Peralatan (UPP) Disaster Relief Unit (DRU) disiagakan di Pekalongan, Karangjati, Buntu, dan Yogyakarta.

Adapun peralatan yang tersedia meliputi excavator, wheel loader, motor grader, dump truck, asphalt finisher, hingga rangka jembatan darurat bentang 30 meter.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan kesiapan Jawa Tengah dalam menyambut pemudik.

Jawa Tengah sebagai simpul utama perlintasan nasional, tidak boleh lengah dalam persiapan infrastruktur.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sebanyak 17,7 juta orang diperkirakan masuk ke Jawa Tengah selama periode Lebaran 2026.

Secara nasional, provinsi ini juga menjadi tujuan favorit dengan estimasi pergerakan mencapai 38,71 juta orang.

Menghadapi lonjakan tersebut, Gubernur menekankan kondisi jalan provinsi terus dimantapkan.

“Kita memiliki hampir 2.200 kilometer jalan kewenangan provinsi dengan tingkat kemantapan 94 persen. Tahun 2026 fokus pada perawatan agar tetap optimal saat arus mudik dan balik,” ujar Ahmad Luthfi.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi.

Koordinasi lintas sektor, kata dia, menjadi kunci untuk memastikan kelancaran arus mudik sekaligus keselamatan pemudik.

Dengan lonjakan pergerakan jutaan orang dan potensi gangguan alam yang mengintai, kesiapan infrastruktur dan respons cepat di lapangan menjadi taruhan utama kelancaran mudik Lebaran 2026. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Tengah tak boleh kendur, terutama dalam menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) sebagai fondasi Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan dan penopang pangan nasional.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026).

Lampri kini dipercaya menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Sementara posisi yang ditinggalkan diisi Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah.

“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” tegas Ahmad Luthfi.

Menurutnya, ATR/BPN memegang peran strategis dalam memastikan kepastian hukum hak atas tanah hingga tingkat desa.

Kepastian tersebut krusial, bukan hanya untuk menyelesaikan konflik agraria, tetapi juga menjaga lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang berpotensi menggerus ketahanan pangan.

Selama setahun kepemimpinan Lampri, sejumlah persoalan pertanahan di berbagai kabupaten/kota disebut berhasil dituntaskan. Salah satu fokusnya adalah penguatan perlindungan LSD sebagai bagian dari upaya memantapkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.

“Penyakitnya adalah revitalisasi lahan. Ini sudah saya wanti-wanti betul agar tidak terjadi polemik di kemudian hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi menekankan bahwa kepastian hukum pertanahan juga menjadi elemen penting dalam mendukung investasi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa investasi tidak boleh mengorbankan lahan sawah dilindungi.

“Saya menginginkan kepastian hukum terkait relokasi lahan di wilayah kita. ATR/BPN dan seluruh jajaran harus sering berdiskusi dengan bupati dan wali kota, sehingga kita tidak melanggar hukum,” katanya.

Sinergi Pemprov Jateng dan ATR/BPN Jawa Tengah diwujudkan melalui nota kesepakatan sinergitas penyelenggaraan urusan agraria, pertanahan, dan penataan ruang, serta Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sepanjang 2025, realisasi sertifikasi LP2B mencapai sekitar 240 bidang, masing-masing 80 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap.

Secara kumulatif periode 2023–2025, capaian sertifikasi menyentuh 5.331 bidang di 22 kabupaten.

Untuk tertib administrasi pertanahan, selama 2024–2025 tercatat 160 bidang diselesaikan. Termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti penetapan lokasi buffer zone PT KPI RU IV Cilacap, Bendungan Bodri di Kendal dan Temanggung, serta Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.

Di sektor reforma agraria, penataan aset 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang, terdiri atas 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes. Sementara penataan akses reforma agraria (ARA) menyasar 3.700 kepala keluarga.

Lampri menambahkan, dukungan Pemprov Jateng dan Forkopimda turut mempercepat penyelesaian persoalan data pertanahan, khususnya sertifikat tanah kelas KW 4, 5, dan 6 (KW 456) yang terbit pada 1961–1967 dan belum dilengkapi peta kadaster.

Selama satu tahun terakhir, lebih dari 2.000 bidang tanah KW 456 berhasil ditingkatkan kualitas datanya. Sertifikat jenis ini selama ini dinilai rawan menjadi sasaran mafia tanah karena minimnya detail pemetaan.

“Itu kebanggaan kami. Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” ujar Lampri.

Dengan penguatan perlindungan lahan sawah, percepatan sertifikasi, hingga pembenahan data lama, Pemprov Jateng dan ATR/BPN menegaskan satu garis kebijakan. Di antaranya menjaga tanah tetap produktif, investasi tetap jalan, dan kepastian hukum tak boleh ditawar. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Pemerintahan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen genap berusia satu tahun pada 20 Februari 2026 ini. Beragam program telah dilancarkan, tak terkecuali program pesantren obah.

Selama 2025, setidaknya ada tiga kegiatan prioritas Pesantren Obah yang sudah dijalankan. Yakni penyaluran insentif (uang saku) guru agama, bisyaroh (tali asih) santri penghafal Al-Quran, serta beasiswa santri dan pengasuh pesantren.

Berdasarkan data Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Tengah, insentif guru agama telah disalurkan kepada 230.830 orang penerima selama 2025. Masing-masing guru agama menerima Rp1,2 juta per tahun. Dana yang dianggarkan mencapai Rp277 miliar, termasuk operasional bagi petugas.

“Untuk tahun 2025, semua anggaran tersebut sudah kita cairkan semua, dan akan kita lanjutkan pada tahun 2026,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudharsono di Semarang pada Senin, 23 Februari 2026.

Adapun untuk tali asih bagi penghafal Al-Qur’an juga sebagian besar telah disalurkan. Selama 2025 dialokasikan untuk 2.000 santri penghafal Al-Quran. Untuk penerimanya masing-masing mendapatkan Rp1 juta. Untuk tahun 2026 dilanjutkan lagi dengan jumlah penerima yang sama.

Adapun untuk beasiswa santri dan pengasuh pesantren, Gunawan menjelaskan, dimulai awal 2026. Saat ini masih proses pendaftaran dan seleksi. Informasi dan pendaftaran bisa diunduh di aplikasi JNN-Jateng Ngopeni Nglakoni dan w.w.w.Jatengprov.go.id. Pemprov Jateng telah membentuk Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP), yang bertugas melakukan seleksi calon penerima beasiswa.

Melalui program beasiswa itu, Pemprov Jateng menyiapkan dana Rp6,8 milliar pada 2026. Anggaran tersebut untuk beasiswa sebanyak 90 orang. Dengan pembagian 24 orang penerima beasiswa pendidikan dalam negeri, 66 orang lagi untuk pendidikan luar negeri. Mereka menempuh beasiswa vokasi, S1, S2, dan S3. Ditargetkan lulus untuk 4 tahun akademik.

Ketua Tim Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah, Ali Ansori mengatakan, pencairan insentif guru agama dan bisyaroh santri penghafal Quran disalurkan melalui Kanwil Kemenag Jateng melalui skema hibah

Insentif untuk guru agama, bisyaroh santri penghafal Quran, dan beasiswa santri dan pengasuh pesantren, adalah komitmen Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin untuk membangun pondasi moral dan ilmu buat masyarakat pesantren.

“Maka insentif ini sebagai salah satu instrumen yang didorong oleh pemprov. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, sehingga insentif yang diberikan belum bisa maksimal. Maka harus dibagi rata,” tegas Gubernur Ahmad Lutfhi beberapa waktu lalu.

Wagub Taj Yasin menambahkan, perhatian pemerintah terhadap pesantren saat ini berada di level yang sangat baik. Mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Upaya ini sebagai bukti perhatian nyata Pemprov Jateng hadir buat penghafal Al-Quran, guru agama, termasuk santri dan pengasuh pesantren untuk mencari ilmu dengan beasiswa.

” Alhamdulillah Pemprov tetap dapat mengalokasikan tali asih, ini sebagai hadiah untuk para penghafal Al-Quran,”ucap Wagub.

Santriwati Ponpes Manba’ul Hikmah Kaliwungu Kendal, Wafiq Salma, mengaku, senang mendapatkan perhatian nyata melalui program bisyaroh penghafal Quran dari Pemprov Jateng.

“Terimakasih kepada pemprov Jateng sudah membantu penghafal Quran. Kami berharap tali asih diberikan untuk tahun-tahun berikutnya,” harap Wafiq, setelah menerima bisarah yang diserahkan Wagub Jateng Taj Yasin, di Ponpes Manba’ul Hikmah, Minggu, 25 Januari 2026. (one/redaksi)

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat membuka acara mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, - ()

Surakarta, infojateng.id – Menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melaksanakan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan dinas serta kelengkapan personel di halaman Mapolresta setempat, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan maksimal jajaran kepolisian dalam menghadapi pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan kendaraan operasional  baik roda dua (R2), roda empat (R4), hingga roda enam (R6) dibariskan secara rapi di lapangan Mako Polresta Surakarta.

Seluruh kendaraan yang nantinya akan digunakan dalam operasi dilakukan pemeriksaan secara detail dan menyeluruh.

Pengecekan meliputi kondisi mesin, sistem pengereman, kelistrikan, lampu rotator, sirine, kondisi ban, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

Untuk memastikan pemeriksaan berjalan profesional dan akurat, Polresta Surakarta menggandeng bengkel rekanan, yakni Bengkel Monte Carlo, guna melakukan pemeriksaan teknis kendaraan.

Kapolresta Surakarta didampingi para Pejabat Utama (PJU), personel Bag Logistik, serta Seksi Propam yang turut melakukan pengecekan kelengkapan perorangan anggota.

Pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan administrasi, sikap tampang, serta perlengkapan dinas yang wajib dibawa saat pelaksanaan patroli dan pengamanan di lapangan.

Selain itu, tim juga menyiapkan checklist terperinci terkait kelengkapan randis dan perlengkapan penunjang kegiatan patroli, seperti rompi, helm, tongkat, jas hujan, hingga alat komunikasi.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala teknis maupun administratif saat pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2026 berlangsung.

Di sela kegiatan, Kapolresta Surakarta menegaskan bahwa pengecekan ini merupakan langkah preventif guna menjamin kesiapan operasional.

“Pengecekan kendaraan ini untuk memastikan kelayakan dan kondisi kendaraan saat digunakan dalam Operasi Ketupat Candi mendatang. Kita ingin seluruh kendaraan dalam kondisi prima sehingga tidak ada hambatan saat bertugas memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat,” ungkap kapolresta.

Lebih lanjut, kapolresta menekankan pentingnya kesiapan personel dan sarana prasarana sebagai faktor utama keberhasilan operasi.

Mengingat Operasi Ketupat Candi merupakan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan mengamankan arus mudik, arus balik, serta rangkaian kegiatan masyarakat selama Idulfitri, maka kesiapan harus dilakukan sejak dini.

Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan seluruh personel dan kendaraan dinas di lingkungan Polresta Surakarta benar-benar siap siaga dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Polresta Surakarta dalam memberikan pelayanan terbaik serta mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Hari Raya Idulfitri 2026. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Tim Penggerak PKK Kabupaten Jepara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Jepara di Pendopo R.A Kartini, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran kader di bulan suci Ramadan, tidak hanya dalam koordinasi program, tetapi juga dalam memperkuat nilai spiritual dan kepedulian sosial.

Ketua TP PKK Kabupaten Jepara, Laila Saidah Witiarso, menuturkan rakor yang dilaksanakan di bulan Ramadan harus dimaknai lebih dari sekadar forum rutin organisasi.

“Rakor di bulan Ramadan menjadi momentum memperkuat ibadah sekaligus kepedulian sosial. Tidak hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi juga sarana penguatan spiritual dan kepedulian lingkungan, terutama terkait isu pengelolaan sampah,” ujar Laila.

Ia menegaskan, persoalan sampah bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal ini, peran kader PKK dinilai sangat strategis untuk membangun kebiasaan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta membudayakan hidup bersih dan sehat, terlebih ketika aktivitas rumah tangga meningkat selama Ramadan.

“Mari jadikan sedekah sampah sebagai kegiatan bernilai. Dari rumah tangga, kita bisa memulai gerakan kecil yang berdampak besar,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Laila juga menyampaikan Program Pokja II, yakni Pojok Baca TP PKK Kabupaten Jepara sebagai ruang literasi ramah anak dan keluarga.

Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi bagi masyarakat.

TP PKK Kecamatan diminta memberikan dukungan berupa donasi buku dari desa-desa di wilayahnya, sementara pengurus kabupaten masing-masing menyumbang dua buku.

Donasi yang diharapkan berupa bacaan edukatif dan inspiratif seperti buku keterampilan, masakan, dongeng anak, serta bacaan keluarga yang layak dan ramah anak.

Selain itu, Laila menegaskan kembali peran strategis Ketua TP PKK Kecamatan sebagai kurator produk unggulan wilayah untuk ditampilkan di Galeri Dekranasda Kabupaten Jepara.

Ia meminta agar proses seleksi dan pendampingan dilakukan secara cermat sehingga produk yang dipamerkan benar-benar berkualitas, menarik, dan memiliki nilai jual tinggi.

“Untuk kategori kerajinan (craft), produk harus unik, mencerminkan kekhasan daerah, estetis, serta memiliki kemasan yang layak display,” pungkasnya.

Sementara untuk wastra, harus memiliki cerita atau filosofi motif, kemasan menarik, dan daya jual yang kuat.

Adapun produk makanan dan minuman wajib memiliki perizinan lengkap seperti NIB, P-IRT, dan sertifikat halal, dengan kemasan aman serta masa kedaluwarsa yang jelas.

Melalui Rakor ini, TP PKK Kabupaten Jepara berharap sinergi antara kabupaten dan kecamatan semakin kuat dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, peduli lingkungan, serta produktif secara ekonomi. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gelaran upacara Tawur Agung Kesanga Nasional 2026 rencananya akan digelar di Candi Prambanan di perbatasan Jateng-DIY (Klaten-Sleman) pada Rabu (18/2/2026).

Upacara itu digelar sehari sebelum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, yang jatuh pada Kamis (19/2/2026).

Ketua Panitia Tawur Agung Nasional 2026, Bibit Hariadi mengatakan,  rangkaian kegiatan gelaran ini dimulai sejak 8 Maret 2026.

Adapun agenda utamannya akan digelar di pelataran Wisnu Mandala, Kompleks Candi Prambanan, pada Rabu 18 Maret 2026.

Selain ritual, kreativitas generasi muda Jawa Tengah akan tampil melalui ogoh-ogoh. Sekitar enam ogoh-ogoh direncanakan ikut pawai budaya di Prambanan.

“Ogoh-ogoh ini karya anak-anak muda Jawa Tengah. Ini kreativitas lokal, sekaligus daya tarik wisata,” kata Bibit saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (26/2/2026).

Bibit memperkirakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, panitia memperkirakan kehadiran 30.000 hingga 35.000 orang dari berbagai daerah, mulai dari Jawa, Lampung, hingga Bali.

Skala tersebut membuat Tawur Agung dipandang memiliki efek berganda. Di satu sisi sebagai ritual spiritual umat Hindu, di sisi lain sebagai magnet pariwisata dan etalase budaya Jawa Tengah.

Panitia juga menilai pemilihan Prambanan memiliki makna strategis. Selain nilai historis dan spiritual, lokasi di perbatasan DIY–Jateng dinilai mampu memperluas dampak ekonomi dan wisata.

“Kami ingin mengangkat budaya Jawa Tengah. Tidak meninggalkan tradisi, tetapi justru menghidupkannya,” ucapnya.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jawa Tengah, Tri Wahono, menegaskan bahwa Tawur Agung di Prambanan tidak dimaksudkan meniru Bali, melainkan menampilkan identitas Jawa Tengah.

Gunungan, simbol yang lekat dengan tradisi Jawa, akan kembali dihadirkan. Nilai wilujengan khas Jawa pun menjadi bagian dari nuansa upacara.

“Kita tidak pernah mengangkat konsep Bali. Jawa Tengah punya tradisi sendiri. Gunungan menjadi ikon budaya kita, berkahnya nanti dibagi bersama,” ujar Tri Wahono.

Bagi panitia, pendekatan ini bukan sekadar estetika budaya, melainkan upaya menghidupkan kembali tradisi lokal di ruang publik. Tawur Agung, dalam konteks ini, menjadi panggung kebudayaan.

Perayaan Hari Suci Nyepi tahun ini mengusung tema “Vasudaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga.”

Tema tersebut menekankan nilai persaudaraan universal, toleransi, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian bumi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan akan mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dukungan pemerintah tidak berhenti pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menitikberatkan pada empat hal krusial, yakni kesakralan ritual, ketertiban acara, keamanan peserta, dan kelestarian kawasan cagar budaya.

“Pemprov Jateng mendukung pelaksanaan Tawur Agung Nasional, dengan tetap menjaga kesakralan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian kawasan Prambanan,” tegas Ahmad Luthfi.

Ia berharap gaung kegiatan ini memperkuat citra Jawa Tengah sebagai provinsi yang inklusif dan berbudaya. Menanggapi undangan panitia, gubernur memastikan kehadirannya.

“Nggih, saya datang nanti,” katanya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakilnya Taj Yasin Maimoen, mulai menyiapkan berbagai layanan yang menjadi tujuan favorit pemudik pada Lebaran 2026. Dari posko Idulfitri, hingga inspeksi keselamatan kendaraan umum.

Diperkirakan, sebanyak 38,71 juta orang akan pulang kampung ke Jawa Tengah pada hari raya tahun ini.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah, Arief Djatmiko. Menurutnya angka 38,71 juta pemudik merupakan hasil survei nasional, yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

Secara internal, pihaknya memprediksi sekitar 17,7 juta orang akan melintas dan masuk ke wilayah Jateng.

Arief menyebut, prediksi tersebut menjadi dasar langkah antisipasi, guna mengoptimalkan layanan.

“Yang masuk Jawa Tengah jumlahnya cukup besar. Secara nasional, lebih dari 40 persen pemudik menjadikan Jawa Tengah sebagai tujuan utama,” ujar Arief, saat Jateng Bicara di Studio Jateng Radio, Banyumanik, Kamis (26/2/2026).

Untuk memaksimalkan layanan, posko Lebaran akan beroperasi lebih lama, yakni mulai H-8 (13 Maret) hingga H+7 atau 30 Maret 2026.

Langkah itu diambil untuk mengantisipasi puncak arus mudik, yang diprediksi terjadi pada 14 dan 17 Maret 2026.

Posko akan memantau titik-titik rawan melalui CCTV di pusat keramaian, seperti Pasar Gombong, serta jalur utama Simpang Ketanggungan, Simpang Lingkar Bumiayu, Simpang Wangon, Simpang Buntu, Simpang Bawen, Exit Tol Prambanan, kawasan wisata Bandungan, Simpang Dieng, hingga Bayeman–Purbalingga.

Selain memantau kepadatan lalu lintas, perangkat pengindera jarak jauh juga difungsikan untuk memantau kondisi cuaca, mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Tengah masih tinggi.

Akses CCTV daring nantinya dapat dimanfaatkan pemudik, untuk memantau kondisi lalu lintas dan kesiapan infrastruktur jalan.

Terkait kondisi jalan, Dishub telah berkoordinasi dengan DPUPR guna memastikan kemantapan jalan provinsi. Perbaikan terus dilakukan, menyusul penurunan kualitas aspal akibat hujan.

Untuk inspeksi kendaraan atau ramp check, Arief menegaskan pemeriksaan akan dilakukan ketat. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat laik jalan, tidak diizinkan beroperasi.

Pemeriksaan berlaku menyeluruh, baik untuk bus umum, armada mudik gratis Pemprov Jateng, Terminal Tipe B yang dikelola provinsi, maupun Terminal Tipe A yang dikelola pemerintah pusat. Pengawasan juga diperluas ke titik rawan dan kawasan wisata.

“Ramp check dilakukan H-1 sebelum keberangkatan. Misalnya berangkat 28 Maret, dicek 27 Maret. Jika tidak laik, pasti tidak jalan,” tegasnya.

Dalam rilis Kementerian Perhubungan, pergerakan terbesar pemudik berasal dari Jawa Barat (30,97 juta orang), diikuti DKI Jakarta (19,93 juta orang), dan Jawa Timur (17,12 juta orang).

Dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah (38,71 juta orang), disusul Jawa Timur (27,29 juta orang), dan Jawa Barat (25,09 juta orang).

Berdasarkan survei BKT Kemenhub, moda transportasi yang paling dominan digunakan adalah mobil pribadi (76,24 juta orang), sepeda motor (24,08 juta orang), dan bus (23,34 juta orang).

Pengguna mobil mayoritas memilih jalan tol (50,63 juta orang), sedangkan pengguna sepeda motor cenderung melalui jalur alternatif nonutama (8,65 juta orang).

Oleh karenanya, Arief mengimbau pemudik untuk selalu mengutamakan keselamatan.

“Jika menggunakan kendaraan umum, pastikan laik jalan. Jika membawa kendaraan pribadi, siapkan kesehatan, fisik, dan kondisi kendaraan. Taatilah aturan lalu lintas,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Sragen, infojateng.id – Polres Sragen menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama Insan Pers dan Santunan Anak Yatim dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Ke-80 Tahun 2026, Rabu (25/2/2026) sore.

Suasana hangat, penuh keakraban dan nilai kemanusiaan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah itu digelar di Hall Sibara Polres Sragen.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indyasari, didampingi Wakapolres Kompol Nunung Farmadi, para pejabat utama, perwira, anggota Polres Sragen, pengurus Bhayangkari, insan pers, serta dihadiri 20 anak yatim yang menjadi pusat perhatian dan kepedulian sosial dalam kegiatan ini.

Nuansa kebersamaan begitu terasa sejak awal acara. Bukan sekadar agenda seremonial, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang sarat makna antara Polri, insan pers, dan masyarakat.

Senyum anak-anak yatim, kehangatan dialog, serta suasana religius menjadikan Ramadan sore itu terasa lebih bermakna.

Dalam sambutannya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indyasari menegaskan bahwa insan pers merupakan mitra strategis Polri yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas kamtibmas melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan menyejukkan.

“Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa saling percaya,” ungkap kapolres.

Lebih lanjut, kapolres juga menyampaikan bahwa Polri dalam waktu dekat akan menghadapi agenda nasional besar, yakni pengamanan Hari Raya Idulfitri melalui Operasi Ketupat.

Ia menekankan pentingnya dukungan insan pers dalam menyampaikan informasi yang bertanggung jawab kepada masyarakat demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

“Keberhasilan Operasi Ketupat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel Polri, tetapi juga oleh peran aktif rekan-rekan media dalam membangun kesadaran dan ketenangan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan wartawan senior, Anindito, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Sragen beserta jajaran atas komitmen yang konsisten dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan insan pers.

“Sinergi yang terjalin selama ini berjalan dengan baik, penuh komunikasi dan saling mendukung. Harapan kami, hubungan ini terus terjaga dan semakin solid demi Sragen yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Rangkaian acara semakin khidmat dengan pemotongan tumpeng peringatan Hari Pers Nasional, penyerahan bingkisan secara simbolis kepada wartawan, serta santunan kepada anak-anak yatim.

Momen tersebut menjadi simbol kepedulian, kebersamaan, dan empati sosial Polres Sragen terhadap sesama.

Acara ditutup dengan doa berbuka puasa, ramah tamah. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif, meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta yang hadir. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengunjungi Museum Kartini Jepara, Rabu (25/2/2026).

Kunjungan yang didampingi Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wabup M Ibnu Hajar ini menjadi momentum penting penguatan komitmen pelestarian sejarah sekaligus pengembangan literasi di Kabupaten Jepara.

Tak hanya itu, Museum Kartini juga diproyeksikan menjadi pusat studi perempuan.

Dalam kunjungan tersebut, Saan Mustopa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang menjadikan pendopo yang sebelumnya merupakan rumah dinas Bupati sebagai Museum Kartini.

“Ini bupatinya rela untuk tidak menempati lagi. Ini menjadi sebuah komitmen penghargaan terhadap leluhur yang terus diabadikan melalui museum Kartini,” ujar Saan, Rabu (25/2/2026).

Saan menegaskan, menjaga warisan leluhur adalah tanggung jawab bersama, terlebih sosok R.A. Kartini yang dikenal sebagai pahlawan dalam dunia literasi dan emansipasi perempuan.

“Kita tentu mengapresiasi sikap bupati. Kemudian penting kita menjaga warisan leluhur. Apalagi Ibu Kartini. Kita semua tahu dalam literatur sejarah sebagai apa. Ini adalah pahlawan dalam dunia literasi,” tambahnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kartini, Saan juga menyerahkan bantuan mobil Taman Baca Masyarakat (TBM) sebagai simbol penguatan literasi di daerah.

Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya penghapusan pajak buku guna meningkatkan minat baca masyarakat.

“Kami terus mendukung semua langkah yang hari ini dilakukan. Salah satunya tadi kita berupaya untuk tidak ada pajak buku agar meningkatkan minat baca masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan bahwa Museum Kartini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang refleksi nilai-nilai perjuangan yang hingga kini masih sangat relevan.

“Yang harus kita pahami adalah bahwa sampai hari ini apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini masih sangat relevan,” ujarnya.

Ia menyoroti nilai kebebasan, kemandirian, dan kemampuan perempuan untuk tampil di depan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kebebasan perempuan, kemandirian perempuan, dan kemampuan perempuan untuk kemudian berada di depan. Termasuk memperjuangkan nilai-nilai, bukan hanya nilai perjuangan tapi yang paling penting nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Ke depan, Museum Kartini juga diproyeksikan menjadi pusat studi perempuan yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menjadi ruang diskusi, penelitian, dan penguatan kapasitas perempuan.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan rasa hormat atas kunjungan tersebut.

Ia berharap dukungan dari DPR dan MPR RI dapat mempercepat realisasi sejumlah usulan yang telah diajukan demi kemajuan masyarakat Jepara.

“Kami merasa terhormat dengan kedatangan Pak Saan dan Bu Rerie yang memperhatikan museum. Kami mengajukan beberapa usulan. Semoga bisa terealisasi untuk masyarakat Jepara,” ujar Witiarso.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi Jepara sebagai kota literasi dan pusat pengembangan nilai-nilai perjuangan perempuan yang diwariskan R.A. Kartini. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Upaya mengangkat kembali martabat Ratu Kalinyamat disebut sebagai proses panjang melawan stigma berabad-abad.

Stigma itu muncul dari label erotik dalam lakon ketoprak hingga narasi konflik pesisir dan pedalaman.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Forum Sejarah dan Budaya Ratu Kalinyamat bertajuk kepemimpinan perempuan untuk masa depan bangsa yang digelar di Pendopo Kartini Jepara, Rabu (25/2/2026).

Lestari mengatakan perjuangan menjadikan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional tidak mudah. Timnya bersama Pemkab Jepara mengusulkan gelar itu sejak 2007.

“Kita sudah berbahagia berhasil memperjuangkan Ratu Kalinyamat mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional. Bukan hal yang mudah,” ujarnya.

Ia menyebut nama Ratu Kalinyamat lama dilekatkan dengan citra negatif. Salah satunya melalui judul lakon ketoprak yang populer di pantai utara Jawa.

Menurut dia, ketika tim mencari referensi akademik, yang muncul justru kajian tentang erotisme. Sosoknya kerap digambarkan mistis dan tidak rasional.

Lestari menilai narasi itu tidak lepas dari dinamika politik masa lalu. Termasuk perpindahan pusat kekuasaan dari pesisir ke pedalaman. Ia juga menyinggung praktik politik pecah belah pada masa kolonial.

Dalam proses pengusulan gelar, tim peneliti diminta membuktikan bahwa Ratu Kalinyamat bukan mitos. Tantangan utamanya adalah ketiadaan bukti primer.

Tim kemudian menjalin kerja sama akademik. Mereka menemukan delapan sumber primer di University of Porto, Portugal.

Dokumen itu berupa laporan misionaris kepada raja Portugis pada abad ke-16.

Catatan tersebut menyebut armada Ratu Kalinyamat mencapai sekitar 300 kapal. Prajuritnya disebut berjumlah sekitar 15.000 orang. Ia juga memimpin empat ekspedisi ke Malaka pada 1551 hingga 1568.

“Buktikan bahwa Ratu Kalinyamat itu bukan dongeng. Bukan mitos,” kata Lestari mengutip tantangan dari para sejarawan.

Selain memimpin perlawanan bersenjata, ia dinilai mampu membangun aliansi dari Aceh hingga Hitu. Pada masanya, Jepara berkembang sebagai bandar dagang penting.

Jejak akulturasi juga terlihat di Masjid Mantingan. Bangunan itu memadukan unsur Islam, Hindu, dan Tiongkok. Ia menilai kepemimpinan perempuan mampu melahirkan peradaban.

Forum tersebut turut dihadiri Bupati Jepara Witiarso Utomo, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Manggar Sari Ayuati.

Bupati Jepara menyatakan forum ini menjadi ruang refleksi. Ia mengaku meneladani keberanian dan integritas Ratu Kalinyamat dalam memimpin.

“Kalau sekarang ini saya tidak ada yang dilawan karena penjajah tidak ada. Yang menjadi pertanyaan buat diri saya sendiri, apakah saya juga berani seperti beliau melawan diri saya sendiri untuk bisa mensejahterakan masyarakat Jepara,” ujarnya.

Manggar Sari Ayuati, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X menyatakan dukungan terhadap penguatan kajian sejarah. Termasuk pelestarian warisan budaya di Jepara.

Forum ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menghadirkan Dekranasda Modest & Iftar Festival (D’Modifest) 2026, di Atrium The Park Mall Semarang, 27 Februari hingga 1 Maret 2026.

Kegiatan tersebut sebagai pilihan kegiatan menarik untuk mengisi akhir pekan, sekaligus ngabuburit saat Ramadan.

Kepala Disperindag Jateng, July Emmylia menyampaikan, D’Modifest Jateng 2026 menjadi momentum strategis untuk mendorong promosi produk UMKM syariah, khususnya sektor modest fashion dan kuliner halal yang terus berkembang.

Kegiatan itu juga untuk mendukung program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi ramah muslim melalui penguatan pariwisata halal.

Ditambahkan, pada gelaran D’Modifest, pengunjung akan disuguhi dengan berbagai sajian menarik. Mulai bazar UMKM kuliner halal dan pameran busana muslim dari 35 kabupaten/kota, fashion show, beragam perlombaan seru, talkshow keperempuanan, hingga hiburan kesenian.

Event D’Modifest Jateng 2026 akan dibuka Gubernur Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, serta Ketua Derkanasda Jateng Nawal Arafah Yasin, pada Jumat (27/2/2026) sore.

“Pada hari tersebut juga ada fashion show siswa SLB Kota Semarang dan Kepala OPD Pemprov Jateng. Suasana Ramadan juga akan semakin semarak dengan lomba hadroh antar-OPD dan BUMD Jateng, serta lomba tung-tung sahur antarpondok pesantren,” terang Emmy, saat dikonfirmasi Rabu (25/2/2026).

Memasuki hari kedua, Sabtu (28/2/2026), akan digelar lomba antar pelajar SMA/SMK se-Jateng, tutorial make up, serta peragaan busana, yang menampilkan Ketua Dekranasda Jateng dan Ketua Dekranasda 35 kabupaten/kota, beserta istri pimpinan Forkopimda Jateng.

Sebelumnya, akan dilangsungkan Talkshow Opini (Obrolan Perempuan Terkini) bertema “Dari Hati ke Karya: Spirit Ramadan dalam Produk Lokal”, dengan menghadirkan Ketua Dekranasda Jateng Nawal Arafah Yasin, Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Bachsin, serta sejumlah narasumber lainnya.

Sementara pada hari terakhir, Minggu (1/3/2026), pengunjung dapat mengikuti tutorial hijab modern dan color analysis.

Puncak acara akan ditandai dengan penampilan para pemenang lomba hadroh, band, dan tung-tung sahur sekaligus penyerahan hadiah.

Menurut Emmy, tren busana muslim saat ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dan semakin menjadi preferensi masyarakat.

Hal itu membuka peluang pasar yang luas, sehingga perlu didukung melalui promosi dan kolaborasi lintas daerah.

Melalui D’Modifest Jateng 2026, diharapkan UMKM syariah lokal semakin memperoleh ruang promosi yang luas serta memperkuat ekosistem ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan budaya lokal.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meramaikan Dekranasda Modest & Iftar Fest akhir pekan ini. Kehadiran masyarakat adalah dukungan penting bagi pengembangan UMKM syariah lokal,” tandas Emmy. (eko/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas sinergi aparat dalam keberhasilannya mengungkap kasus tindak pidana kepabeanan, berupa penyelundupan ekspor kratom di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Ia menegaskan, dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penegakan aturan di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah, kami sangat mendukung ditegakkannya aturan-aturan yang berkaitan dengan kepabeanan, ekspor, dan impor. Penegakan yang tegas dan transparan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Taj Yasin saat menghadiri konferensi press di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Kota Semarang pada Rabu, 25 Februari 2026.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, transparansi dalam pengawasan lalu lintas perdagangan, baik antarwilayah maupun antarnegara, memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen dan regulasi yang berlaku.

Gus Yasin turut menyinggung komoditas kratom yang saat ini masih memerlukan pengawasan ketat. Meski perdagangan domestiknya belum memiliki aturan yang sepenuhnya pasti, ketentuan ekspor dan impor kratom telah diatur secara khusus.

“Kratom ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi manfaat dan dampaknya tetap harus melalui tahapan uji. Karena itu, pengawasannya harus benar-benar diperkuat,” katanya.

Dalam kasus tersebut, aparat berhasil menggagalkan upaya ekspor 90.200 kilogram kratom dalam kemasan bags foodstuff coffe yang rencananya akan dikirim ke India. Kratom tersebut berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Wagub menilai, besarnya jumlah barang yang diamankan menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga integritas perdagangan.

“Dengan penegakan yang konsisten, target-target Pelabuhan Tanjung Emas tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui. Ini menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Agus Yulianto menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari hasil intelijen yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik pada September 2025.

Barang yang semula diberitahukan dalam dokumen sebagai “foodstuff coffee” ternyata berisi rajangan daun berwarna hijau.

Petugas menemukan ketidaksesuaian jumlah kemasan, yakni 3.608 bags, serta indikasi pemalsuan dokumen. Hasil uji laboratorium kemudian memastikan bahwa barang tersebut adalah kratom (Mitragyna speciosa).

Berdasarkan hasil penyidikan, Bea Cukai menetapkan empat tersangka, masing-masing berinisial WI, AS, ME, dan MR. Para tersangka diduga memalsukan dokumen pelengkap pabean dengan mengubah keterangan barang guna mengelabui petugas.

“Modus operandi yang digunakan adalah mengubah dokumen asli dari kratom menjadi foodstuff coffee. Total nilai barang diperkirakan mencapai Rp4,96 miliar,” jelas Agus.

Berkas perkara terhadap para tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain memaparkan pengungkapan kasus, Bea Cukai Tanjung Emas juga mencatat capaian kinerja positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Realisasi penerimaan mencapai Rp2,32 triliun atau 111,78 persen dari target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 3,03 persen.

Dari sisi pengawasan, sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan 598 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan total nilai barang mencapai Rp87,43 miliar. Agus menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pengawasan dan pelayanan yang berjalan optimal.

Sebagai informasi, kratom atau Mitragyna speciosa merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Daunnya mengandung senyawa aktif yang dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan efek stimulan maupun sedatif, tergantung dosis penggunaannya.

Di sejumlah negara, kratom dimanfaatkan untuk kepentingan riset, herbal, maupun farmasi, namun juga menjadi perhatian karena potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, peredaran dan tata niaga kratom di berbagai negara, termasuk Indonesia, diatur secara ketat melalui ketentuan ekspor dan impor.(one/redaksi)

Batang, infojateng.id – Kepala daerah se- 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, kompak mendukung Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah), yang diluncurkan di Pantai Jodo, Desa Kalirejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Selasa (24/2/2026).

Aksi yang bertepatan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tersebut dipusatkan di Batang, dan diikuti serentak oleh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Para pemimpin daerah menyampaikan dukungan langsung, melalui dialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi – Taj Yasin, yang diselenggarakan secara daring, dalam acara tersebut.

Secara berurutan, setiap kepala daerah menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Gerakan Jawa Tengah ASRI  ini.

Wakil Gubernur Taj Yasin membuka dialog dengan menyapa kabupaten Brebes yang melaksanakan kegiatan bersih di sepanjang pantura hingga menghasilkan sampah 4 – 5 ton.

“Semangat terus, dan gunakan momentum ini untuk menjadi kebiasaan bersih-bersih,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya dari Batang.

Demikian juga kabupaten Demak, Blora, Kudus, dan Pemalang. Mereka menegaskan komitmen dukungannya dengan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di wilayah masing-masing.

“Di Kabupaten Kudus, kami sudah menyampaikan sesuai edaran gubernur, agar setiap kantor wajib membuat biopori. Untuk ASN wajib pilah sampah di lingkungan masing-masing,” jelas Bupati Kudus Sam’ani Intakoris.

Hal senada disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Pihaknya telah membentuk Satgas Berlian (Bersih Sungai Lingkungan), yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sungai. Dia mengatakan, sampah di Kota Semarang acap menjadi penyebab banjir.

“Kendala kami adalah ketersediaan alat berat yang belum sebanding dengan volume sampah,” terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengajak kabupaten/kota yang memiliki tepian pantai agar memasang kubus apung, yang berguna sebagai alat penyekat sampah.

“Setiap hari ada petugas yang mengangkat sampah yang terkumpul, sehingga perairan bersih dari sampah,” kata Dedy.

Bupati Temanggung Agus Setyawan dalam kesempatan itu memamerkan Desa Ketitang. Yang sudah zero waste dan memiliki program Gestapu (Gerakan Satu Menit Menyapu), hingga membawanya meraih penghargaan nasional.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, dirinya baru saja selesai memimpin curve di Pantai Indah Kemangi, Jungsemi.

Pada kesempatan itu dia juga memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi menjaring aspirasi warga.

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan pihaknya menggunakan 1.000 kantong guna ulang untuk mengumpulkan sampah, dalam rangka Gerakan Jawa Tengah ASRI.

Selain itu juga menebar bibit ikan tawes di perairan umum, dan membuat sumur teba untuk memisahkan sampah organik dan anorganik.

“Jaga Tirta merupakan gerakan menjaga kebersihan sungai di Salatiga. Kami juga menjaga keindahan kota dengan angrekisasi di setiap sudut kota,” jelasnya.

Kepada Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, Gubernur Ahmad Luthfi memberikan perhatian khusus, karena PLTSa Putri Cempa di Solo sudah ada investor dari Dubai yang tertarik dalam pengelolaan sampah di Soloraya.

“Harus ada action plan, karena sudah ada investor dari Dubai yang tertarik  mengerjakan sampah di Soloraya,” katanya.

Sedangkan Bupati Kebumen Lilis Nuryani berharap ada penanaman mangrove di kawasan Pantai Logending.

Menanggapi permintaan tersebut, Ahmad Luthfi pun meminta agar ke depan ada aksi penanaman mangrove yang dipusatkan di Kebumen.

Dalam sambutannya, Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan, pihaknya sangat bangga Pantai Jodo menjadi tuan rumah dimulainya Gerakan Jawa Tengah ASRI. Terlebih, Batang memiliki garis pantai 38,5 km.

Menurutnya, momentum tersebut sangat tepat untuk dijadikan komitmen bersama daerah lain dalam menjaga kebersihan di wilayah hilir.

Ahmad Luthfi dan Gus Yasin mendengarkan dengan seksama, hingga seluruh kepala daerah di 35 kabupaten/kota usai memberikan paparan singkat kegiatan mereka. Keduanya memberikan apresiasi terhadap antusiasme kepala daerah. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id –Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dalam menangani persoalan sampah dari hulu hingga hilir.

Kegiatan HPSN digelar di Pantai Tirta Samudera Bandengan, pada Selasa (24/2/2026), diawali dengan penanaman 20 pohon di kawasan pesisir, terdiri dari 10 pohon cemara laut dan 10 pohon ketapang.

Penanaman ini menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya menjaga ekosistem pantai dari ancaman abrasi.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan bahwa peringatan Hari Peduli Sampah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan gerakan kolektif yang harus diwujudkan dalam aksi nyata.

“Kegiatan ini menjadi gerakan bersama untuk menjawab persoalan nyata yang kita hadapi setiap hari, yaitu sampah,” ujar Witiarso.

Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Jepara tidak tinggal diam. Sepanjang tahun 2023–2024, telah dibangun 14 unit Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah.

Selain itu, kapasitas pengolahan sampah terus ditingkatkan. Saat ini, lebih dari 28 ribu ton sampah per tahun berhasil diolah menjadi kompos dan bahan baku daur ulang.

Mulai tahun 2026, Pemkab Jepara juga akan memperkuat kebijakan pengurangan residu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah.

Tak hanya fokus pada pengurangan dan daur ulang, Pemkab Jepara juga mulai mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

Bupati mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan investor pengolahan sampah menjadi energi, termasuk perusahaan teknologi lingkungan dari Tiongkok. Kerja sama ini diarahkan untuk mengolah residu menjadi energi terbarukan.

“Ke depan, residu tidak lagi hanya ditimbun. Residu akan diproses dengan teknologi,” tegasnya.

Jepara juga akan mendapatkan dukungan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) berkapasitas 100 ton per hari sebagai hibah dari Kementerian PUPR.

Fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Meski demikian, Witiarso menekankan bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, kunci keberhasilan tetap terletak pada perubahan perilaku masyarakat.

“Ini adalah langkah strategis. Tapi saya tegaskan, bahwa teknologi tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku,” pungkasnya.

Melalui peringatan Hari Peduli Sampah di Pantai Tirta Samudera Bandengan, Pemkab Jepara berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk memilah, mengurangi, dan mengelola sampah dari rumah tangga semakin meningkat demi Jepara yang bersih dan lestari. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Musim panen padi periode Oktober-Maret 2025/2026 di Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing mulai berlangsung sejak sekitar dua minggu terakhir.

Panen raya ini menjadi salah satu yang pertama di wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gringsing M. Ariesna P menyampaikan, luas lahan panen di Desa Sidorejo mencapai sekitar 153 hektar, sementara total luas lahan panen di Kecamatan Gringsing mencapai kurang lebih 1.200 hektar.

“Sidorejo termasuk yang pertama mulai panen. Untuk produktivitas rata-rata di wilayah ini masih dalam kondisi normal, yakni sekitar 6 sampai 7 ton per hektar atau rata-rata 6,5 ton per hektar,” kata Ariesna saat ditemui di lokasi panen Desa Sidorejo, Selasa (24/2/2026).

Dengan capaian tersebut, estimasi produksi gabah kering panen di Desa Sidorejo diperkirakan mencapai lebih dari 900 ton dari total luas lahan yang ada.

Menurut dia, mayoritas petani di wilayah tersebut menanam varietas padi Inpari 32.

Proses panen juga telah memanfaatkan teknologi modern berupa mesin Combine Rice Harvester besar yang mulai digunakan sejak 2025.

“Alhamdulillah panen kali ini sudah dibantu alat mesin panen Combine Rice Harvester sehingga proses panen menjadi lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.

Sementara itu, harga gabah kering panen di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp7.100,00 hingga Rp7.300,00 per kilogram.

Harga tersebut masih berada di atas harga Serapan Gabah Petani (Sergap), sehingga sebagian besar gabah diserap oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun penebas lokal.

“Pembeli dari luar daerah, seperti Demak, untuk sementara cenderung menahan diri karena kondisi cuaca yang masih sering hujan serta harga gabah yang relatif tinggi,” jelasnya.

Ketua Gapoktan Tunggorono Desa Sidorejo, Suwartono mengatakan, hasil panen tahun ini masih cukup baik meski menghadapi tantangan cuaca ekstrem.

“Alhamdulillah, walaupun curah hujan cukup tinggi, untuk Sidorejo hasil panennya masih baik. Rata-rata masih bisa mencapai sekitar 6 sampai 6,5 ton per hektar,” tutur dia.

Ia menambahkan, kendala utama yang dihadapi petani pada musim tanam kali ini adalah serangan hama, terutama tikus dan sundep. Namun, ketersediaan pupuk bagi petani disebut masih relatif lancar.

Ariesna menambahkan, bahwa capaian Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut tetap terpenuhi meski menghadapi berbagai tantangan, seperti curah hujan tinggi dan serangan hama.

“Dukungan sarana produksi pertanian serta program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan turut membantu petani tetap dapat melakukan panen dengan hasil yang cukup baik,” jelasnya.

Dengan berbagai kondisi yang ada, petani masih bisa merasakan hasil panen yang cukup baik, baik dari sisi produksi maupun harga gabah yang saat ini masih relatif tinggi. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota menggelar aksi bersih sampah di Pantai Jodo, Kabupaten Batang, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menekan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan sampah di Jawa Tengah perlu langkah nyata dari seluruh daerah, tidak hanya sebatas penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU).

Hingga saat ini baru 16 kabupaten/kota yang telah melakukan MoU terkait pengelolaan sampah. Namun, langkah tersebut harus segera diikuti dengan rencana aksi yang jelas.

“Jangan hanya sebatas MoU, tetapi harus ada action plan. Besok saya akan rapat dengan Menko, jadi saya minta para bupati dan wali kota segera memberikan data terkait sampah untuk kita bawa ke Jakarta,” jelas Luthfi.

Ia menjelaskan, produksi sampah di Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 6,36 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 60 persen yang dapat diproses, sementara sisanya belum tertangani secara optimal.

Karena itu, penanganan darurat sampah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan target pada 2029 Indonesia dapat mencapai kondisi zero sampah.

Luthfi juga menegaskan, bahwa Gerakan Jateng Asri yang melibatkan 35 kabupaten/kota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi gerakan edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap persoalan sampah.

“Kegiatan ini harus menjadi budaya bersama, bahwa sampah adalah persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama,” terangnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong program penghijauan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Hal ini dilakukan mengingat sekitar 920 kilometer garis pantai di Jawa Tengah terdampak rob.

Ia juga meminta kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir untuk kembali menggalakkan penanaman mangrove.

Targetnya, penanaman mangrove dan tanaman pesisir dapat mencapai sekitar dua juta pohon.

Menurut Luthfi, upaya tersebut tidak hanya untuk menjaga lingkungan pesisir, tetapi juga sebagai langkah pencegahan bencana sekaligus mendukung pengendalian sampah di wilayah pantai.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, Pemkab Batang mendukung penuh gerakan penanganan sampah dari hulu hingga hilir melalui program kebersihan yang lebih masif.

Menurut dia, kegiatan bersih-bersih lingkungan sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap Jumat pagi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Ke depan akan kita masifkan lagi sampai ke tingkat kecamatan maupun desa. Apalagi menjelang Idul Fitri, kegiatan bersih-bersih akan kita lakukan secara rutin,” tegas bupati.

Bupati Faiz juga menjelaskan bahwa produksi sampah di Kabupaten Batang mencapai sekitar 428 ton per hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Batang menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul dengan kapasitas 100 hingga 120 ton per hari.

Saat ini, lanjut dia, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan dan perencanaan teknis, dengan target pembangunan dimulai pada Agustus dan diperkirakan selesai pada 2027.

“TPST Sentul nantinya diproyeksikan dapat melayani sekitar empat hingga lima kecamatan. Sementara itu, sebagian sampah lainnya masih akan ditangani di TPA Randukuning,” ungkapnya.

Pemkab Batang juga berencana bekerja sama dengan wilayah Pekalongan Raya serta pihak swasta dalam pengelolaan sampah, termasuk pengiriman sebagian sampah ke Pekalongan.

“Dengan langkah tersebut, kami optimistis sekitar 80 sampai 85 persen persoalan sampah di Kabupaten Batang bisa terselesaikan,” ujar Faiz.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di kawasan perkotaan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sejak tingkat kelurahan dan desa.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat turut terlibat membersihkan sampah di kawasan Pantai Jodo. (eko/redaksi)

Cilacap, infojateng.id – Sedikitnya 25.000 orang dari berbagai unsur masyarakat mengikuti Aksi Bersih Sampah Jateng Asri (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah) tingkat Kabupaten Cilacap, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Titik Nol Cilacap, Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Alun-alun Cilacap itu merupakan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.

Aksi serentak juga digelar di lingkungan perkantoran, kampus, sekolah, rumah sakit, kecamatan, desa, serta permukiman warga di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, Achmad Nurlaeli, mengatakan aksi tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri sekaligus memperkuat pengelolaan sampah di daerah.

“Aksi Bersih Sampah Jawa Tengah Asri 2026 mendukung gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Cilacap. Kami mendorong pengurangan sampah berbasis kearifan lokal serta transformasi pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan,” ujar Achmad dalam laporannya.

Menurut dia, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan ruang publik yang aman, bersih, dan tertata.

Selain itu, aksi tersebut memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

Peserta aksi terdiri dari unsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BUMN, BUMD, pelajar, mahasiswa, komunitas peduli sampah dan lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga relawan.

Hadir pula Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono, beserta para kepala OPD.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sadmoko Danardono menegaskan, partisipasi ribuan peserta menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan telah tumbuh sebagai kesadaran bersama.

Momentum Ramadan, lanjutnya, justru memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial.

“Masalah sampah adalah persoalan serius yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan kerja kolektif dan partisipasi aktif seluruh masyarakat,” kata sekda membacakan sambutan bupati.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak membangun budaya hidup bersih dan disiplin dalam pengelolaan sampah, tidak hanya saat kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari.

Bupati juga mendorong penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) mulai dari tingkat rumah tangga.

“Jika setiap rumah tangga mampu mengurangi dan mengelola sampah dengan baik, beban lingkungan akan berkurang signifikan dan Cilacap yang bersih, sehat, serta indah dapat terwujud,” ujarnya.

Tidak hanya di Cilacap, kegiatan yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dan Gubernur Jawa Tengah ini juga dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten/kota, dengan pusat kegiatan tingkat provinsi di Batang.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi bersama Gubernur yang dilakukan secara daring bersama Bupati dan Walikota seluruh Jawa Tengah. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Sebanyak 200 dosen Pendidikan Pancasila dari 108 perguruan tinggi di Indonesia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Selama tiga hari, para akademisi ini tidak hanya berdiskusi soal materi ajar, tetapi juga strategi membentuk karakter mahasiswa.

Pelatihan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menjadi ruang konsolidasi penting bagi dosen Pancasila, di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, peran dosen sangat krusial, karena nilai-nilai Pancasila pertama kali dikonstruksikan secara sistematis di bangku kuliah.

Menurutnya, mahasiswa bukan sekadar peserta didik, melainkan calon pemimpin masa depan.

Karena itu, ideologi Pancasila harus tertanam kuat, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai sikap dan tindakan.

Hal itu disampaikan sekda saat acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Khusus Bagi Dosen Pendidikan Pancasila Angkatan V di Hotel Novotel Semarang, Selasa (24/2/2026).

“Nilai ideologi Pancasila itu harus tertanam di teman-teman kita di mahasiswa,” tegas Sumarno.

Ia menegaskan, penguatan ideologi Pancasila memiliki kaitan langsung dengan kondusivitas wilayah.

Apalagi, kata dia, persatuan dan stabilitas sosial menjadi prasyarat utama pembangunan.

Sumarno juga menyoroti pentingnya pendekatan trainer of trainers dalam diklat tersebut.

Dengan model ini, para dosen diharapkan mampu memperluas jangkauan pembinaan ideologi secara lebih masif di lingkungan kampus masing-masing.

“Kami berharap bahwa dengan pelatih ini embrio akan berkembang, akan menyebar ke seluruh masyarakat khususnya Jawa Tengah dan kami sangat membutuhkan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menyebut pembinaan ideologi Pancasila kini telah diperkuat melalui buku teks utama yang diterbitkan BPIP bersama kementerian terkait.

Buku tersebut, lanjutnya, telah digunakan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SLTA. BPIP saat ini tengah menyiapkan buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi.

Dalam kesempatan itu, Yudian menyoroti Kota Semarang sebagai salah satu daerah dengan implementasi Pendidikan Pancasila yang sangat masif.

“Semarang hampir mencapai 98 persen dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila berbasis buku teks utama. Ini capaian yang patut diapresiasi,” katanya.

Diklat Angkatan V ini diikuti 200 dosen, dengan komposisi 140 peserta dari luar Kota Semarang dan 60 dosen dari Semarang.

Selama pelatihan, peserta difokuskan pada penguatan kemampuan mengonstruksikan karakter Pancasila melalui aspek pengetahuan, disposisi, dan tindakan, khususnya dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Pancasila.

Melalui forum ini, diharapkan dosen tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga motor penggerak internalisasi nilai Pancasila di lingkungan akademik. (eko/redaksi)

Kota Pekalongan, infojateng.id – Sosialisasi bagi penjamah makanan sekolah kembali dilaksanakan dengan melibatkan guru pembina kantin serta pengelola kantin dari SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, dan SMKN 4 kembali dilakukan. Itu dalam rangka meningkatkan pembinaan sekolah sehat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemenuhan standar kantin sehat di lingkungan sekolah menengah kejuruan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan, Puji Winarti melalui Sanitarian Muda setempat, Maysaroh yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan, bahwa latar belakang pelaksanaan sosialisasi ini tidak terlepas dari komitmen bersama untuk memperkuat unsur sekolah sehat, khususnya pada aspek kantin sehat.

“Dalam rangka meningkatkan pembinaan sekolah sehat, salah satu unsurnya adalah kantin sehat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan berkelanjutan kepada guru pembina dan pengelola kantin,” jelas Maysaroh, Senin (23/2/2026).

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini awalnya diinisiasi oleh Kepala SMKN 2 melalui program Sakpore Berhias yang artinya Spiritual, Aktual, Kompeten, Orientasi Global, Revolusi Industri, dan Excellent, Bersih, Hijau, Asri, dan Sehat.

Program tersebut mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik dan kompetensi, tetapi juga sehat dan berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan kantin yang memenuhi standar kesehatan.

Sejak diinisiasi, edukasi bagi pengelola kantin dilaksanakan secara berkala. Kegiatan dapat diselenggarakan secara mandiri oleh pihak sekolah maupun melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat.

Dalam sosialisasi ini, peserta mendapatkan pelatihan komprehensif yang mencakup kebijakan dan aturan pengelolaan pangan, jenis-jenis cemaran pada pangan serta cara pencegahannya, standar kebersihan tempat dan peralatan, penerapan personal higiene bagi penjamah makanan, proses dan tahapan pengolahan pangan yang higienis dan aman.

Penekanan diberikan pada pentingnya peran penjamah makanan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Kesalahan dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun penyajian dapat berdampak langsung pada kesehatan peserta didik.

Ia menambahkan target utama dari kegiatan ini adalah agar kantin sekolah mampu memenuhi standar pengolahan pangan, seperti standar kelayakan tempat pengolahan, standar kebersihan dan kelayakan alat, standar higiene dan kompetensi penjamah makanan, standar mutu dan keamanan bahan pangan.

May, saapan akrab Maysaroh, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan standar penjamah pangan dapat terpenuhi secara optimal.

“Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi standar penjamah pangan. Harapannya, seluruh kantin sekolah dapat menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten,” ungkapnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tercipta kantin sekolah yang tidak hanya menyediakan makanan yang lezat dan terjangkau, tetapi juga aman, higienis, serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berprestasi. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Respons cepat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas gelombang keberatan masyarakat terkait kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menuai apresiasi dari kalangan legislatif.

Kebijakan diskon pajak yang diterbitkan melalui surat keputusan gubernur dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang aspiratif, demokratis, sekaligus adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyatakan, langkah gubernur merespons polemik penerapan opsen PKB menunjukkan keberpihakan terhadap suara publik tanpa mengabaikan kerangka regulasi yang berlaku.

“Masalah pajak ini sebenarnya sudah ditetapkan melalui undang-undang dan perda sebelumnya. Namun ketika diaplikasikan di masa kepemimpinan Pak Luthfi dan muncul keberatan dari masyarakat, Beliau merespons cepat,” ujar Saleh dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).

Acara yang dikemas Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT).

Menurut Saleh, gubernur segera mengutus Sekretaris Daerah untuk berdiskusi dengan pimpinan DPRD guna membahas berbagai masukan masyarakat, termasuk opsi pemberian diskon PKB.

Hasilnya, terbit Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tertanggal 20 Februari 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan tersebut, kata Saleh, merupakan tindak lanjut atas dinamika penerapan opsen pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Diungkapkan, program keringanan mencakup empat poin utama, yakni potongan langsung sebesar lima persen dari nilai pokok PKB, penyesuaian otomatis denda atau sanksi administratif mengikuti nilai pokok yang telah dikurangi, pengurangan tunggakan pokok PKB beserta sanksinya untuk masa pajak yang jatuh tempo mulai 5 Januari 2025, serta pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Saleh mengakui, kebijakan diskon pajak berpotensi memengaruhi indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia melihat efek positif yang muncul di lapangan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk memanfaatkan momentum diskon dan melunasi kewajibannya.

“Ketika masyarakat merasa terbantu dengan diskon, mereka yang semula menunggak satu hingga beberapa tahun akhirnya datang membayar pajak. Ini menjadi pola perilaku yang menarik,” kata Saleh.

Dari perspektif kebijakan publik, lanjut Saleh, diskon pajak dapat dipahami sebagai strategi fiskal yang efektif.

Selain meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi, kebijakan itu juga berpotensi mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Bagi masyarakat, diskon memberikan rasa keuntungan. Ada pengurangan beban yang terasa signifikan, sehingga mendorong mereka untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian implementasi aturan pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, respons cepat gubernur dinilai sebagai cerminan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi publik sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pengamat politik menilai kinerja pemerintahan daerah menunjukkan orientasi kerja yang kuat, meski masih membutuhkan penguatan pada aspek komunikasi publik.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menyebut filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih” tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi-Yasin pada tahun pertama pemerintahan.

“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat dalam dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (23/2/2026).

Acara yang dikemas Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT).

Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini.

Namun demikian, ia menegaskan sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.

“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang disampaikan melalui data dan angka masih berada pada batas kuantitatif.

Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar sejalan dengan persepsi publik.

“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” tambahnya.

Nur Hidayat menekankan, publikasi kinerja bukan semata soal pencitraan, melainkan sarana memperkuat legitimasi pemimpin dan mencegah resistensi sosial.

Dukungan publik, lanjutnya, menjadi kunci meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Relasi antara pemimpin dan rakyat bersifat kontraktual. Rakyat membayar pajak dan memberi mandat, sementara pemimpin wajib melindungi, melayani, dan menyejahterakan. Hak untuk tahu (right to know) adalah bagian dari hak asasi warga,” tegasnya.

Ia menilai periode satu tahun masa pemerintahan masih relatif singkat. Namun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar bagi Luthfi-Yasin untuk melangkah lebih jauh.

“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” kata Nur Hidayat.

Ia menyimpulkan, filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe yang melekat pada kepemimpinan Luthfi-Yasin sudah tepat, namun perlu dimaknai secara kreatif dengan membuka ruang komunikasi publik yang lebih kuat.

“Pemimpin berhak bekerja dengan tenang, tapi rakyat juga berhak tahu apa yang dikerjakan oleh pemimpin yang telah mereka pilih,” ungkapnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Tim Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Pengecekan dilakukan di dua lokasi strategis, yakni Pasar Tradisional Jatingaleh dan Retail Modern Swalayan ADA Banyumanik, Senin (23/2/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto bersama sejumlah instansi terkait, mulai dari Bappenas pusat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bulog, hingga Dinas Perizinan.

Pada kesempatan itu Kombes Pol Djoko Julianto berdialog langsung dengan pedagang dan konsumen untuk menyerap aspirasi mengenai fluktuasi harga.

Berdasarkan hasil pantauan, harga kebutuhan pokok secara umum masih dalam kategori stabil.

Pengecekan dilakukan di berbagai kios, mulai dari sembako, sayuran, daging, ikan hingga kios beras.

“Kita tadi bersama-sama melihat dan melakukan pengecekan langsung di pasar tradisional. Secara umum harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Ada sejumlah barang yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan, seperti cabai dan bawang merah-putih. Hal ini dipengaruhi faktor cuaca di musim hujan, namun stoknya masih mencukupi,” jelas Djoko.

Ia menambahkan, untuk komoditas daging sapi dan daging ayam, harga masih dalam kondisi normal karena permintaan belum mengalami peningkatan signifikan.

Namun demikian, pihaknya memperkirakan permintaan akan meningkat mendekati Idulfitri.

“Menjelang Lebaran nanti biasanya permintaan meningkat dan bisa berdampak pada harga,” kata dia.

Karena itu, Satgas Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan stok seperti minyak goreng, beras dan kebutuhan pokok lainnya tetap tersedia sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Selain pasar tradisional, tim juga melakukan pengecekan di retail modern Swalayan ADA Banyumanik untuk memastikan harga dan ketersediaan komoditas seperti sayuran, minyak goreng, beras, telur dan daging tetap sesuai ketentuan.

Dukungan ketersediaan stok juga dikonfirmasi oleh Bulog Jawa Tengah. Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jateng, Gandi Prarista menyatakan, bahwa pihaknya telah melakukan dropping beras SPHP dan Minyak Kita secara masif ke pasar-pasar tradisional.

“Beras SPHP kami distribusikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp12.500/kg, dan Minyak Kita di harga Rp12.700/liter. Untuk persediaan beras saat ini sangat aman, bahkan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pertengahan tahun nanti,” ungkap Gandi.

Sebagai langkah preventif terhadap praktik spekulan dan pelanggaran pangan, petugas di lapangan juga menempelkan stiker berisi daftar Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen di sejumlah kios.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam pengawasan. Jika menemukan adanya harga bahan pangan yang tidak wajar, barang rusak, atau kedaluwarsa, warga dapat melapor melalui Hotline Pelaporan Satgas Saber Pelanggaran Pangan di nomor 0853-8545-0833.

Melalui langkah preventif ini, Polda Jateng bersama instansi terkait memastikan negara hadir untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan dan menyambut Idul Fitri dengan rasa aman dan tenang. (eko/redaksi)

Kota Pekalongan, infojateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berkomitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan koperasi di tingkat kelurahan.

Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkot Pekalongan bakal diperbantukan sebagai personel di Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Penugasan tersebut merupakan amanah Pemerintah Pusat dalam mendukung optimalisasi operasional koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan Rusmani Budiharjo menjelaskan, bahwa mekanisme penempatan PPPK saat ini masih dalam proses penyiapan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem berbasis digital.

“Masih disiapkan oleh BKN, karena ini by system. Nanti ketika kami mengusulkan nama, langsung muncul NIP-nya, unit organisasinya, dan akan ditempatkan di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Pekalongan,” ujar Didik sapaan akrabnya, Senin (23/2/2026).

Didik menyebutkan, saat ini sebanyak 27 kelurahan di Kota Pekalongan telah membentuk Koperasi Merah Putih.

Kehadiran koperasi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat sistem distribusi dan akses permodalan yang lebih inklusif.

Untuk menunjang kelancaran operasional, pemerintah pusat meminta dukungan sumber daya manusia dari instansi pemerintah daerah, termasuk PPPK yang memiliki kompetensi administratif dan pengelolaan kelembagaan.

Adapun persyaratan personel yang akan ditugaskan antara lain minimal berpendidikan D3, berusia maksimal 56 tahun, serta mampu mengoperasikan komputer.

Kriteria tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional koperasi yang menuntut kemampuan administrasi, pengelolaan data, serta pelaporan berbasis digital.

“Kemungkinan besar nanti di administrasi. Tapi untuk detail tugasnya, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Koperasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, PPPK yang ditugaskan nantinya akan bekerja penuh di koperasi dan tidak lagi menjalankan tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) asal.

Penugasan tersebut akan diatur melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sehingga tercatat secara resmi dalam sistem kepegawaian nasional.

“Kalau sudah ditugaskan, yang bersangkutan full bekerja di sana. Tidak lagi melaksanakan tugas di OPD asal. Jangan sampai nanti istilahnya tugas tambahan tapi masih nyambi ke sana-ke sini, malah tidak konsentrasi, tidak mendukung keberhasilan koperasi, bahkan bisa merepotkan,” tegas Didik.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan koperasi di tingkat kelurahan benar-benar berjalan profesional dan akuntabel.

Dengan dukungan SDM yang memadai, diharapkan tata kelola koperasi menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terkait potensi kekosongan di OPD, BKPSDM telah melakukan identifikasi awal terhadap ASN yang memenuhi kriteria.

Namun demikian, keputusan akhir tetap mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing OPD agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kalau OPD merasa si A sangat dibutuhkan, bisa mengusulkan nama lain yang memenuhi syarat. Harapannya, kebijakan ini tidak mengganggu kinerja OPD. Memang pasti ada dampak, tapi dengan manajemen ASN yang baik, tugas-tugas bisa didistribusikan kepada pegawai lain,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pihaknya berharap, Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang kuat, profesional, dan berdaya saing.

“Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penataan SDM menjadi kunci keberhasilan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan,” tukasnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Bulan suci Ramadan bukan sekadar momentum untuk meningkatkan spiritualitas, tetapi juga menjadi panggung nyata bagi kemandirian ekonomi warga.

Semangat inilah yang dibawa oleh Pengurus Ranting (PR) IPNU IPPNU Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Melalui inisiatif segar, mereka sukses menyulap sepanjang jalan desa menjadi pusat perputaran ekonomi yang meriah. Langkah ini bukan sekadar agenda musiman.

Bertajuk Pasar Ramadan 2026, kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan oleh kader muda NU ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa (Pemdes) Ujungnegoro, Karang Taruna, hingga PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Sejak 19 Februari 2026 lalu, kawasan di depan SD Negeri Ujungnegoro, tepatnya di sepanjang Jl. Budi Arifin, mendadak riuh setiap sore.

Mulai pukul 15.00 WIB hingga menjelang berbuka, deretan lapak UMKM lokal menyajikan aneka kudapan yang menggugah selera.

Ketua IPNU Ujungnegoro Abdi Setyo F mengungkapkan, bahwa pihaknya ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi pedagang. Ketegasan waktu operasional dibuat sangat fleksibel demi kenyamanan para pelaku usaha.

Ia menjelaskan, Bazar Ramadan adalah pasar di bulan Ramadan yang dimulai dari 15.30 WIB hingga selesai.

“Jadi sebagai panitia, kita tidak mau memberhentikan batas waktu dagang mereka. Khawatir jika ada pedagang yang belum habis dagangannya dan kita cut, akan terkesan tidak etis,” kata Abdi, saat ditemui di Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, kegiatan ini bermula dari restu dan arahan Kepala Desa Ujungnegoro, Absah Erviana saat jajaran pengurus melakukan silaturahmi. Tujuannya yaitu mendongkrak UMKM sekaligus memudahkan warga mencari takjil.

“Konsep “lokalitas” menjadi ruh utama dalam bazar ini. Segala jenis lauk-pauk hingga minuman segar yang dijajakan merupakan hasil produksi tangan-tangan kreatif warga Ujungnegoro sendiri,” paparnya.

Sementara Ketua Pelaksana Imam Wicaksono menegaskan, bahwa fokus utama mereka adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat di tingkat desa.

Imam menyebut Bazar ini hanya ada di bulan puasa dan melibatkan warga lokal sebagai pedagangnya.

“Tujuannya yaitu mendongkrak perputaran ekonomi desa lewat UMKM yang ada di desa Ujungnegoro agar lebih baik dan menciptakan suasana Ramadan yang semarak,” tutur Imam.

Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi bukti bahwa kolaborasi pemuda dan pemerintah desa mampu membawa dampak positif. Pasar Ramadan ini rencananya akan terus berlangsung hingga 18 Maret 2026 mendatang.

Ke depan, para pengurus berharap program ini tidak berhenti di tahun ini saja. Sinergi antara IPNU-IPPNU, pemuda, pemerintah desa, dan elemen masyarakat lainnya diharapkan menjadi tradisi tahunan demi mewujudkan cita-cita besar, yakni Ujungnegoro Hebat. (eko/redaksi)

Kota Pekalongan, infojateng.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah dengan sejumlah penyesuaian mekanisme distribusi.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait kebijakan pelaksanaan MBG di Bulan Suci Ramadan, Senin (23/2/2026).

Faishal menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tentang pelayanan MBG pada bulan Ramadan, Idul Fitri 1447 H/2026 M, serta libur Tahun Baru Imlek 2026.

“Secara prinsip, pelayanan MBG tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kecukupan gizi, keamanan pangan, serta penyesuaian waktu konsumsi selama Ramadan,” ujar Faishal.

Ia menjelaskan, untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, distribusi dilakukan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang diproduksi dan dikemas langsung oleh SPPG.

Paket tersebut bukan makanan ultra-proses, melainkan menu yang tetap memenuhi standar gizi seimbang sesuai kebutuhan anak.

Sementara itu, bagi sasaran non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan, layanan tetap berjalan penuh setiap Senin dan Kamis melalui posyandu atau titik kumpul yang telah disepakati bersama kader di masing-masing kelurahan.

Faishal juga menyampaikan, terdapat beberapa hari di mana distribusi tidak dilakukan, yakni pada 16–17 Februari 2026 (libur Imlek), 18–22 Februari 2026 (awal Ramadan), serta 18–24 Maret 2026 saat libur dan cuti bersama Idul Fitri. Distribusi khusus Ramadhan sendiri dimulai serentak pada Senin 23 Februari 2026.

Untuk menjaga ketertiban dan akuntabilitas, mekanisme distribusi dapat dilakukan melalui pengantaran ke sekolah, pengambilan terjadwal di SPPG, maupun sistem delivery ke titik serah terima yang telah diverifikasi.

SPPG juga memastikan seluruh proses produksi hingga distribusi memperhatikan standar higienitas dan keamanan pangan.

“Kami memastikan pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni mendukung peningkatan status gizi penerima manfaat,” tegasnya.

Program ini pun mendapat respons positif dari para penerima manfaat. Salah satu siswi SMP Negeri 2 Kota Pekalongan, Riris, mengaku tetap senang menerima paket MBG selama bulan puasa karena menu yang diberikan tetap sehat dan sesuai kebutuhan gizi.

“Alhamdulillah, walaupun sedang puasa kami tetap dapat paket MBG. Menunya enak dan sehat, jadi bisa dimakan saat berbuka. Saya jadi tidak perlu jajan sembarangan karena sudah ada makanan yang bergizi dari sekolah,” ujar Riris.

Hal senada disampaikan Citra Dwi Riyanti, warga Kelurahan Panjang Baru yang memiliki anak berusia 3 tahun dan menerima paket MBG melalui kader Posyandu setempat. Ia menuturkan, menu yang diterima hari ini berisi dimsum, tahu, bola ubi, dan jeruk.

“Alhamdulillah, puasa tetap dapat paket MBG. Menunya tetap sehat dan disesuaikan dengan gizi anak. Saya senang dan bersyukur, anak juga suka. MBG ini bisa lebih hemat pengeluaran belanja. Terlebih anak Saya suka jajan, jadi dengan menu MBG ini anak tidak jajan sembarangan karena menunya juga sehat-sehat yang diberikan,” ungkap Citra.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, dirinya berharap program MBG tetap mampu menjaga kualitas asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan selama Ramadhan.

“Hal ini dilakukan sekaligus mendukung upaya peningkatan kesehatan generasi emas Kota Pekalongan,” tandasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, capaian indikator pembangunan Jawa Tengah menunjukkan performa yang positif.

Berdasarkan evaluasi delapan alat ukur kepemimpinan, mayoritas target pembangunan berhasil dipenuhi, bahkan beberapa di antaranya melampaui target nasional.

Hal itu terungkap dalam forum diskusi yang digelar Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) di Kompleks Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026).

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli menjelaskan,  stabilitas kinerja birokrasi dan ekonomi menjadi kunci utama satu tahun terakhir.

Salah satu capaian paling mencolok adalah Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 %, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,8 %.

Sejalan dengan itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga ke angka 4,66 %, berada di dalam rentang target sasaran.

Sektor reformasi birokrasi juga mencatatkan nilai gemilang. Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah kini berada di angka 94,06, jauh melampaui target awal sebesar 91,5. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kepemimpinan Luthfi-Yasin dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Di sektor kesejahteraan, Tingkat Kemiskinan saat ini berada di angka 9,39 %. Angka ini dinilai stabil dan berhasil masuk dalam range target pembangunan (9,00 % – 9,66 %).

Kinerja Luthfi-Yasin dalam menjaga kedaulatan fiskal juga membanggakan, dimana Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 %, yang menandakan kemandirian ekonomi daerah yang makin kuat.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tetap terjaga di angka 85,84 (2024) dan Indeks Modal Manusia masih 0,59 (2024) karena data terbaru belum rilis.

Menurut Zulkifli,  dalam satu tahun kepemimpinannya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, telah berhasil melakukan perubahan atau transformasi di tiga sektor penting, yakni ekonomi, sosial, dan birokrasi atau tata kelola pemerintahan.

“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh menilai, capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin secara umum memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini yang nanti akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

Saleh juga menyoroti perlunya penguatan kreativitas birokrasi, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia berpandangan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan harus dibarengi optimalisasi aset milik pemerintah daerah maupun BUMD.

“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda, yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini menyebut, filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih”  tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan Luthfi-Yasin.

“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat.

Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.

“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menilai capaian kinerja Luthfi-Yasin dalam periode tersebut masih relatif singkat. Namun demikian, capaian awal dinilai penting sebagai modal dasar bagi Luthfi–Yasin untuk melangkah lebih jauh.

“Satu tahun memang pendek, masih ada empat tahun ke depan. Tapi capaian ini penting sebagai fondasi. Tinggal bagaimana ke depan pendekatan kualitatif diperkuat agar persepsi publik sebanding dengan capaian kuantitatifnya,” katanya. (eko/redaksi)

Banjarnegara, infojateng.id – Sebanyak 36 unit rumah resmi diserahterimakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada warga terdampak tanah bergerak di Dusun Bawang, Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Senin (23/2/2026).

Selain unit rumah sebagai hunian tetap, warga juga menerima sertifikat tanah yang sah dan sudah bisa menempati rumah.

Serah terima rumah tersebut merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam memberikan jaminan keselamatan terhadap warganya. Terutama bagi warga Dusun Bawang, Desa Aribaya, yang sudah bertahun-tahun diliputi rasa cemas dan menanti relokasi.

“Senang atau tidak? Masih ingat rumah dulu? Tidak usah ingat yang dulu karena tidak bisa dipakai lagi dan bahaya. Yang penting pada puasa dan lebaran ini tinggal di rumah baru, gratis, tidak bayar. Semoga berkah bagi kita semuanya,” ujar Luthfi saat penyerahan hunian tetap di tempat relokasi.

Dibeberkan Luthfi, Jawa Tengah banyak bencana alam. Hal itu harus disikapi bersama okeh seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

Ia tidak ingin penanganan saat terjadi bencana dan pascabencana dilakukan secara asal, tetapi harus komprehensif, sehingga masyarakat terdampak bisa bangkit kembali.

“Itu penting. Harus ada kerja sama dan kolaborasi, termasuk cara mengatasinya, sehingga masyarakat merasa tidak ditinggalkan. Pejabat yang bersangkutan harus menyertai,” katanya.

Lebih lanjut, penyerahan 36 unit rumah untuk hunian tetap tersebut terwujud berkat kolaborasi dari berbagai pihak.

Mulai dari Pemkab Banjarnegara yang menyiapkan dana menetapkan lahan relokasi, Pemprov Jateng yang memberikan bantuan untuk membangun rumah, kemudian BPN yang menyiapkan sertifikat tanah.

“Jadi manfaatkan rumah ini untuk masa depan bapak-ibu sekalian,” ungkap  Luthfi didampingi Bupati Banjarnegara Amalia Desiana serta Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim)Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan.

Adapun, 36 unit rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi Ruspin. Keunggulan dari teknologi Ruspin adalah tahan gempa, pembangunan sangat cepat, lebih ekonomis dan efisien, serta fleksibel dan kuat.

“Kami mewakili masyarakat berterima kasih kepada Gubernur dan jajaran Pemprov Jateng. Awalnya proses cukup lama, sudah dari 2022, tapi di masa Gubernur Ahmad Luthfi bisa dipercepat dan sudah diserahjan kuncinya ke warga,” kata Amalia.

Selain itu, Amalia menegaskan bahwa ke depan masih akan melengkapi sejumlah fasilitas umum seperti akses jalan, musala, instalasi listrik, air bersih. Dalam waktu dekat untuk musala akan dibantu oleh Baznas setempat.

“Setelah kunci dan sertifikat diberikan, sudah bisa ditempati. Total semua relokasi (di Banjarnegara) ada 80, ini terakhir 36 unit,” paparnya.

Sementara itu, salah seorang penerima manfaat,  Yanto mengaku, senang atas bantuan hunian tetap di lokasi baru. Melihat rumah sekarang yang lebih bagus, ia tak henti mengucap syukur.

“Terima kasih banget atas bantuannya. Sebelum pindah ke sini, dulu rumah sudah mau roboh. Sudah tidak bisa ditempati lagi. Rumah di sini lebih bagus, langsung dapat sertifikat juga. Senang sekali,” ujar Yanto yang tinggal bersama istri dan anaknya. (eko/redaksi)

Banyumas, infojateng.id – Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke-455 Kabupaten Banyumas di Halaman Pendopo Si Panji, Minggu (22/2/2025).

Sementara jalannya upacara dipimpin oleh Camat Pekuncen, Dhany Budiarto, dan diikuti jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Banyumas, perwakilan ASN, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan, serta para pelajar.

Dalam amanatnya, Sadewo menyampaikan bahwa peringatan hari jadi tahun ini menjadi momentum penting karena bertepatan dengan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti.

Sejalan dengan tema hari jadi yang diusung tahun ini, yaitu “Bergerak Bersama Mewujudkan Banyumas PAS”, ia menegaskan bahwa PAS adalah komitmen menghadirkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.

“Banyumas harus menjadi daerah yang produktif dalam menggerakkan ekonomi, adil dalam kebijakan, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tegas Sadewo.

Ia menekankan bahwa salah satu upaya mendorong perekonomian daerah dilakukan melalui peningkatan investasi dengan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.

“Investor harus berdatangan ke Banyumas. Karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat, ayo pada brayan mbangun Banyumas dengan menciptakan kondusifitas di Banyumas,” ajaknya.

Selain itu, Sadewo juga menyinggung mengenai transformasi pelayanan publik melalui inovasi “Satu Portal Banyumas PAS” sebagai salah satu capaian penting.

“Sistem digital terintegrasi itu mempermudah akses layanan perizinan, administrasi, dan informasi kerja dalam satu pintu,” ungkapnya.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan sejumlah agenda prioritas, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, dan pengembangan kawasan industri Wangon yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal.

“Di sisi lain, penguatan pengelolaan sampah berbasis kawasan, penyediaan air bersih, sanitasi terpadu, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga terus didorong,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wabup Lintarti juga turut menyampaikan harapannya agar Banyumas PAS dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin, masyarakat Banyumas bisa gotong royong, bebarengan mewujudkan hal itu,” ujar wabup.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan upacara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menyerahkan piagam penghargaan kepada para penerima Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025.

Kemudian juga membagikan hadiah kepada para pemenang lomba desain logo, video, dan jurnalistik dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Ke-455 Banyumas.

Momentum ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian, kreativitas, dan kontribusi nyata seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Banyumas PAS. (eko/redaksi)

Temanggung, infojateng.id – Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Pasar Kliwon Temanggung terpantau stabil.

Kondisi ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa sekaligus mempersiapkan kebutuhan sahur dan berbuka.

Berdasarkan laporan harian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung, hampir seluruh komoditas pokok tidak mengalami perubahan harga signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Pasokan dinilai lancar dan stok di pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan warga.

Kepala Bidang Perdagangan Dinkopdag Kabupaten Temanggung, Pontjo Marbagyo, mengatakan kestabilan harga tersebut patut disyukuri, terutama pada awal Ramadan ketika permintaan bahan pangan biasanya meningkat.

“Secara umum harga kebutuhan pokok masih stabil. Pasokan lancar dan stok cukup sehingga tidak terjadi gejolak harga yang berarti. Ini membantu masyarakat menjalani puasa dengan lebih tenang,” ujar Pontjo, Sabtu (21/2/2026).

Sejumlah komoditas utama tercatat tidak mengalami perubahan harga. Beras IR 64 medium dijual Rp13.500 per kilogram, beras SPHP Bulog Rp12.500 per kilogram, kedelai lokal Rp12.000 per kilogram, telur ayam ras Rp29.333 per kilogram, serta daging ayam ras karkas Rp39.000 per kilogram.

Minyak goreng curah bertahan di angka Rp19.000 per liter dan gula pasir curah Rp16.750 per kilogram.

Stabilnya harga tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk merencanakan belanja kebutuhan sahur maupun takjil tanpa kekhawatiran lonjakan harga mendadak.

Namun demikian, harga cabai masih berada di level tinggi. Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau masing-masing dijual Rp95.000 per kilogram. Cabai merah besar Rp47.500 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting Rp42.500 per kilogram.

Pontjo mengakui, harga cabai menjadi perhatian khusus karena komoditas ini banyak digunakan dalam menu berbuka dan masakan sehari-hari.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan petani dan distributor guna menjaga kelancaran pasokan.

“Harga cabai memang masih tinggi, tetapi kami berupaya agar distribusi tetap lancar sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama di bulan puasa,” tambahnya.

Untuk komoditas lainnya, bawang merah stabil di Rp43.000 per kilogram, bawang putih berkisar antara Rp36.667 hingga Rp40.000 per kilogram.

Kemudian ikan bandeng dijual Rp35.000 per kilogram, tempe Rp15.000 per kilogram, tahu Rp11.000 per kilogram, serta sayuran seperti kangkung Rp6.300 per kilogram dan sawi hijau Rp7.300 per kilogram.

Dinkopdag memastikan pemantauan harga dilakukan setiap hari selama Ramadan.

Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak melakukan panic buying, serta berbelanja sesuai kebutuhan agar stabilitas harga di Temanggung tetap terjaga.

Pemerintah daerah juga siap mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga dalam beberapa pekan ke depan. (eko/redaksi)

“Jawa Tengah ora nduwe gubernur?” Sindiran itu mungkin benar, jika yang dimaksud adalah gubernur model one man show. Jawa Tengah tidak dipimpin oleh “superman”, melainkan oleh seorang orkestrator yang membangun super team.

Filosofinya sederhana: kolaborasi. Seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Memimpin dengan teladan, menggerakkan di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Semangatnya gotong royong—holopis kuntul baris—sebagaimana ditegaskan Soekarno: kerja bersama untuk kebahagiaan bersama.

Kolaborasi Jadi Fondasi

Hanya 25 hari setelah pelantikan, gubernur langsung menandatangani kerja sama dengan 44 perguruan tinggi untuk mendukung program strategis daerah. Hasilnya mulai terlihat: desalinasi air payau siap minum, verifikasi rumah tidak layak huni, penanganan stunting dan TBC.

Kerja sama juga diperluas lintas provinsi—Jawa Timur, Lampung, Riau, Maluku Utara—serta 15 negara mitra. Dampaknya mulai terasa pada investasi dan peningkatan kualitas SDM.

Prinsipnya jelas: ini era kolaborasi, bukan sekadar kompetisi.

Capaian Utama Setahun

Berbagai indikator menunjukkan tren positif, meski pekerjaan rumah masih banyak:

• Kemiskinan turun menjadi 9,39% (sekitar 3,3 juta jiwa masih perlu perhatian).
• Pertumbuhan ekonomi 5,37%, di atas rata-rata nasional.
• Investasi melampaui target: Rp88,5 triliun (target Rp78,3 triliun), menyerap 418.138 tenaga kerja.
• Inflasi 2025 terkendali di angka 2,72%.
• Produksi padi mencapai 1,2 juta ton, melebihi target.
• Rumah layak huni naik menjadi 77,19%.
• Jalan provinsi kondisi baik mencapai 89,94%.

Program nasional juga berjalan optimal: 8.556 koperasi Merah Putih terbentuk (terbanyak nasional) dan 14,2 juta warga mengikuti cek kesehatan gratis.

Tantangan Besar

Tahun 2025 mencatat 368 bencana, dengan banjir sebagai yang terbesar. Sebanyak 169.557 rumah rusak dan 90 korban jiwa tercatat. Respons dilakukan melalui normalisasi sungai, penguatan tanggul, pompa air, hingga modifikasi cuaca di berbagai daerah seperti Kendal, Demak, dan Grobogan.

Abrasi pesisir ditangani lewat program mageri segoro dengan penanaman lebih dari 1 juta mangrove. Masalah sampah (6 juta ton per tahun) juga mulai ditangani melalui satgas dan proyek TPA regional, meski belum sepenuhnya optimal.

Indeks integritas ASN masih perlu ditingkatkan (75,3 dari target 80,9), dan pengangguran masih di atas target.

Bergerak Bersama

Forum komunikasi rutin dengan DPR RI, DPRD, Forkopimda, hingga bupati/wali kota terus diperkuat. Pengusaha, Baznas, ormas, hingga perguruan tinggi dirangkul dalam satu visi pembangunan.

Membangun Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, berbagai usulan strategis telah diajukan ke pemerintah pusat, mulai infrastruktur air minum, pengendalian banjir, hingga penguatan kawasan konservasi seperti Gunung Slamet dan Muria.

Setahun ini mungkin belum panen raya. Namun benih sudah ditanam, bunga mulai mekar.

Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Karena itu, semangatnya tetap sama: cancut taliwondo, holopis kuntul baris—bergerak bersama, dari semua untuk semua. (*/redaksi)

Oleh: Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah

Cilacap, infojateng.id – Setahun kepemimpinan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya mencatat sejumlah capaian pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap mencatat sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif sepanjang 2025.

Angka kemiskinan tercatat 9,41 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,40 persen. Pertumbuhan ekonomi nonmigas sejak 2024 tercatat 5,01 persen.

Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,55 menjadi 73,45, dan prevalensi stunting turun dari 5,31 persen menjadi 4,99 persen,

Hal itu dipaparkan Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari, dalam refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati, Minggu (22/2/2026).

“Di bidang tata kelola, Pemkab Cilacap kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Indeks Reformasi Hukum juga meraih predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 87,86,” kata Imam.

Cilacap turut menerima sejumlah penghargaan tingkat nasional, antara lain Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, Kabupaten Kreatif, serta pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT).

Di sektor pemerintahan, Pemkab melantik 2.591 PPPK paruh waktu, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan manajemen talenta ASN sekaligus penyelesaian status tenaga honorer.

Selain itu, pembangunan command center dilakukan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik berbasis data real time.

Imam menambahkan, di bidang pendidikan, Pemkab mengalokasikan Rp 20 miliar dana BOS pendamping pada semester II 2025 dan menyiapkan Rp 40 miliar untuk 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi pungutan sekolah serta membantu guru wiyata bakti.

Hibah Rp 5 miliar juga disalurkan untuk insentif guru TPQ dan madrasah diniyah di 1.156 lembaga. Melalui APBN 2025, dilakukan revitalisasi 6 PAUD, 28 SD, dan 26 SMP dengan total anggaran Rp 35,36 miliar.

Pada sektor kesehatan, anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pada 2025 mencapai Rp 42,59 miliar dan meningkat menjadi Rp 46,60 miliar pada 2026, ditambah Rp 5 miliar belanja tidak terduga.

“Akses layanan kesehatan dasar terus kami perkuat, seiring penurunan angka stunting dan peningkatan umur harapan hidup,” kata Imam.

Di sektor infrastruktur, alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum untuk Cilacap pada 2025 mencapai Rp 398,91 miliar, mencakup bina marga, sumber daya air, dan cipta karya.

Dari APBD Kabupaten, pada 2025 telah dibangun dan diperbaiki jalan sepanjang 105,339 kilometer dengan anggaran Rp 182 miliar. Persentase jalan mantap meningkat menjadi 78,02 persen dari sebelumnya 76,83 persen.

Untuk 2026, pembangunan jalan desa dianggarkan Rp 72,27 miliar dengan estimasi panjang 120 kilometer.

Program perumahan dan kawasan permukiman juga menunjukkan hasil. Sebanyak 2.067 rumah tidak layak huni tertangani pada 2025, sementara penanganan kawasan kumuh mencapai 10,64 hektare.

Di bidang ekonomi, seni, dan pariwisata, Pemkab mengembangkan kawasan heritage Kota Lama, merehabilitasi Gedung Graha Pemuda, serta membangun ruang terbuka publik di area Titik Nol Kilometer Cilacap.

Kalender event 2025 diisi berbagai kegiatan, mulai dari Festival Nelayan hingga ajang olahraga dan festival kreatif yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

“Tantangan fiskal dan dinamika ekonomi tetap ada. Namun, dengan sinergi APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten, arah pembangunan Cilacap tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Syamsul mengajak investor untuk menanamkan modal di Cilacap.

Ia menjanjikan kemudahan proses perizinan sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kemudahan dalam proses perizinan akan menjadi prioritas kami untuk meningkatkan investasi di Cilacap,” ujar Syamsul.

Ia menegaskan, pembangunan ke depan tetap difokuskan pada penguatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor ekonomi produktif.

Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain revitalisasi rumah potong hewan (RPH), pengembangan olahraga, dan penguatan ekonomi lokal.

Sementara Wakil Bupati Ammy pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan selama setahun masa kepemimpinannya.

“Tentu kami melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang baik. Saya juga meyakini mudah mudahan apa yang sudah kita laksanakan setahun ini bersama seluruh kepala OPD dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Ammy. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Pemprov Jawa Tengah resmi memberlakukan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan ini dilakukan menyikapi kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai dampak kebijakan opsen dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan diskon tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di tengah penyesuaian tarif pascakebijakan opsen pajak.

Kebijakan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat, yang diteken pada 20 Februari 2026.

Kebijakan itu lahir dari perhatian langsung pimpinan daerah terhadap aspirasi warga, terkait keluhan penerapan opsen dari pemerintah pusat yang tertuang dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, mengatakan, kebijakan ini telah mendapat persetujuan pimpinan DPRD Jawa Tengah sehari sebelumnya.

“Sudah berlaku sejak 20 Februari sampai akhir tahun, 31 Desember 2026,” ujar Masrofi, Minggu (22/2/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, Gubernur Ahmad Luthfi memerintahkan melakukan pengkajian relaksasi.

Hasil kajian dari tim teknis tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur dan disetujui melalui penetapan Keputusan Gubernur.

Masrofi meluruskan anggapan sebagian masyarakat yang menilai diskon 5 persen tidak sebanding dengan isu kenaikan pajak hingga 66 persen. Menurutnya, angka tersebut tidak tepat.

Ia menjelaskan, setelah penerapan ketentuan opsen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), rata-rata kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah berada di angka 13,94 persen.

“Jika kemarin rata-rata peningkatan pajak itu 13,94 persen, maka saat ini dikurangi dengan diskon 5 persen,” jelasnya.

Melalui program bertajuk “Gas Jateng 5 %”, Pemprov memberikan pengurangan pokok PKB sebesar 5 persen.

Selain itu, sanksi administratif akan disesuaikan mengikuti pengenaan pokok PKB setelah pengurangan tersebut.

Keringanan juga mencakup tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025.

Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki tunggakan tetap dapat memperoleh manfaat pengurangan sepanjang melakukan pembayaran.

Masrofi menegaskan, setiap rupiah pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan publik, dukungan program pendidikan termasuk sekolah negeri gratis, serta berbagai program pembangunan lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

“Program ini bukan sekadar keringanan, tetapi ajakan untuk bersama membangun budaya taat pajak demi masa depan Jawa Tengah yang lebih maju,” tegasnya.

Dia menambahkan, melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan kesempatan yang sama, untuk menata kewajiban administrasi kendaraannya tanpa beban berlebih, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan daerah untuk pembangunan.

Menurut Masrofi, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini secara otomatis saat melakukan pembayaran di seluruh titik layanan Samsat.

“Kami informasikan bahwa saat ini layanan E-Samsat seperti NewSakpole, Samsat Budiman, dan Samsat Corporate sedang dalam tahap penyesuaian data teknis. Untuk sementara waktu, masyarakat diimbau melakukan pembayaran secara langsung di kantor pelayanan Samsat agar mendapatkan hak relaksasi ini,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berharap, momentum itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga.

Kontribusi pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Pada hari pertama pemberlakuan program, Masrofi juga meninjau sejumlah loket pembayaran di kantor Samsat. Sejumlah wajib pajak terlihat memanfaatkan diskon 5 persen tersebut dengan melakukan pembayaran lebih awal.

Kebijakan keringanan PKB itu mendapat sambutan positif. Warga Banyumanik Semarang, Hasim mengatakan, tak keberatan bila harus membayar pajak kendaraan.

Dia berharap, kewajiban yang telah ditunaikannya itu dikembalikan dalam bentuk layanan, perbaikan fasilitas umum dan sarana transportasi.

Hasim menyebut, sudah dua kali membayar pajak kendaraan roda empat miliknya. Pada kurun tersebut, dia merogoh kocek sebesar Rp 2 juta dan Rp1,8 juta.

“Tahun lalu kayaknya ada potongan. Kalau sekarang ini baru proses, katanya ada diskon lima persen. Bayar pajak kan kewajiban, karena nanti akan kembali ke kita, untuk jalan dan fasilitas umum,” urainya.

Selain itu, Hasim berharap agar layanan Samsat keliling di Banyumanik diperbanyak.

Hal serupa diungkapkan warga Semarang lainnya, Javinta Verita Nugroho. Baginya, membayar pajak adalah kewajiban, sebagai pemilik kendaraan.

Namun, dengan mobilitas yang padat dia merasa layanan Samsat keliling perlu diperbanyak.

“Dengan bayar pajak misal ketilang tidak repot. Sekarang nilai pajak saya sekitar 400-an ribu rupiah, terima kasih sudah ada diskon pajak lima persen,” ungkapnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Dalam sepekan terakhir, sejumlah peristiwa ledakan akibat peracikan petasan kembali terjadi di wilayah Jawa Tengah.

Rangkaian kejadian ini menjadi alarm keras bahwa praktik meramu bahan kimia menjadi bahan peledak tanpa standar keamanan dan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa.

Pada Minggu (15/2/2026) lalu, sebuah ledakan terjadi saat tiga remaja meracik bahan petasan di dalam rumah di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Akibatnya, ketiga remaja tersebut mengalami luka bakar dan bangunan rumah mengalami kerusakan.

Selanjutnya pada Rabu (18/2/2026), ledakan juga terjadi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Rumah yang diduga menjadi lokasi produksi petasan tersebut meledak dan mengakibatkan satu pekerja mengalami luka berat, termasuk patah tulang dan luka bakar serius.

Peristiwa serupa kembali terjadi di wilayah Pandansari, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Kamis (19/2/2026) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Seorang remaja berinisial FR mengalami luka bakar dan luka robek di sejumlah bagian tubuh akibat ledakan saat proses pembuatan petasan.

Menyikapi tren tersebut, Polda Jawa Tengah memerintahkan jajaran untuk melakukan penindakan tegas terhadap lokasi-lokasi produksi dan peracikan petasan ilegal.

Dalam kurun waktu 17 hingga 20 Februari 2026, jajaran Polda Jateng melalui Polres Batang, Magelang, Sragen, Temanggung, Cilacap, hingga Pekalongan Kota berhasil mengamankan total sekitar 67,4 kilogram bahan kimia yang diduga akan digunakan untuk pembuatan petasan.

Bahan yang diamankan di antaranya bubuk belerang (Sulfur), Kalium Klorat (KClO3), Aluminum Powder (Al), serta bubuk arang (Carbon).

Secara umum, bahan-bahan tersebut dikenal luas dan digunakan dalam berbagai kebutuhan pertanian maupun industri.

Namun ketika diracik dan dicampur tanpa standar keamanan serta tanpa izin menjadi bahan peledak, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan yang berbahaya dan melanggar hukum.

Pada Kamis (19/2/2026), Tim Gegana Polda Jateng turut memusnahkan sebanyak 28,6 kilogram bahan hasil sitaan operasi Polres Batang.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut dan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan 2026.

Saat ini polisi masih mendalami dan menelusuri jalur distribusi bahan termasuk pola peredarannya melalui media sosial dan platform daring.

Polda Jateng mengimbau masyarakat untuk tidak meracik atau menyimpan bahan yang berpotensi dijadikan petasan di rumah, tidak memproduksi maupun mengedarkan petasan ilegal.

Secara hukum, pembuatan, kepemilikan, penyimpanan, maupun peredaran bahan peledak tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai Pasal 306 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara. (eko/redaksi)

Jepara, infojateng.id – Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan fisik maupun mental.

Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh umat muslim.

Manfaat Puasa Ramadan untuk Kesehatan

Selain melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, berikut ini adalah beberapa manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan:

1. Menurunkan Berat Badan

Puasa Ramadan dapat membantu menurunkan berat badan secara signifikan. Selama puasa, tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman dari fajar terbit hingga matahari terbenam.

Hal ini menyebabkan tubuh memecah cadangan lemak untuk mendapatkan energi, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan secara efektif.

Namun, penting untuk diingat bahwa efek penurunan berat badan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa akan bervariasi tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi selama waktu berbuka dan sahur.

2. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Puasa selama bulan Ramadan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung.

Selain itu, puasa Ramadan juga dapat membantu meningkatkan fungsi endotelial, yang merupakan lapisan dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

3. Meningkatkan Fungsi Otak

Puasa selama bulan Ramadan dapat membantu meningkatkan kadar hormon pertumbuhan yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak dan memperbaiki kerusakan sel-sel otak.

Selain itu, puasa juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan memori. Dengan begitu, fungsi otak dari orang-orang yang berpuasa akan meningkat kinerjanya.

4. Meningkatkan Sensitivitas Insulin

Puasa selama bulan Ramadan dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, yang dapat membantu mengurangi risiko diabetes.

5. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Puasa selama bulan Ramadan dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meningkatkan produksi sel-sel kekebalan tubuh. Hal ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dari orang-orang yang berpuasa, yang mana dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit dan infeksi.

6. Tip untuk Memaksimalkan Puasa Ramadan bagi Kesehatan

Seperti yang dijelaskan di atas, puasa Ramadan memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, ada beberapa tip yang dapat diikuti, di antaranya:

7. Konsumsi Makanan yang Sehat dan Seimbang

Makanan yang dikonsumsi selama berbuka dan sahur adalah faktor yang sangat penting untuk memaksimalkan kesehatan selama puasa Ramadan.

Sebaiknya pilih makanan yang sehat dan seimbang, seperti protein, serat, karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral. Hindari makanan yang berlemak, manis, dan terlalu asin, karena dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidaknyamanan selama puasa.

8. Minum Air yang Cukup

Selama puasa, Anda tidak boleh makan dan minum dari fajar terbit hingga matahari terbenam. Oleh karena itu, Anda harus dapat memastikan bahwa tubuh selalu terhidrasi dengan minum air yang cukup selama waktu berbuka dan sahur. Kurangnya asupan cairan selama puasa dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidaknyamanan, seperti sakit kepala dan kelelahan.

9. Kurangi Konsumsi Gula dan Kafein

Kafein dan gula dapat menyebabkan dehidrasi dan mengganggu pola tidur. Oleh karena itu, agar Anda dapat berpuasa dengan lebih nyaman, sebaiknya ganti minuman manis dengan air putih dan hindari minuman yang mengandung kafein, seperti kopi atau teh.

10. Berolahraga Secara Teratur

Meskipun sedang berpuasa, olahraga secara teratur adalah hal yang sangat dianjurkan. Olahraga dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh.

Namun, pastikan untuk berolahraga pada waktu yang tepat, seperti sebelum berbuka atau setelah tarawih agar tidak mengganggu kegiatan berpuasa.

11. Istirahat yang Cukup

Selama puasa Ramadan, Anda masih harus melakukan aktivitas seperti yang dilakukan pada hari-hari biasa.

Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki waktu tidur dan istirahat yang cukup karena kurang tidur dapat memengaruhi kesehatan.

Pastikan untuk tidur selama tujuh hingga delapan jam per hari untuk tetap sehat selama puasa. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Kebijakan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga atau lebih di kawasan Exit Tol Kandeman mulai mendapat respons positif dari warga Kabupaten Batang.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang melalui Dinas Perhubungan bersama Polres setempat itu dinilai mampu mengurangi kemacetan sekaligus menekan potensi kecelakaan di jalur Pantura.

Kebijakan tersebut diterapkan arah masuk kota di Jalan Pantura, yang selama ini menjadi salah satu titik padat kendaraan, terutama truk bermuatan besar yang melintas menuju Batang Kota.

Salah satu warga Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Pradana menyambut baik upaya pembatasan tersebut.

Menurutnya, keberadaan truk sumbu tiga yang melintas di dalam kota kerap menimbulkan kemacetan, terlebih saat ini sedang berlangsung proyek pengecoran jalan di kawasan pusat kota.

“Setuju kalau dimasukkan ke tol dari pada masuk Batang Kota bikin macet, apalagi sekarang lagi ada pengecoran,” kata Pradana, Sabtu (21/2/2026).

Ia menilai pembatasan tersebut dapat membuat arus lalu lintas lebih tertib. Namun, ia juga mengusulkan agar waktu pembatasan dapat disesuaikan dengan jam padat aktivitas masyarakat, seperti pagi dan sore hari.

Menurut dia, keberadaan truk besar di jalur Pantura juga kerap menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna jalan lainnya.

“Serem kalau truk pakai dua lajur sekaligus, belum lagi kalau muatan kosong kadang ngebut,” ungkapnya.

Pendapat serupa disampaikan Sekar (20), warga Batang Kota. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai dapat membuat kondisi lalu lintas di pusat kota menjadi lebih nyaman.

“Saya sangat apresiasi banget kalau konsisten, Batang Kota pasti lebih rapi dan nyaman,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dishub Batang Sakti Nurhuda, menjelaskan bahwa pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga atau lebih dilakukan sebagai upaya mengurai kepadatan di jalur nasional Pantura.

“Kendaraan sumbu tiga atau lebih diharapkan memanfaatkan jalan tol pada pukul 05.00 sampai 21.00 WIB,” jelas Sakti.

Menurutnya, rambu larangan sudah dipasang di sejumlah titik. Namun, masih terdapat pengemudi yang memilih melintas di jalur nasional karena mempertimbangkan biaya tol.

“Kami akan terus memperkuat sosialisasi agar penggunaan jalan tol dapat lebih optimal,” tegasnya.

Selain pembatasan operasional truk, Dishub Batang juga melakukan penataan ruang milik jalan di sepanjang kawasan Kandeman hingga Dolok.

Penataan tersebut meliputi pembersihan bahu jalan dari warung liar, bengkel tambal ban, serta aktivitas pengelasan yang memanfaatkan area jalan nasional.

“Keberadaan aktivitas itu mengganggu fungsi jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan,” terangnya.

Dishub juga mengimbau pengemudi truk agar tidak parkir di bahu jalan, terutama di area putar balik seperti Tulis, Jatisari, dan Kalibabal.

“Pada tahap awal, langkah yang dilakukan masih berupa sosialisasi dan peneguran kepada pengemudi. Sementara untuk penindakan, menjadi kewenangan Polres Batang,” ujarnya.

Pemkab Batang menegaskan, bahwa kebijakan pembatasan truk sumbu tiga merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan lalu lintas sekaligus melindungi kondisi jalan nasional Pantura sebagai jalur logistik utama di Jawa Tengah.

Selama ini, jalur Pantura Batang dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan dan kecelakaan akibat tingginya volume kendaraan berat, khususnya di kawasan Kandeman hingga Batang Kota.

“Melalui pembatasan operasional dan pengalihan kendaraan berat ke jalan tol, pemerintah berharap arus lalu lintas menjadi lebih lancar, kerusakan jalan dapat diminimalkan, serta keselamatan pengguna jalan meningkat,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Batang, infojateng.id – Sejumlah generasi muda di Kabupaten Batang mengisi waktu ngabuburit pada bulan Ramadan dengan mengikuti pelatihan bahasa isyarat di Rumah RB Center Batang, Kabupaten Batang, Sabtu (21/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kepedulian sekaligus menormalisasi penggunaan bahasa isyarat di ruang publik.

Founder Heygan Foundation, Hizbul Islam mengatakan, pelatihan tersebut lahir dari kegelisahan komunitasnya yang melihat minat belajar bahasa isyarat di Batang masih rendah, padahal banyak penyandang tuli yang membutuhkan sarana komunikasi yang inklusif.

“Kelas bahasa isyarat ini tujuannya menormalisasi bahasa isyarat di muka umum. Karena menurut kegelisahan kami, kelas bahasa isyarat masih kurang diminati atau belum normal di Kabupaten Batang,” jelas Hizbul.

Sebanyak 40 orang dari kalangan gen Z mengikuti bahasa isyarat ini dengan sangat antusias. Pelatihan ini dilaksanakan secara swadaya oleh komunitas bersama sejumlah donatur.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya berencana mengadakan berbagai kelas lain untuk mendorong kesetaraan dalam pendidikan.

“Dalam pelatihan tersebut, peserta diperkenalkan dengan bahasa isyarat dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perkenalan, ucapan sapaan, kata tanya, hingga istilah keluarga dan aktivitas harian,” terangnya.

Ia juga menyebutkan, bahasa isyarat yang dilatih adalah kata-kata sehari-hari, seperti perkenalan, menyapa, kata tanya, serta istilah keluarga seperti bapak dan ibu.

Hizbul juga memberikan tips kepada masyarakat ketika berinteraksi dengan penyandang tuli.

Menurut dia, penyandang tuli perlu diperlakukan seperti orang pada umumnya karena perbedaannya hanya pada cara berkomunikasi.

“Orang tuli itu bukan orang yang aneh atau berbeda. Mereka sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Jadi perlakukan mereka seperti biasa. Jika belum memahami bahasa isyarat, masyarakat bisa menggunakan gestur sederhana untuk berkomunikasi. Saat ingin menyapa, misalnya, dapat dilakukan dengan menyentuh pundak secara sopan agar mereka menyadari keberadaan lawan bicara,” ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di berbagai wilayah Kabupaten Batang.

“Harapannya kegiatan ini bisa menjadi pemicu bahwa Sekolah Luar Biasa dibutuhkan di setiap wilayah,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin bahasa isyarat menjadi bahasa yang wajar digunakan oleh masyarakat.

Salah satu peserta Selly menyampaikan, pelatihan bahasa isyarat menjadi pengalaman menarik karena memberikan pengetahuan baru dalam berkomunikasi dengan teman tuli.

“Pelatihan ini sangat menarik untuk dipelajari. Kadang kalau bertemu secara tidak sengaja di jalan dengan teman tuli, kita jadi tidak bingung bagaimana harus berkomunikasi,” ujar Selly.

Menurut dia, melalui pelatihan tersebut peserta mulai memahami beberapa gerakan dasar dalam bahasa isyarat yang dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Ia menilai, adanya kelas bahasa isyarat membuat masyarakat setidaknya memiliki gambaran cara berkomunikasi yang lebih inklusif dengan teman-teman tuli.

“Dengan adanya pelatihan ini, sedikit banyak jadi tahu gerakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli,” pungkasnya. (eko/redaksi)

Semarang, infojateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) wilayah setempat, dan seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) untuk melindungi para atlet-atletnya, supaya tidak pindah ke daerah lainnya.

Upaya perlindungan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan apresiasi dan perhatian serius kepada atlet-atlet berprestasi.

“Saya berpesan kepada KONI Jateng dan pengurus (masing-masing cabor), jangan sekali-kali atlet kita yang berprestasi kabur dari Provinsi Jawa Tengah,” kata Luthfi saat menghadiri acara pemberian tali asih kepada atlet taekwondo berprestasi di Gedung PGRI, Kompleks GOR Wujil Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/2/2026).

Dikatakan Luthfi, hal yang telah dilakukan oleh Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Jawa Tengah merupakan salah satu contoh nyata, untuk memberikan apresiasi sekaligus melindungi para atlet berprestasi. Sudah seharusnya hal yang sama dilakukan oleh cabor lainnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah berkomitmen mendukung pengembangan olahraga. Hal ini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter.

Komitmen itu dilakukan dengan cara penguatan pembinaan berjenjang, peningkatan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Termasuk akan memberikan tali asih sebesar Rp150 juta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi para atlet mengharumkan nama Jawa Tengah.

“Nanti tanggal 5 Maret 2026, kami undang semua atlet berprestasi ke provinsi,” ujar Luthfi.

Adapun dalam acara tersebut, tali asih diberikan secara simbolis kepada atlet taekwondo berprestasi.

Di antaranya peraih medali emas Sea Games yang menerima uang pembinaan sebesar Rp12,5 juta, peraih medali perak Sea Games menerima Rp10 juta, dan peraih medali perunggu Sea Games menerima Rp7,5 juta.

Selain itu, tali asih juga diberikan kepada peraih medali emas, perak, dan perunggu pada gelaran PON Beladiri di Kudus dan Popnas.

Tali asih juga diberikan kepada pelatih berprestasi yaitu Indra Darmawan. Ada juga bantuan 1 set matras kepada pengurus taekwondo Kabupaten Wonogiri.

“Selamat kepada atlet yang telah mengukir prestasi, kemudian yang belum juga harus tetap semangat untuk mengejar prestasi. Semakin berprestasi maka semakin berkarakter dan punya sesuatu yang bisa dibanggakan,” kata Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Ketua KONI Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, atlet taekwondo Jawa Tengah memang sangat berprestasi, baik dalam event nasional maupun internasional.

Dalam gelaran Sea Games 2025 di Thailand, atlet taekwondo Jateng menyumbangkan 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu bagi Indonesia.

Sementara pada PON Beladiri, atlet taekwondo menyumbang 4 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu bagi Kontingen Jawa Tengah.

“Kami mengapresiasi kepada pengurus cabor yang sudah bisa secara mandiri memberikan tali asih seperti Pengprov Taekwondo Jateng ini,” kata Sujarwanto.

Lebih lanjut, Sujarwanto mengatakan, KONI Jateng telah bertekad memikirkan masa depan para atlet. Tidak boleh lagi atlet menderita pada masa tuanya.

Ia berharap ke depan negara memberikan ruang hidup yang cukup bagi profesi atlet. (eko/redaksi)

semarang, Infojateng.id – Tepat satu tahun memimpin Jawa Tengah pada 20 Februari 2026, duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menghadapi ujian berat berupa rentetan bencana hidrometeorologi. Meski demikian, laju investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah bencana melanda berbagai daerah. Banjir bandang dan tanggul jebol terjadi di Demak, rob menerjang Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet berdampak ke Banjarnegara dan Cilacap, hingga tanah gerak di Kabupaten Tegal. Pemprov Jateng bergerak cepat, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Di tengah situasi tersebut, program pembangunan tetap berjalan. Fokus diarahkan pada infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sejumlah terobosan diluncurkan, seperti program Dokter Spesialis Keliling (Speling), sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan dilakukan dengan pendekatan collaborative government atau pemerintahan kolaboratif, melibatkan bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra luar daerah dan luar negeri.

“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama membangun Jawa Tengah,” ujarnya.

Dari sisi makroekonomi, data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (y-on-y), di atas rata-rata nasional 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas PMA Rp50,86 triliun dan PMDN Rp37,64 triliun. Tercatat 105.078 proyek terealisasi dengan serapan tenaga kerja 418.138 orang—tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Dampaknya terlihat pada indikator kesejahteraan. Angka kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025.

Gini ratio berada di angka 0,350, menunjukkan ketimpangan relatif terkendali. PDRB per kapita naik menjadi Rp50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen. Tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32 persen. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan rumah dengan capaian 74,77.

“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Ke depan harus kita tingkatkan lagi,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, pertumbuhan di atas rata-rata nasional harus diarahkan untuk program yang menyentuh masyarakat bawah, termasuk akses pendidikan bagi kelompok disabilitas.

Hasilnya mulai terasa. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Brebes dinyatakan graduasi dari data kemiskinan. Salah satunya Setia Puji, yang kini mandiri lewat usaha bakso keliling.

Upaya penguatan investasi juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah menjadi magnet investasi karena kepemimpinan yang terbuka terhadap kolaborasi.

Sepanjang 2025, Pemprov Jateng meraih sedikitnya 40 penghargaan. Namun Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan bukan tujuan akhir.

“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan benar-benar berdampak dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Bagi Luthfi, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni atau merawat secara berkelanjutan. “Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah tanpa ujung,” katanya. (one/redaksi)

Semarang, Infojateng.id – Tepat 20 Februari 2026, genap satu tahun Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen memimpin Jawa Tengah periode 2025–2030. Setahun perjalanan itu diwarnai dua hal besar: ujian bencana dan capaian pembangunan.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Jawa Tengah menghadapi rentetan bencana hidrometeorologi. Banjir bandang dan tanggul jebol terjadi di Demak, rob melanda Sayung, longsor menerjang lereng Gunung Slamet (Banjarnegara dan Cilacap), serta tanah gerak di Kabupaten Tegal.

Di tengah situasi tersebut, Pemprov Jateng memastikan penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi—mulai tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Program Tetap Jalan, Ekonomi Tumbuh

Meski diuji bencana, roda pembangunan tetap bergerak. Fokus diarahkan pada infrastruktur, investasi, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa program unggulan yang digulirkan antara lain:

• Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk layanan kesehatan gratis,
• Sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis,
• Beasiswa santri,
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang digunakan sebagai collaborative government—menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, hingga organisasi masyarakat.

“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama membangun Jawa Tengah,” ujarnya.

Investasi Pecah Rekor, Kemiskinan Turun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (y-on-y), melampaui nasional yang 5,11 persen. Jateng pun menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Realisasi investasi 2025 menembus Rp88,50 triliun—tertinggi dalam satu dekade terakhir. Terdiri dari PMA Rp50,86 triliun dan PMDN Rp37,64 triliun, dengan 105.078 proyek dan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Dampaknya terasa pada kesejahteraan. Angka kemiskinan turun dari 9,48 persen (Maret 2025) menjadi 9,39 persen (September 2025). Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dalam enam bulan.

Gini ratio berada di angka 0,350, menunjukkan ketimpangan relatif terkendali. PDRB per kapita naik menjadi Rp50,82 juta (tumbuh 5,9 persen), sementara tingkat pengangguran terbuka per November 2025 sebesar 4,32 persen.

Meski demikian, IPM di angka 74,77 masih menjadi pekerjaan rumah.

“Penurunan kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah ke sana, termasuk akses pendidikan bagi kelompok disabilitas,” tegas Taj Yasin.

Dampak Nyata di Masyarakat

Capaian itu mulai dirasakan warga. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Brebes lulus dari data kemiskinan.

Salah satunya Setia Puji, yang kini mandiri lewat usaha bakso keliling.

“Bantuan sangat meringankan. Tapi motivasi saya harus mandiri. Kini ekonomi kami lebih baik,” katanya.

Apresiasi dan Refleksi

Upaya penguatan investasi juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah menjadi magnet investor berkat kepemimpinan yang terbuka dan kolaboratif.

Sepanjang 2025, Pemprov Jateng meraih sedikitnya 40 penghargaan. Namun bagi Luthfi, penghargaan bukan tujuan akhir.

“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan benar-benar berdampak,” ujarnya.

Menurutnya, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni—merawat secara berkelanjutan.

“Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah tanpa ujung,” pungkasnya. (one/redaksi)